Jakarta - Kodam Jaya mengapresiasi kinerja polisi yang menangkap 5 tersangka pengeroyokan anggota TNI. Kodam Jaya mengingatkan agar tidak melakukan aksi premanisme.

"Mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dalam waktu kurang dua hari menangkap tersangka pelaku pengeroyokan anggota TNI," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Tim gabungan Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap Depi yang sempat dinyatakan buron. Sebelum Depi, empat tersangka lain, yaitu Agus Prayantara, Herianto Panjaitan, Iwan Hutapea, dan Suci Ramdani juga ditangkap. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda.

Pihak Kodam Jaya menyerahkan penanganan kasus ini ke polisi. Ditambahkan Kristomei, kasus ini jadi pelajaran untuk semua pihak agar tidak melakukan kekerasan.

"Kami dari Kodam Jaya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersangka sehingga jadi pembelajaran kita semua untuk tidak melakukan tindakan premanisme dan tindakan kekerasan," tuturnya.

Kasus pengeroyokan ini bermula dari cekcok antara anggota TNI dan juru parkir di sebuah parkiran di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Polisi menyebut perselisihan berawal saat korban memperbaiki knalpot motor yang berasap.

"Kemudian ada tukang parkir itu memperbaiki posisi kendaraan yang lain. Pada saat memperbaiki kendaraan yang lain, setangnya terkena kepala korban, sehingga terjadi cekcok. Kemudian, dari perkembangan cekcok itu, teman juru parkir melihat dan akhirnya terjadilah penganiayaan dan pengeroyokan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Cekcok kemudian berujung pada pemukulan. Juru parkir itu dibantu temannya mengeroyok Kapten Komarudin dan Pratu Rivonanda, yang sempat berusaha melerai perselisihan.

https://news.detik.com/berita/434366...kan-premanisme
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ini negara hukum, bukan negara hukum rimba tauk !

Di NKRI, yang BERHAK SECARA HUKUM MENYERANG, MENGHANCURKAN, DAN MEMBAKAR RUMAH WARGA HANYA:

1. Hasil ngeden mamak ngangkang sumut
2. Anggota Ormas OKP PS makpetak ngangkang sumut

Makanya ormas okp Pek-Kang Klan (Petak Ngangkang) sumut kalau serbu dan bakar rumah warga, tidak pernah dipidana, bahkan laporan korban DITOLAK POLISI KITAK KITAK DI MEDAN !

https://news.metro24jam.com/read/201...olsek-helvetia

https://news.metro24jam.com/read/201...r-rumah-petani

http://www.rmolsumut.com/read/2017/1...arga-di-Medan-

https://www.inews.id/sumut/amp/puluh...1-tewas/316890

http://m.tobapos.co/view/1/647/OKP-I...-Bersinar.html

https://medanbicara.com/medan/tak-se...an-di-patumbak

DST

Semua WNI tahu kalau fantat makpetak sumut itu stempel kekuasaan hukum tertinggi di dunia, mosok Kodam Jaya pura2 tidak tahu ? mau makar yah ?

Polisi saja tahu, maka nya tidak pernah pidana maupun usut kalau ormas okp ps petakngangkang sumut hancurkan dan bakar rumah WNI selama puluhan tahun

Jangan sampe ko jadikan tu kodam remah2 di fuckter mamak ku!





NB
Berhubung hingga detik ini preman masih bebas beroperasi di medan kota, di jalan katamso, jalan pemuda, jalan pegadaian, jalan pandu, dst maka sangat diharapkan polsek2 di medan utk di terapi "CIRACAS" kan

Ana himbau untuk semua warga Indonesia, khususnya warga sumut untuk memasang spanduk di lingkungan masing2 yang bertulisan "Warga bersama TNI menolak budaya tangkap lepas preman"

Ane yakin efeknya lebih hebat dari efek spanduk ganti/tetap presiden, spanduk beye, dll di sumut, akan banyak petakngangkang sumut yang kumat rabies nya


Petisi Spanduk Tolak Beking Preman