TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi terkait pengambilalihan PT Freeport.
Dengan nada tinggi, petinggi partai oposisi itu menyebut sebanyak dua kali jika pemerintahan Jokowi sontoloyo.
"Ini namanya kebijakan pemerintahan sontoloyo," terang dia saat mengunjungi Posko Pemenangan Partai Emak-emak Pepes (Pendukung Prabowo-Sandi) di Perum Bolon Baru Blok B Nomor 4, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Sabtu (22/12/2018).

Bahkan dia menegaskan bahwa kata 'pengambilalihan' tidak tepat digunakan dalam divestasi saham PT Freeport tersebut.
Karena menurut dia, pemerintahan Jokowi salah kaprah dalam menyikapi kontrak PT Freeport.
"Kok diambil alih, lha itu milik kita," kata Fadli.
"Ambil alih kok dengan hutang, Rp 55 triliun lagi," imbuhnya.
Dikatakan, seharusnya pemerintah menunggu masa habis kontrak pada 2021, sehingga gratis dimiliki pemerintah Indonesia.
• Sebut Kasus Habib Bahar bin Smith Kriminalisasi Ulama, Fadli Zon Kena Sentil Sejumlah Tokoh

"Misal kita menyewakan rumah, terus masak kita membelinya saat masa kontrak akan habis? Kan lucu," terang dia.
Sembari menutup wawancara, Wakil Ketua Partai Gerindra itu menilai jika terkait pengambilalihan PT Freeport seolah-olah tengah membangun nasionalisme.
"Rumah kita sendiri kok dibeli, kan pemerintahan sontoloyo," ungkap Fadli.

http://solo.tribunnews.com/2018/12/2...269.1545312021

heran, ni Kacung chubby koq baik amat ya sbg wakil ketua dpr?

Jika Kontrak Freeport Tak Diperpanjang hingga 2041, Ini yang Bisa Terjadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberi perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia hingga 2041 melalui izin usaha pertambangan khusus setelah sebelumnya hanya berupa izin kontrak karya (KK).
IUPK ini resmi didapatkan setelah PT Inalum mengakuisisi 51 persen saham PTFI.
Sebelumnya, PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 1967 dan diperbarui melalui KK tahun 1991 dengan masa operasi hingga 2021.
Terkait dengan masa operasi tersebut, Freeport McMoRan (FCX), pengendali PTFI, dan pemerintah memiliki interpretasi berbeda. PTFI memiliki pemahaman bahwa setelah KK berakhir pada 2021, mereka berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun hingga 2041. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 31-2 di KK.
Dikutip dari laporan Inalum, jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai 2041, maka perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa ke arbitrase internasional untuk diselesaikan. Tidak ada jaminan 100 persen bahwa pemerintah akan menang.
Proses panjang arbitrase akan menyebabkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan tambang, serta ongkos sosial ekonomi, khususnya ke Kabupaten Timika dan Provinsi Papua, yang amat besar.
Sebagai gambaran, 90 persen kegiatan ekonomi 300.000 penduduk Mimika bergantung pada operasional PTFI. Akibat proses arbitrase, PTFI bisa saja mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatannya di sana.
Jika pemerintah kalah di dalam arbitrase, selain diwajibkan membayar ganti rugi miliaran dollar AS ke Freeport, seluruh aset pemerintah di luar negeri dapat disita jika pemerintah tidak memberikan indikasi akan membayar ganti rugi tersebut.
Namun, jika diasumsikan Indonesia menang dalam arbitrase atau Freeport setuju mengakhiri perjanjian tanpa proses arbitrase, berdasarkan ketentuan KK, Indonesia pun tidak akan memperoleh tambang emas tersebut secara gratis.
Merujuk pada KK pasal 22-2 (Termination Value), pada akhir masa kontrak, semua aset PTFI akan ditawarkan ke pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku.
Bila pemerintah tidak berminat, maka aset tersebut bisa ditawarkan ke pasar. Pada tahun 2017, nilai buku aset PTFI berada di kisaran 6 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 87 triliun.
KK Freeport tidak sama dengan apa yang berlaku di sektor minyak dan gas di mana jika konsesi berakhir maka akan secara otomatis dimiliki pemerintah dan dikelola oleh Pertamina.
Dalam peralihan ini, pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena aset perusahaan migas dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah setelah sebelumnya membayar kontraktor lewat skema cost recovery senilai miliaran dollar AS per tahun.
Keputusan melakukan divestasi saat ini dilakukan untuk memberi kepastian investasi bagi PTFI. Transisi dari penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah membutuhkan investasi besar sekitar 5 miliar dollar AS hingga 2022.
Investasi ini berpotensi terhambat 5-10 tahun apabila terjadi proses arbitrase tanpa adanya kepastian perpanjangan izin operasi PTFI, termasuk terganggunya rencana pembangunan smelter.
Jika investasi baru dimulai kembali di 2022, akan dibutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk menggantikan waktu investasi yang hilang.
Hal ini juga akan menyebabkan opportunity lost bagi pemerintah, NPV dari poyeksi pendapatan Pajak dan Royalti Pemerintah Indonesia dari Tambang Grasberg antara 2018-2026 diestimasikan sebesar lebih dari 6,3 miliar dollar AS.
Jika proses transisi ke penambangan bawah tanah telah berhasil dilakukan di 2021-2022, potensi nilai PTFI dan nilai akuisisi yang harus dikeluarkan pihak Indonesia akan menjadi jauh lebih besar di 2021 karena seluruh investasi terkait penambangan bawah tanah dan smelter telah dilakukan.
Indonesia masih membutuhkan keahlian PTFI untuk terus mengembangkan Grasberg melalui penambangan tertutup dengan metode block caving. Metode block caving yang sedang dioperasikan saat ini di Grasberg disebut sebagai metode yang terumit dan tersulit di dunia.
Jika Indonesia tidak memperpanjang operasi PTFI, dikhawatirkan PTFI akan berhenti melakukan penambangan block caving yang dapat mengakibatkan longsor atau penutupan lorong-lorong tambang secara permanen. Jika ini terjadi, pemerintah harus mengeluarkan biaya mahal untuk pemulihan operasional tambang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini yang Bisa Terjadi jika Kontrak Freeport Tak Diperpanjang hingga 2041"