Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklarifikasi ucapannya yang menyebut Soeharto guru korupsi. Pernyataan tersebut bukan bermaksud menyinggung organisasi partai manapun, termasuk Partai Golkar yang identik dengan Soeharto.

Untuk diketahui, pernyataan Basarah memicu Ketua Pemenangan Golkar wilayah Sumatera, Indra Bambang Utoyo angkat bicara. Menurutnya, seharusnya Pilpres 2019 tidak masuk pada hal-hal seperti ini. Seharusnya, dalam berkampanye lebih baik yang bersifat menjual program.

"Saya tidak menyebut nama partai kecuali ada reaksi parpol yang menggugat saya. Dan saya pun menyebut posisi pak Harto sebagai mantan presiden Republik Indonesia. Jadi mantan pejabat publik. Tidak dalam posisi pribadi," kata Basarah saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Basarah mengatakan kritikan terhadap presiden adalah wajar dan dilindungi undang-undang. Begitu juga dengan posisinya berbicara sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi marilah kita berkontestasi dengan koridor hukum yang sudah disiapkan oleh negara. Semua tidak perlu terjadi aksi dan reaksi yang berlebihan," ucapnya.

Basarah mengeluarkan pendapatnya itu atas pernyataan capres Prabowo Subianto bahwa Indonesia dijangkiti korupsi stadium empat. Pernyataan itu dilontarkan dalam forum internasional di Singapura. Maka itu, Basarah berkomentar tegas terkait isu yang diangkat capres nomor urut 02.

Menurutnya, Soeharto jelas terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme selama menjadi penguasa. Hingga akhirnya diturunkan melalui gerakan reformasi karena KKN yang menjangkit Orde Baru. Sampai keluar TAP MPR Nomor XI Tahun 1998.

"Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto," kata Basarah.

https://www.merdeka.com/politik/wasekjen-pdip-tak-bermaksud-seret-golkar-saat-sebut-soeharto-guru-korupsi.html

Golkar Serba Salah, Lebih Untung Bela Soeharto atau PDIP?

Presiden ke dua RI Soeharto disebut sebagai guru korupsi. Tuduhan itu diungkapkan oleh Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Pernyataan Basarah mengundang beragam reaksi. Apalagi, diungkapkan saat panas pertarungan Pilpres 2019.

Posisi Golkar pun menjadi serba salah. Satu sisi, partai beringin identik dengan Soeharto semasa Orde Baru. Di sisi lain, pada Pilpres 2019, Golkar bersama PDIP dalam satu koalisi mengusung Jokowi-Ma'ruf.

Selama dua bulan kampanye, soliditas koalisi Jokowi-Ma'ruf tak diragukan. Para petinggi parpol kompak. Namun kali ini, hubungan Golkar dan PDIP menjadi sorotan.

Siapa diuntungkan dalam isu Soeharto Guru Korupsi?

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menilai, pencinta Soeharto di Indonesia masih sangat banyak. Menurut survei, nama Soeharto selalu konsisten berada di tiga besar.

"Secara konsisten dari survei ke survei saat ditanya siapa tokoh nasional, nama Soeharto selalu muncul dalam top 3. Artinya penggemar atau pengagum Pak Harto masih cukup besar," kata Rico saat dihubungi merdeka.com, Kamis (29/11) malam.

Dari sisi itu, Rico mengatakan, Soeharto masih memiliki efek elektoral yang besar dalam setiap kontestasi pemilu. Termasuk pada Pilpres 2019 nanti.

Meskipun dia mengakui, para pengagum Soeharto tak hanya berada di Golkar. Tapi sudah terpecah ke Berkarya, Hanura dan NasDem.

"Serangan terhadap Pak Harto ini bisa membuat segmen demografi tertentu membanding-bandingkan situasi ekonomi antara zaman Jokowi dengan Pak Harto. Yang ujung-ujungnya bisa memobilisasi segmen ini pada 2 partai menurut saya Golkar atau Berkarya," terang Rico.

Rico pun melihat, harusnya Golkar membela habis Soeharto dari tuduhan guru korupsi yang dilontarkan oleh PDIP. Meskipun, pada Pilpres 2019 ini Golkar berada dalam satu kubu dengan PDIP.

"Golkar baiknya membela Soeharto. Karena basis pemilihnya jelas pengagum kesuksesan pembangunan zaman Soeharto. Dan efek elektoral dukungan terhadap Jokowi juga tidak begitu maksimal ke Golkar," tambah dia.

Soal anggapan tak solid, Rico menilai, koalisi Jokowi-Ma'ruf tak perlu khawatir. Tapi, dia menyarankan agar PDIP mengalah dalam isu ini.

"Ada baiknya untuk urusn ini PDIP mengalah sedikitlah kepada Golkar," tutup dia.

https://www.merdeka.com/politik/golkar-serba-salah-bela-soeharto-atau-pdip.html