Gustidha Budiartie & Anastasia
Arvirianty, CNBC Indonesia
NEWS 04 December 2018 11:43



Jakarta, CNBC Indonesia -
Hilirisasi, kata ini sepekan menjadi
tren dalam pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Kondisi
transaksi berjalan yang terus-
terusan defisit sepanjang tahun
membuat presiden gemas
karena solusinya di depan mata,
tapi tak kunjung dilakukan.

"Kita tahu semuanya ini sudah
berpuluh tahun problem besar
adalah CAD, kita tahu masalahnya
dan problemnya tapi tidak pernah
selesaikan masalahnya," kata
Jokowi saat memberi sambutan
di acara CEO Networking 2018 di
Ritz Carlton, Senin (3/12/2018).

Dua tahun terakhir, Jokowi
mengaku sangat konsen dalam
hal ini. Ia bingung bukan kepalang
karena sumber daya alam
Indonesia sangat melimpah, mulai
dari sektor pertambangan
mineral seperti bauksit, batu
bara, lalu dari perkebunan ada
juga kelapa sawit, serta
perikanan. Di mana masing-
masing sumber daya tersebut
diekspor besar-besaran.

Tapi, ini semua hanya barang
mentah. Tidak ada nilai
tambahnya untuk RI. Jokowi
mencontohkan di sektor mineral,
seperti bauksit. "Setiap tahun
jutaan ton bauksit kita ekspor
seharga US$ 35 per ton. Tapi di
sisi lain pabrik aluminium kita
impor ratusan ribu ton alumina
yang merupakan produk turunan
bauksit," kata dia.

Padahal jika bauksit diolah
menjadi alumina, harganya bisa
melonjak hingga 10 kali lipat yakni
bisa mencapai US$ 350 per ton.
"Kuncinya," lanjut Jokowi, "Dari
dulu kita tahu industri hilirisasi
tapi eksekusinya ini yang saya
kejar terus. Coba dari dulu digiring
industri alumina maka impor tak
terjadi."


Infografis/Neraca Perdagangan/
Edward Ricardo

Sebenarnya, sudah sejauh
mana progres hilirisasi di
Indonesia?

Di sektor pertambangan mineral
dan migas, hilirisasi berarti
berbicara soal pembangunan
smelter dan kilang. Amanat untuk
membangun smelter di tambang
mineral sendiri sudah dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 Tentang Mineral dan
Batu Bara.

Namun, smelter tak kunjung
dibangun hingga jelang tenggat
yang ditentukan undang-undang
yakni awal 2014. Sampai akhirnya
pemerintah menerbitkan aturan
yang 'mengancam' pelaku
tambang tak dapatkan izin
ekspor jika tak ada progres
pembangunan smelter.

Akhirnya, 158 perusahaan
tambang mengajukan
pembangunan smelter, 28 sebut
siap bangun, dan 15 nyatakan
smelter bisa rampung di 2015.

Namun, sebelum pemerintahan
berganti malah diterbitkan aturan
relaksasi pembangunan smelter
hingga 2017 dengan alasan
ketidaksiapan pelaku tambang.

Tenggat relaksasi dimundurkan
ke Januari 2017, namun seperti
diduga, lagi-lagi tak bisa
dieksekusi. Lalu pemerintah
menerbitkan PP Nomor 1 Tahun
2017, yang mewajibkan
perusahaan tambang rezim
kontrak berubah ke rezim izin
(IUPK), dalam aturan ini juga
ditentukan smelter wajib
dibangun dalam 5 tahun. Jika tak
ada tanda pembangunan
smelter, izin ekspor juga tak
diberikan pemerintah.

Pada akhir 2017, Kementerian
ESDM akhirnya mencatat 24
fasilitas smelter nikel yang
beroperasi. Untuk bauksit,
tercatat 4 perusahaan tambang
dengan progres di bawah 50%.
Serta beberapa smelter besi,
timbal dan zink.

Paling mencuri perhatian
tentunya pembangunan smelter
tembaga, yang merupakan
amanat untuk dijalankan dua
perusahaan tambang raksasa
Amman Mineral dan PT Freeport
Indonesia. Amman berencana
membangun smelter di lokasi
tambangnya di Maluk, Nusa
Tenggara Barat. Namun, juga
menanti keputusan Freeport
akankah jadi bekerja sama
membangun smelter bersama di
sana atau sendiri-sendiri.

Sementara PT Freeport
Indonesia, progres smelternya
baru mencapai 5,18%, dibangun di
Jawa Timur.

Bagaimana dengan Kilang
Minyak?

RI merancang
pengebutan proyek 6 kilang
yag terdiri dari dua kilang baru
(GRR) dan kilang
pengembangan (RDMP),
ditargetkan seelsai dalam 10
tahun ke depan untuk kapasitas
mencapai 2 juta barel sehari.

Namun, selama 4 tahun kilang-
kilang ini tak dibangun. "Presiden
pun galau, karena sudah empat
tahun jadi Presiden belum ada
yang jadi pembangunan
kilang," ujar Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman Luhut B
Pandjaitan dalam acara
Pertamina Energy Forum 2018, di
Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Lebih lanjut, Luhut mengatakan,
dirinya meminta agar
pembangunan kilang jangan
mundur lagi. Pasalnya, dengan
selesainya pembangunan kilang,
dapat membantu negara untuk
mengurangi impor minyak.

Luhut menyebutkan, defisit
transaksi berjalan (CAD)
Indonesia sangat terpengaruh
dengan impor minyak. Ia
menuturkan, CAD tahun ini
diprediksi akan mendekati US$
24 miliar, dibanding tahun lalu
yang sebesar US$ 17 miliar.


Infografis/6 proyek kilang menuju
2 juta barel sehari/Aristya
Rahadian Krisabella

(gus/dob)
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...g-tak-dibangun