- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pemerintah Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
TS
terikuning
Pemerintah Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta
Pemerintah resmi meluncurkan geoportal kebijakan satu peta. Melalui kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak sudi lagi mendengar masih ada tumpang tindih lahan yang menjadi biang kerok kendala pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Sebelumnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing. Hanya saja, peta tersebut tidak pernah diintegrasikan satu sama lain. Mencari kejelasan ihwal lahan tentu memperlama proses pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berkaca pada kasus yang terjadi di Kalimantan, Jokowi menyebut ada 19,3 persen lahan diketahui tumpang tindih satu sama lain. "Bahkan batasan desa dan kecamatannya pun mengalami tumpang tindih. Oleh sebab itu, kami harapkan kebijakan satu peta bisa siap mengatasi itu," tegas dia, Selasa (11/12).
Jokowi sangat mengapresiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selama dua tahun terakhir mengurus kebijakan satu peta. Apalagi, geoportal ini menggabungkan 83 peta tematik yang dikontribusi dari 19 kementerian dan lembaga serta beberapa pemerintah daerah.
Ia meminta ada pemetaan yang akurat agar perencanaan infrastruktur nantinya bisa lebih jitu. "Bukan hanya berdasarkan data, namun juga peta yang detail seperti irigasi dan konsesi kepemilikan akan kelihatan semuanya," papar Jokowi.
Dengan demikian, maka kebijakan satu peta sebetulnya belum sempurna. Namun, ia meminta jajarannya untuk terus maju dan tak perlu gentar. Sebab, ia mengaku kebijakan satu peta sempat dikhawatirkan banyak pihak lantaran bisa membuka seluruh pemilik konsesi lahan yang ada di Indonesia
Selain meminta peta yang lebih detail, ia juga meminta kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.
"Selain itu juga pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan isu tumpang tindih," terang dia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan lahan yang tumpang tindih paling banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatra.
Untuk Kalimantan, luas lahan yang tumpang tindih tercatat 10,43 juta hektare (ha), dimana angka ini mencapai 19,3 persen dari total seluruh lahan di Kalimantan seluas 53,98 juta ha.
Sementara itu, luas lahan yang mengalami tumpang tindih di Sumatra mencapai 6,47 juta ha atau 13,3 persen dari total luas lahan di Sumatra yang mencapai 48,62 juta ha.
Darmin bilang sebagian besar lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Untuk itu, ia berharap pemda segera menyelesaikan peta batas administrasi desa dan kelurahan agar peruntukan masing-masing lahan bisa terlihat dengan jelas.
"Ke depan, perlu dukungan lembaga dan pemerintah daerah lolaborasi terobosan untuk mempercepat timpang tindih di Indonesia," katanya.
Kebijakan satu peta sendiri merupakan amanat dari paket kebijakan ekonomi ke-delapan dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Sebelumnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing. Hanya saja, peta tersebut tidak pernah diintegrasikan satu sama lain. Mencari kejelasan ihwal lahan tentu memperlama proses pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berkaca pada kasus yang terjadi di Kalimantan, Jokowi menyebut ada 19,3 persen lahan diketahui tumpang tindih satu sama lain. "Bahkan batasan desa dan kecamatannya pun mengalami tumpang tindih. Oleh sebab itu, kami harapkan kebijakan satu peta bisa siap mengatasi itu," tegas dia, Selasa (11/12).
Jokowi sangat mengapresiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selama dua tahun terakhir mengurus kebijakan satu peta. Apalagi, geoportal ini menggabungkan 83 peta tematik yang dikontribusi dari 19 kementerian dan lembaga serta beberapa pemerintah daerah.
Ia meminta ada pemetaan yang akurat agar perencanaan infrastruktur nantinya bisa lebih jitu. "Bukan hanya berdasarkan data, namun juga peta yang detail seperti irigasi dan konsesi kepemilikan akan kelihatan semuanya," papar Jokowi.
Dengan demikian, maka kebijakan satu peta sebetulnya belum sempurna. Namun, ia meminta jajarannya untuk terus maju dan tak perlu gentar. Sebab, ia mengaku kebijakan satu peta sempat dikhawatirkan banyak pihak lantaran bisa membuka seluruh pemilik konsesi lahan yang ada di Indonesia
Selain meminta peta yang lebih detail, ia juga meminta kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.
"Selain itu juga pemerintah daerah harus terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan isu tumpang tindih," terang dia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan lahan yang tumpang tindih paling banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatra.
Untuk Kalimantan, luas lahan yang tumpang tindih tercatat 10,43 juta hektare (ha), dimana angka ini mencapai 19,3 persen dari total seluruh lahan di Kalimantan seluas 53,98 juta ha.
Sementara itu, luas lahan yang mengalami tumpang tindih di Sumatra mencapai 6,47 juta ha atau 13,3 persen dari total luas lahan di Sumatra yang mencapai 48,62 juta ha.
Darmin bilang sebagian besar lahan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Untuk itu, ia berharap pemda segera menyelesaikan peta batas administrasi desa dan kelurahan agar peruntukan masing-masing lahan bisa terlihat dengan jelas.
"Ke depan, perlu dukungan lembaga dan pemerintah daerah lolaborasi terobosan untuk mempercepat timpang tindih di Indonesia," katanya.
Kebijakan satu peta sendiri merupakan amanat dari paket kebijakan ekonomi ke-delapan dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.
Spoiler for Sumber:
1
1.8K
9
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan