Senin, 31 Desember 2018 20:20 WIB Pewarta: Sarjono



Kendari (ANTARA News) -
Kapolda Sulawesi Tenggara
Brigjen Pol Iriyanto mengatakan,
penyelidik masih mengumpulkan
bukti untuk mengungkap dugaan
adanya desa fiktif yang
menerima dana desa (DD) dan
anggaran dana desa (ADD)
sebagai stimulus dari
pemerintah.

"Alokasi ADD dan DD dari
pemerintah kabupaten/kota dan
dana desa dari pemerintah
pusat bukti perhatian
pemerintah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat sehingga
harus dilaksanakan penuh
tanggungjawab," kata Kapolda
Iriyanto saat konferensi pers
akhir tahun, Senin.

Namun, ada oknum kepala desa
atau aparat desa yang menyia-
nyiakan kepercayaan
pemerintah yang terindikasi
menyelewengkan anggaran
desa untuk kepentingan pribadi
yang berimplikasi merugikan
keuangan negara.

Bahkan, sangat disayangkan
adanya informasi desa fiktif
yang dimanfaatkan oknum
tertentu untuk menerima
anggaran dari pemerintah.

"Saat ini sedang diusut laporan
adanya desa fiktif yang konon
menerima dana stimulus dari
pemerintah.

Pertanggungjawaban
penggunaan dana dari
pemerintah ada tetapi diduga
kuat desa dimaksud fiktif
sehingga sangat memilukan,"
katanya.

Selain mengusut dugaan desa
fiktif, penyidik juga memproses
hukum sejumlah kepala desa
yang terindikasi kuat merugikan
keuangan negara.

"Mereka (pelaku) membuat
laporan keuangan fiktif dan
sebagian menyusun belanja
kebutuhan barang melebihi
harga satuan pasaran umum
atau `mark up`. Secara umum ini
modus yang kerap ditemukan
penyidik," kata Kapolda.

Dana desa dan anggaran dana
desa (ADD) diprioritaskan untuk
pembangunan infrastruktur
lingkungan desa, seperti jalan
desa, jalan usaha tani,
pengadaan air bersih, dan
pembangunan fisik untuk
meningkatkan pelayanan publik/
masyarakat.

Editor: Ruslan Burhani

https://m.antaranews.com/berita/7827...rima-dana-desa