Minggu 16 Desember 2018, 13:40 WIB
DPR RI Protes Australia Soal Yerusalem di Konferensi Al Quds
Andhika Prasetia - detikNews



Wakil Ketua BKSAP DPR F-PKS Rofi Munawar. (Foto: dok. pribadi)



Istanbul - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR dari Fraksi PKS Rofi Munawar menilai Australia keliru mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Australia diminta mempertimbangkan pengakuannya.

"Keputusan itu tidak tepat. Jelas itu merugikan masa depan Palestina dan mengganggu hubungan Australia dengan mitra-mitra strategisnya termasuk Indonesia," ujar Rofi seusai memimpin sidang di Konferensi Parliamentarians for Al-Quds di Istanbul, Turki, sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan Humas PKS, Minggu (16/12/2018).


Kendati mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, PM Australia Scott Morrison belum memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat. Untuk sementara waktu, pemerintah Australia akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem Barat.

Menurut Rofi, mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan langkah buruk bagi masa depan perdamaian Palestina-Israel. Rofi mengingatkan negara-negara lain tidak mengikuti langkah Australia tersebut.


"Kendati Australia berjanji tidak akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat sampai ada status penentuan akhir, tapi mereka lupa justru dengan pengakuan itu semakin sulit mencapai penentuan status akhir," kata Rofi.

Baca juga: Respons Palestina soal Australia Akui Yerusalem Barat Ibu Kota Israel

Sebelumnya, Morrison menyebut pergeseran kebijakan luar negeri Australia ini sebagai pandangan yang 'seimbang, dipertimbangkan secara matang dan jelas'. Namun dia juga menekankan komitmen Australia untuk suatu hari nanti, mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara Palestina di masa mendatang.

"Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat -- yang menjadi lokasi Knesset (parlemen Israel-red) dan banyak institusi pemerintahan lainnya -- sebagai ibu kota Israel," ujar Morrison sebagaimana dilansir AFP, Sabtu (15/12).
(dkp/tor)


https://news.detik.com/berita/d-4345...078.1544778481



Ndak usah ikut campur urusan Kebijakan Negara Orang Lain.... ntar kalo Australia ikut Campur Urusan Indonesia... pasti Gak terima juga kan....