- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jelang Tahun Baru 2019, Jokowi Pamer Ambil Alih Aset Asing
TS
tanah.liat
Jelang Tahun Baru 2019, Jokowi Pamer Ambil Alih Aset Asing
Quote:
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Indonesia mampu menyambut tahun baru 2019 dengan semakin berdaulat atas kekayaan alamnya. Hal ini merujuk pada pengambilan alih sejumlah aset-aset asing dan menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
"Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri," katanya lewat akun Instagram resmi, Senin, 31 Desember 2018.
Jokowi bercerita pemerintah sukses menguasai Blok Mahakam sejak 1 Januari 2018 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk dikelola. "Selama 50 tahun, daerah kaya minyak dan gas di Kalimantan yang dikenal dengan Blok Mahakam, dikuasai oleh kontraktor asing dari Prancis (Total E&P Indonesie) dan Jepang (Inpex Corporation)," ujarnya.
Hal sama terjadi pula di Blok Rokan, Riau. Menurut Jokowi selama 50 tahun perusahaan Amerika, Chevron, mengelola tempat tersebut namun pada akhir masa kontraknya di 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina. "Dan beberapa blok migas lain," ucapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini.
Delapan blok itu, selain Blok Mahakam dan Blok Rokan, adalah: Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatra Selatan, Blok South East Sumatera (SES) di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore (NSO) di pesisir timur Sumatra, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga.
Meski berhasil menguasai sejumlah blok Migas, Jokowi berkisah tentang kesulitan Pemerintah mengambil alih tambang emas milik Freeport di Papua. Ia menuturkan negoisasi alot berlangsung selama 3,5 tahun dan pihak Freeport menawarkan 30 persen saham untuk pemerintah.
"Tapi saya menolak. Kita harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen," kata Jokowi.
Pemerintah berkukuh memiliki saham mayoritas lantaran selama 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen. "Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia kini menjadi 51 persen," ucapnya.
Jokowi mengklaim pemerintahannya memiliki komitmen besar untuk mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas.
Quote:
"Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri," katanya lewat akun Instagram resmi, Senin, 31 Desember 2018.
Jokowi bercerita pemerintah sukses menguasai Blok Mahakam sejak 1 Januari 2018 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk dikelola. "Selama 50 tahun, daerah kaya minyak dan gas di Kalimantan yang dikenal dengan Blok Mahakam, dikuasai oleh kontraktor asing dari Prancis (Total E&P Indonesie) dan Jepang (Inpex Corporation)," ujarnya.
Hal sama terjadi pula di Blok Rokan, Riau. Menurut Jokowi selama 50 tahun perusahaan Amerika, Chevron, mengelola tempat tersebut namun pada akhir masa kontraknya di 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina. "Dan beberapa blok migas lain," ucapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini.
Delapan blok itu, selain Blok Mahakam dan Blok Rokan, adalah: Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatra Selatan, Blok South East Sumatera (SES) di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore (NSO) di pesisir timur Sumatra, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga.
Meski berhasil menguasai sejumlah blok Migas, Jokowi berkisah tentang kesulitan Pemerintah mengambil alih tambang emas milik Freeport di Papua. Ia menuturkan negoisasi alot berlangsung selama 3,5 tahun dan pihak Freeport menawarkan 30 persen saham untuk pemerintah.
Quote:
"Tapi saya menolak. Kita harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen," kata Jokowi.
Pemerintah berkukuh memiliki saham mayoritas lantaran selama 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen. "Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia kini menjadi 51 persen," ucapnya.
Jokowi mengklaim pemerintahannya memiliki komitmen besar untuk mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas.
Spoiler for Jelang Tahun Baru 2019, Jokowi Pamer Ambil Alih Aset Asing:
pasal 33 UUD 1945
1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3.Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat
5.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
3.Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat
5.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Tak perlu banyak cakap....yg penting kerja...kerja...kerja....
Quote:
Original Posted By kodok.nongkrng4►
Selamat tahun baru 2019...
semoga kalean2 tak terkecuali kampret maupun nasbung bisa sukses dan di permudah urusanya di 2019....
======
Quote:
Original Posted By beyoungcarerock►
Diubah oleh tanah.liat 01-01-2019 00:51
5
3.5K
42
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan