Jakarta, Gesuri.id - Sebanyak 300 jabatan eselon 3 dikabarkan kosong. Kondisi ini dinilai bisa mempersulit pelaksanaan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca: Gembong Ingatkan Bahaya Plt yang "Menjamur" di Pemprov

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi A (aparatur pemerintah) DPRD DKI Jakarta yang William Yani mengatakan, rendahnya serapan anggaran lantaran banyaknya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hanya dipimpin plt (pelaksana tugas).

Hingga kini, banyak SKPD yang dipimpin plt. “Bahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas mengurusi kepegawaian pun juga dipimpin plt. Bagaimana tidak kacau ini,” sindir pria yang akrab disapa Willi itu.

Sedangkan Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga menyoroti keberadaan plt yang berakibat pada rendahnya serapan APBD 2018 oleh Pemprov DKI.

"Yang pertama, saya lihat soal pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu lebih banyak ditangani soal plt. Namanya plt itu dia tidak akan menggunakan kewenangan secara maksimal," kata Gembong.

Meskipun plt diberi tugas sama dengan pejabat yang definitif, namun Gembong menilai, plt tak akan menggunakan kewenangannya secara maksimal.

"Kenapa? Karena nasib dia belum jelas, maka kalau mau penyerapan ini maksimal, segera dilantik PLT-PLT itu jadi pejabat definitif, itu langkah pertama yang harus dilakukan," kata dia.

Kedua, sambung Gembong, gubernur harus memberikan motivasi kepada para seluruh SKPD agar memaksimalkan kinerja dalam rangka penyerapan anggaran.

"Saya prihatin sampai November (2018 - red) penyerapan anggaran hanya 54 persen, misalnya, sementara rakyat menunggu, duit menumpuk," kata Gembong.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saefullah menargetkan, pada 2019 sudah tak ada lagi SKPD yang dijabat oleh plt.

“Insyaallah, enggak ada (plt). Insyaallah terisi semua sebentar lagi,” kata Saefullah di Balai Kota Jakarta.

Baca: DPRD Ingatkan Anies Berat Kerja Sendiri Jalani Pemerintahan

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI membuka lelang jabatan untuk eselon II yang masih kosong.

“Ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal (Jakarta). Nasional itu Bappeda sama asisten perekonomian, yang lainnya lokal,” jelas Saefullah.

https://www.gesuri.id/pemerintahan/3...erja-b1TA3Zg2L

Wagubnya aja udah 4 bulan kosong, rakyat dki tidak merasakan pembangunan