TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengkritik sikap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2019. Menurut dia, pemerintah mudah tersinggung dan baper atas kritikan dari publik.

"(Pihak) yang berkuasa di sini adalah negara, negara harus kuat menghadapi kritik"
"Kalau sedikit-sedikit baper, maaf nih ya," kata Didi dalam diskusi bertajuk Menuju Pemilu Bermutu di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).

Ia menyinggung kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief di Twitter soal informasi 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, pemerintah menanggapi pesan Andi secara berlebihan. Padahal, Andi disebut hanya mempertanyakan kebenaran informasi soal surat tercoblos itu.

Ia juga menyinggung soal Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung mendatangi Bareskrim Polri.

"Kalau itu dianggap biasa-biasa saja 7 kontainer (surat suara), kita percayakan saja pada proses hukum"

"Serahkan kepada penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melempar isu itu dari awal dan katakanlah memecah-belah," ujar Didi.

Didi melihat, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa membedakan mana pesan yang bersifat mengingatkan dan memprovokasi.

Siapapun yang berseberangan dengan pemerintah, maka dianggap menyebarkan pesan yang memecah-belah bangsa.

"Katakanlah di sosmed ini kan banyak sekali orang, ada yang mengingatkan, boleh-boleh saja"
"Kalau saling mengingatkan bagus malah"
"Semua agama saling mengingatkan"
"Saya katakan justru pemerintah yang harus paling tegas dan kuat hadapi ini"
"Penguasa jangan mudah tersinggung," ujarnya.

Didi lantas membandingkan sikap pemerintahan Jokowi saat ini dengan sikap Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Dia mengungkapkan, selama ini label baper kerap dilekatkan pada sosok SBY. Menurut dia, tuduhan itu keliru.

sumber