Jakarta - Pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berencana membangun infrastruktur tanpa membebani anggaran negara dengan utang. Kebijakan ini akan diwujudkan bila pasangan nomor urut 02 tersebut terpilih.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur tanpa utang bisa dilakukan, jika dilakukan penghematan anggaran.

"Ya kalau semuanya mau menghemat, mungkin bisa," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Menko Darmin: Bangun Infrastruktur Bukan Berdasarkan Utang Tapi Investasi

Darmin menjelaskan pembangunan infrastruktur saat ini dilakukan tanpa menggunakan utang pemerintah, melainkan investasi dari pihak swasta.

Ia memberi contoh skema pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Dari proyek tersebut, dana dari pemerintah hanya sebesar 11%, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 36% dan dari swasta 51%.


"Infrastruktur itu bentuknya bukan utang. Dia (infrastruktur) investasi swasta. Jadi kalau kamu lihat PSN, mungkin APBN-nya cuma 10-11%, yang dari BUMN-BUMD 36% dan swasta 51%," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani Dukung Rencana Prabowo Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Darmin menambahkan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak menggunakan pinajaman. Melainkan investasi dari BUMN maupun swasta.

"Jadi ya, dan itu bukan utang. Dia investasi, dia ambil risiko di situ. Kalau sukses dia untung, kalau kurang sukses ya untungnya sedikit. Kita tidak pinjam, dia investasi di kita," kata Darmin.

Diberitakan detikcom sebelumnya, Sandiaga Uno berjanji membangun infrastruktur jika dirinya dan capres Prabowo Subianto terpilih pada Pilpres 2019 nanti. Ia mengaku bakal membangun infrastruktur tanpa membenani anggaran dengan utang.

Baca juga: Menilik Janji Prabowo-Sandi Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

"Pak Prabowo dan saya ingin insyaallah infrastruktur kita bangun. Kita bangun juga segi-segi ekonomi lain dan infrastruktur itu tidak perlu membebani utang kepada bangsa kita," kata Sandiaga, di Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur bakal menggunakan pendekatan selain utang. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, bisa dilakukan dengan melibatkan sektor swasta.

"Jadi insyaallah kita ingin negara kita terus membangun, tapi dengan pendekatan lain. Infrastruktur bisa dibangun dengan sektor swasta dilibatkan dengan pendanaan jangka panjang, jangan sampai membebani seperti sekarang anggaran kita," ujarnya.

https://finance.detik.com/berita-eko...n-mungkin-bisa

Doyok slaluketinggalan berita,
investasi reklamasi ratusan triliun di dki oleh bumd dan swasta aja ditolak duo baik ini, masih ada yg percaya dia bisa narik investasi kerjasama dengan swasta?

Contoh Infrastruktur yang Sudah Dibangun Tanpa Utang

Menurut Bambang pencapaian skema pembiayaan PINA dalam pipeline proyek infrastruktur tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi:

1) Waskita Toll Road-Jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa (18 proyek dengan total nilai proyek Rp 135 triliun/US$ 10 miliar).

2) PT PJB-Pembangkit Listrik (2 proyek dengan total nilai proyek Rp 14,5 triliun/US$ 1,07 miliar).

3) PT Indonesia Power-Pembangkit Listrik (6 proyek dengan total nilai proyek Rp 78,3 triliun/US$).

4) PT PLN-Transmisi Listrik (Total nilai proyek Rp 27,5 trilun/US$ 2,040 miliar).

5) BIJB (Pengembangan Fase 2 dan Aerocity (2 proyek dengan total nilai proyek Rp 30 triliun/US$ 2,2 miliar

6) Bandara Kulon Progo DIY-PT Angkasa Pura 1 dan PT PP (Rp 6,7 triliun/US$ 495 juta).

7) Pesawat R-80- PT RAI (Rp 21,6 triliun/US$ 1,6 miliar).

8) Pengembangan Area Terintegrasi Pulau Flores-Flores Prosperindo, Ltd. (Rp 13,5 triliun/US$ 1 miliar).

Bambang menjelaskan pembiayaan infrastruktur dengan skema PINA sangat urgent dalam rangka mengoptimalkan peran BUMN dan swasta dalam pembiayaan pembangunan.

"BUMN dan swasta dapat berperan dalam pemenuhan 58,7 persen atau sebesar Rp 2.817 triliun pada RPJMN 2015-2019," tutur Bambang.