Serang - Tsunami Selat Sunda menewaskan 426 jiwa. Sungguh ironis, keluarga mengaku dipungut biaya hingga jutaan rupiah saat mengambil jenazah korban tsunami di RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP), Serang.

Praktik pungutan ini diungkap oleh keluarga korban tewas tsunami, Satria Sinaga dan Timoty Simbolon. Satria menceritakan dikenai biaya Rp 3,9 juta saat mengambil tiga jenazah anggota keluarganya yang menjadi korban tewas tsunami saat berlibur di Pantai Carita, Pandeglang. Ketiga korban tewas itu adalah Ruspita Simbolon, Satria Sinaga, dan Timoty Simbolon.

"Sebagai keluarga, kami tidak terima," ujar Badiman Sinaga kepada detikcom di Serang, Kamis (27/12).

Hal yang sama dialami oleh kerabat mendiang Aa Jimmy. Saat mengambil jenazah keluarga Aa Jimmy, kerabat dimintai biaya sekitar Rp 14,5 juta. Uang itu digunakan untuk pemulasaraan dan formalin serta satu peti mati.

"Total kalau nggak salah Rp 14,5 juta," kata Sekjen Wali Care Andi Kristianto, yang mengurus jenazah keluarga Aa Jimmy di RSPD, Serang, pada Jumat (28/12).

Menurut Andi, keluarga Aa Jimmy tidak menuntut pihak RSUD mengembalikan uang. Jika dikembalikan pihak RS, uang itu akan diberikan kepada warga yang membutuhkan di Pandeglang. "Kalau misalnya dikembalikan, uang kita terima, kita pakai untuk digunakan ke masyarakat yang jadi korban," ujar dia.

Praktik pungutan terhadap keluarga korban tsunami menyedot perhatian sejumlah kalangan, salah satunya Ombudsman Banten. "Iya mengecam. Itu bagian dari tidak etis, masak korban dipungut. Berarti ada tata kelola SDM (sumber daya manusia) yang tidak bagus," kata Kepala Ombudsman Banten Bambang P Sumo.

Kepolisian pun telah turun tangan mengusutnya. Polisi sudah memeriksa empat orang, termasuk kepala forensik dan anggotanya. Keempat orang yang diperiksa adalah BD, kepala forensik; FT dan AR, anggota forensik; serta BY, sopir ambulans RSUD dr Dradjat Serang. "Sudah ada total empat orang yang kami periksa," ujar Kapolres Serang Kota AKBP Firman Affandi kepada detikcom.

Namun Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membantah adanya pungutan liar terhadap keluarga korban bencana tsunami di Rumah Sakit Dradjat Prawiranegara (RSDP) Serang. "Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli itu tidak ada, tidak dilakukan manajemen RSDP," kata Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (27/12/2018).

Plt Direktur RSUD Serang Sri Nurhayati juga membantahnya. Sri menyebut pelayanan sudah maksimal dan optimal. "Terhadap pembiayaan dan kuitansi yang beredar di media massa, kami tegaskan bukan kuitansi resmi RSDP. Hal itu di luar sepengetahuan manajemen dan direksi RSDP," kata Sri.
tipikal negara gagal semua serba kacau
link