Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal memfasilitasi sosialisasi visi dan misi jelang debat perdana Pilpres 2019. Sebab, kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki pandangan yang berbeda.

Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan buntunya kesepakatan terkait format pemaparan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden membuat acara yang sebelumnya direncanakan berlangsung 9 Januari batal terlaksana.

Dia mengatakan pihaknya ingin sesi pemaparan visi dan misi selama 26 menit dalam setiap debat Pilpres 2019 ditiadakan bila KPU membuat acara pemaparan visi dan misi secara terpisah pada 9 Januari.

Menurut Aria, pelaksanaan pemaparan visi dan misi secara terpisah, kemudian disampaikan kembali di setiap debat capres yang akan diselenggarakan sebanyak lima kali hanya membuang-buang waktu.

"Saya setuju kalau itu diselenggarakan KPU dan capres-cawapres mendatang, tetapi untuk paparan visi dan misi di debat yang lima kali, ditiadakan visi misinya, karena semua sudah dirangkum (selama) dua jam di depan," kata Aria saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (5/1).

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak setuju dengan format tersebut. Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu berharap pemaparan visi dan misi diselenggarakan secara terpisah pada 9 Januari dan di setiap debat capres.

Berangkat dari kebuntuan itu, kata Aria, KPU akhirnya memutuskan untuk menyerahkan penyelenggaraan acara pemaparan visi dan misi kepada masing-masing pasangan capres-cawapres.

"Saya keberatan (pemaparan) visi dan misi usulan 02 itu, dipaparkan kandidat masih paparan visi misi lagi di debat itu, karena itu akhirnya kembali ke konsep masing-masing pasangan calon menyelenggarakan paparan di tanggal itu dibolehkan," kata Aria.

Ia pun mengatakan paparan visi dan misi dari pasangan capres-cawapres akan diadakan di setiap debat Pilpres 2019 yang direncanakan berlangsung sebanyak lima kali.

Dalam setiap debat Pilpres 2019, katanya, akan diberi waktu selama 26 menit untuk memaparkan visi dan misinya lebih dahulu.

"Jalan buntu, akhirnya sepakat yang bersamaan di setiap kali paparan debat ada 26 menit paparan visi misi kemudian yang bersamaan di awal tidak diadakan," ucap politik PDIP itu.

Aria pun menyatakan pihaknya akan menyelenggarakan acara pemaparan visi dan misi pasangan Jokowi-Ma'ruf secara besar-besaran pada 9 Januari mendatang.

Dalam acara itu, pihaknya akan mengundang sejumlah pakar untuk menjadi narasumber yang mendalami visi dan misi pasangan Jokowi-M'ruf.

"TKN bikin acara besar-besaran, seharian kami paparan. Lokasi baru kami cari," katanya.

Sosialisasi visi misi ini pun, kata Aria, akan disampaikan oleh TKN. Alasannya, kata dia, capres dan cawapres diberi kesempatan sendiri untuk menyampaikan visi dan misi saat debat berlangsung.

"(Dibacakan) Dari TKN oleh tim, alasannya paslon akan menyampaikan (visi misi) dalam lima kali debat di segmen 1 dan segmen 2 sudah disampaikan oleh paslon, perihal visi dan misi," katanya.

Kubu Prabowo Menyesalkan

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said menyatakan pihaknya menyesalkan keputusan KPU tersebut.

Menurutnya, acara tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui pemahaman masing-masing pasangan capres-cawapres tentang permasalahan bangsa yang tengah dihadapi saat ini.

"Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan," kata Sudirman dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (5/1).

Dia berpendapat, masyarakat berhak mendapatkan informasi tentang visi dan misi secara langsung dari masing-masing pasangan capres-cawapres.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan sosialisasi visi dan misi juga penting agar tidak terjadi debat kusir dalam acara debat perdana Pilpres 2019 yang membuat masyarakat sulit untuk menagih janji pasangan capres dan cawapres yang kelak terpilih.

"Jadi ketika debat capres, pasangan calon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya, bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyarakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti," kata Sudirman.

"Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang," tambahnya.

Namun demikian, Sudirman berkata, pihaknya tetap menghormati keputusan KPU dan berharap agar lebih baik di hari mendatang.

Sebelumnya, KPU memastikan pihaknya tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari.

Ketua KPU Arief Budiman menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.

"Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri, tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU," kata Arief ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).

Keputusan KPU ini, kata Arief, karena kedua tim paslon tidak sepakat terkait sosok yang akan membacakan visi misi tersebut.

sumber