Gubernur Papua Minta Pasukan Ditarik dari Nduga, Ini Jawaban TNI
Merdeka.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta agar pemerintah Indonesia menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya pembunuhan 16 pekerja di Nduga tanggal 1-2 Desember lalu. Lukas menyebut kehadiran aparat TNI dan Polri di sana membuat masyarakat takut.

Kami meminta agar Presiden Jokowi segera menarik pasukan, kata Lukas dikutip Reuters, Kamis (20/12).

Menjelang Natal, dia berharap tak ada lagi kekerasan yang terjadi terhadap warga sipil.

Hal senada diutarakan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Dia mengaku mendapat laporan bahwa pengejaran yang dilakukan TNI terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) membuat masyarakat ketakutan.

"Rakyat semakin trauma, ketakutan. Mereka lari ke hutan. Kami minta hentikan semua pergerakan di Nduga, tarik seluruh pasukan keluar dari sana," ujar Yunus kepada BBC News Indonesia.

Sementara itu, TNI menegaskan tidak akan menarik mundur pasukan dari Nduga, Papua.

Kapendam XVII Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, permintaan itu menunjukkan Gubernur dan Ketua DPRD Papua, tidak memahami tupoksi sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat. Bahwa Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan NKRI, di daerah.

"Gubernur berkewajiban menjamin segala program nasional, harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya, malah Gubernur bersikap menentang kebijakan nasional," kata Muhammad Aidi, dalam keterangan tertulis diterima merdeka.com, Jumat (21/12).

Aidi menegaskan, kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain, di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas negara, guna melindungi segenap takyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas? Sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum," ujar Aidi.

Sampai sekarang, lanjut Aidi, masih ada 4 orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya. "Bapak Gubernur, Ketua DPR, para ketua Fraksi-Fraksi DPR, pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang?" ungkap Aidi.

Aidi juga menegaskan, TNI tidak akan menarik mundur pasukan dari Nduga. "Kodam XVII/Cenderawasih, tidak akan menarik pasukan dari kabupaten Nduga. Selaku prajurit di lapangan, hari Raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhan pun juga Maha Tahu akan kondisi itu," tegas Aidi.

"Sebagian besar prajurit kami juga ummat Kristiani. Pangdam dan Kapolda juga hamba Tuhan. Kami prajurit, sudah terbiasa merayakan hari Raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau di mana pun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, rakyat dan aparat keamanan khususnya umat Kristiani, akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama," pungkasnya.
Muka Dua
***************************

Ingat tentang Gubernur Timor-Timur dulu yang akhirnya justru memilih membelot dari NKRI?

Indonesia ibarat memelihara ular beludak. Sadar bahwa ular itu akan mematuk dan kabur, tapi tetap diberi makan berlebihan hingga makin besar.

Ucapan Gubernur Papua jelas tak mengerti fungsi dan tupoksinya sebagai pemimpin wilayah. Justru Gubernur Papua terkesan membenarkan hoax yang berkembang, yang disebar gerombolan monyet bersenjata, para pengecut yang cuma bisa merampok, merudapaksa, membunuh sipil tak bersenjata. Manusia-manusia bodoh yang karena bodohnya sampai meminta perang diatur tata caranya bak bermain Point Blank.

Gw berani bertaruh, didada Gubernur ini tak ada sedikitpun kecintaannya terhadap NKRI. Dia hanya peduli pada jabatannya dan materi yang didapat dari jabatannya.

Saat ada kejadian pembantaian, tak sepatah katapun keluar hujatan bagi pelaku. 11 12 dengan pegiat HAM yang tutup mata.

Jangan mundur TNI!
Justru itu peluang untuk memburu monyet-monyet bersenjata itu, di waktu yang sangat berarti bagi mereka.

Benar apa kata Petinggi POLRI asli Papua. Bahwa ada bantuan dari pihak-pihak yang punya jabatan disana dalam hal pendanaan. Ada pelatihan bagi monyet-monyet bersenjata itu dari oknum aparat pecatan yang desertir.

Saran, lebih baik para pegiat HAM diajak Tour Of Duty ke pedalaman hutan Papua biar mereka tidak hanya bisa umbar bacot dan menyalahkan TNI-POLRI.

Awasi para pimpinan puncak pemerintahan disana. Jangan sampai ular-ular beludak itu menggigit diam-diam.