Sabtu 29 Desember 2018, 13:28
WIB

Dwi Andayani - detikNews


Mantan Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto (Ari
Saputra/detikcom)

Jakarta - Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) menilai mantan
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto (BW), yang
ditetapkan KPU jadi salah satu
panelis debat pertama capres-
cawapres, merupakan sosok
yang antikorupsi. Namun, dalam
konteks politik, BW dinilai tidak
netral.

"Mas Bambang Widjojanto
adalah tokoh yang bagus, keren,
aktivis antikorupsi ternama,
mantan komisioner KPK. Namun
dalam konteks politik, beliau
tidak lagi mengambil posisi
netral karena menjadi tim
pemenangan Anies-Sandi ketika
itu," kata Sekjen PSI Raja Juli
Antoni, Sabtu (29/12/2018).

Ketika itu, lanjut Raja Juli, BW
juga rajin melakukan pembelaan
ketika pemilihan gubernur. BW
disebut menjustifikasi berbagai
macam hal dalam program
Anies-Sandi dan menyerang
cagub Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok).

"Artinya, ada keberpihakan
ideologis ketika pilgub itu. Tentu
kalau kita melihat pileg sekarang
juga masih ada pembelahan
ideologis itu, dan dalam konteks
itu Mas Bambang Widjojanto
bukan tokoh yang tepat karena
sekali lagi dia memiliki posisi
politik tertentu," ujarnya.

Meski begitu, PSI tetap
mengapresiasi KPU. PSI
mengaku tidak
mempermasalahkan siapa pun
yang ditunjuk jadi panelis debat
capres.

"Namun sekali lagi kami
apresiasi KPU, terserah KPU
saja. Kami dengan siapa pun
panelis tidak ada persoalan, dan
nanti tentu publik yang akan
melihat bagaimana kemudian
panelis-panelis ini memang
menjalankan peran dan
fungsinya secara maksimal,"
tuturnya.

detikcom telah mencoba
meminta tanggapan BW. Namun
panggilan telepon dan pesan
singkat belum direspons.

Berdasarkan rilis yang
dikeluarkan Humas KPU, Jumat
(28/11) terdapat 7 dari 8 daftar
nama yang telah dipastikan
menjadi panelis. Nantinya
panelis ini akan membuat soal
materi debat capres.

Panelis tersebut antara lain
pakar hukum internasional
Hikmahanto Juwana, mantan
Ketua Mahkamah Agung Bagir
Manan, pengajar hukum tata
negara dan hukum administrasi
negara Bivitri Susanti,
Koordinator Indonesia
Corruption Watch Adnan Topan
Husodo, mantan Wakil Ketua
KPK Bambang Widjojanto, serta
ahli hukum tata negara
Margarito Kamis.

(idh/bag)

https://m.detik.com/news/berita/4363...-posisi-netral