Selasa, 18 Desember 2018
09:16 WIB


TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Menko Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Pandjaitan

Laporan Reporter Kontan,
Sinar Putri S Utami

TRIBUNNEWS.COM,
JAKARTA - Menteri
Koordinator bidang
Kemaritiman Luhut B.
Pandjaitan menolak mentah-
mentah dirinya memiliki
pengaruh politik terhadap
perusahaan batubara yang dia
miliki, PT Toba Bara Sejahtera
Tbk.

"Nggak ada, kalau ada ya
ditindak aja. Saya pun ditindak
kalau saya salah," katanya saat
ditemui di Kompleks Istana
Kepresidenan, Senin
(17/12/29018). Luhut mengaku
dirinya memang memiliki bisnis
di bidang batubara. Tapi,
perusahaanya itu adalah
perusahaan terbuka.

"Surat-suratnya bisa dilihat kan
publik company. Semuanya
bisa dilihat," tambah dia. Pun
terkait isu lingkungan yang
dialami perusahaannya juga,
Luhut bilang tidak ada terkait
soal itu. "Kan ngga bisa publik
company kalau masih ada
masalah lingkungan. Bisa
ngga? Itu aja sih," kata dia.

Luhut mengaku saat ini dirinya
sudah tidak cukup andil besar
dalam mengurus
perusahaannya. Luhut juga
menyatakan, selama 4 tahun
menjadi pejabat dirinya tidak
pernah ikut bisnis di luar bisnis
yang telah dimilikinya.

Alasannya, hal itu sudah
menjadi conflict of interest.

"Pasti anak buah saya tau
dong, kalau saya ikut bisnis
sana sini di luar bisnis saya
yang sudah ada. Masa saya
ngga malu sudah tua begini,
malu dong, sudah kerja sama
saya lantas saya cerita
bohong. Itu kan masalah
dignity," kata Luhut.

Dugaan korupsi politik Luhut
terhadap perusahaannya
merujuk pada sebuah laporan
bertajuk “Coalruption: Elite
Politik dalam Pusaran Bisnis
Batubara”dari Auriga,
Greenpeace, ICW, dan Jatam.

Dikutip dari situs resmi
Greenpeace, mereka
mengungkapkan bagaimana
elite politik atau politically
exposed persons menyatukan
kepentingan bisnis dan politik
di sektor pertambangan batu
bara.

"Terdapat elite politik dengan
konflik kepentingan politik
yang besar di bisnis batubara,
contohnya seperti Menteri
Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar
Pandjaitan yang membawahi
sektor pertambangan dan
energi, merupakan pemegang
saham PT Toba Sejahtera,"
tulis laporan Greenpeace,
Senin (17/13/2018).

Perusahaan ini memiliki
sejumlah anak perusahaan
yang terlibat dalam
pertambangan batubara dan
PLTU. Beberapa politically-
exposed persons (PEPs)
lainnya terhubungkan dengan
kelompok bisnis ini, termasuk
anggota keluarga Luhut,
mantan menteri serta pejabat
tinggi lainnya, dan pensiunan
jenderal.

“Elite nasional bersekongkol
dengan elite daerah dalam
bisnis batubara. Ini merupakan
lanskap baru di mana
desentralisasi membuat
proses pengambilan
keputusan menjadi lebih politis
dan meningkatkan kekuasaan
diskresioner para pejabat
daerah, dan kedua hal ini
meningkatkan risiko terjadinya
korupsi,” kata Tata Mustasya,
Kepala Kampanye Iklim dan
Energi Greenpeace Asia
Tenggara.

Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
http://m.tribunnews.com/bisnis/2018/...-menteri-luhut