Horee, Freeport Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Inalum Tuntaskan Pembelian Saham Minggu Depan
SABTU, 15 DESEMBER 2018 , 10:45:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA



Horee, Freeport Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Foto/Net




RMOL. PT Inalum (Persero) terus mengebut penyelesaian pembayaran divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia. Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang ini rencananya akan membayarnya minggu depan. Horee, Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
BERITA TERKAIT


Head of Corporate Commu­nications and Government Re­lations Inalum Rendi Witular mengatakan, pembayaran sa­ham diharapkan bisa selesai minggu depan. Inalum sendiri telah mendapat persetujuan dari beberapa negara terkait kegiatan persaingan usaha (antitrust). Di antaranya China dan Filipina.

Inalum sebelumnya telah me­nyelesaikan izin dari Jepang dan Korea Selatan. "Kita tuntaskan minggu depan," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, urusan antitrust ini mesti diselesaikan sebelum transaksi pembayaran. Tujuan­nya agar kegiatan ekspor nanti­nya tidak bermasalah karena dianggap kartel yang memben­tuk harga.

Saat ini, kata Rendi, Inalum tengah melakukan finalisasi bahasa hukum dan dokumentasi untuk pembayaran saham. Inti­nya masalah pembayaran saham sudah tidak ada kendala lagi.

Sekadar informasi, untuk membayar saham Freeport, In­alum telah menerbitkan obligasi global. Jumlahnya mencapai 4 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Freeport In­donesia Tony Wenas mengatakan, divestasi saham Freeport Indo­nesia secara administrasi sudah selesai. Namun, masih ada sedikit persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, dia masih belum mau menjelaskan detail persyaratan yang harus dipenuhi itu.

"Banyak, nanti detailnya si­lakan tanya bapak Budi (Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin)," ujarnya di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, kemarin.

Terkait masalah lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dia mengatakan, masih memba­hasnya. "Sedang dalam penye­lesaian," kata Tony.

Izin Pertambangan Khusus

Sementara itu, Kementerian ESDM juga telah menyelesaikan draf Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indo­nesia. Namun, IUPK permanen belum bisa diberikan kepada Freeport karena harus menunggu proses divestasi selesai.

Dirjen Pertambangan Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Bambang Ariyono belum bisa mengatakan tanggal pasti pemberian IUPK Freeport terse­but. Namun, kata dia, ketika pros­es divestasi selesai, Freeport bisa segera kantongi IUPK. "Tunggu divestasi selesai," kata dia.

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas pada akhir bulan lalu, Presiden Jokowi meminta agar proses divestasi saham Freeport sebesar 51 persen diselesaikan sebelum 2019. "Saya minta se­mua tahapan proses divestasi itu sebelum akhir 2018 ini semuan­ya rampung," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, proses di­vestasi Freeport adalah langkah besar untuk mengembalikan may­oritas kepemilikan sumber daya alam strategis dari tangan asing ke pangkuan Ibu Pertiwi. Upaya ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat utamanya di Papua.

Dari laporan yang dikantongi Jokowi, proses divestasi saham Freeport Indonesia sudah bisa dituntaskan. Beberapa tahapan yang sudah dilewati yakni di­vestment agreement, sales and purchase agreement, serta sub­scription agreement.

Kendati demikian, masih ada beberapa tahapan yang perlu penyesuaian dan dipercepat. Seperti penyelesaian isu lingkun­gan, masalah limbah dan tailing. "Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntas­kan," kata Jokowi. ***


https://ekbis.rmol.co/read/2018/12/1...n-Ibu-Pertiwi-




Berita ini dipersembahkan Oleh.... Situs Berita kebanggaan para Nasbung Kampret Sumbu Pendek... RMOL....