BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM--Menanggapai aksi reuni 212 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional, Minggu (2/12/18) besok, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa seluruh keputusan perizinan aksi reuni tersebut ada di tangan kepolisian.

"Acara demonstrasi itu ada aturannya, ada UU-nya dan polisi tahu apa temanya, apa tujuan dan maksudnya. Kalau tujuan dan apa yang dilaksanakan menggangu ketertiban masyarakat, membuat ketakutan masyarakat, pasti polisi tidak mengizinkan," jelasnya ketika ditemui selepas melantik pengurus PBSI Jawa Barat di Gedung Sate, Sabtu (1/12/2018).

Apabila tema aksi di lapangan melenceng dari ketentuan, dia mengatakan, aparat kepolisan berhak untuk membubarkan aksi tersebut.

"Tapi kalau pun diizinkan karena tujuannya baik tapi diselewengkan, polisi berhak membubarkan, saya perintahkan bubarkan dan siapapun penanggung jawab demonstrasi harus bertanggungjawab terhadap penyimpangan itu," tegasnya.

Tak melulu menyoal kemungkinan politisasi, secara umum, menurutnya segala bentuk penyelewengan tema yang mengancam ketertiban tidak akan ditoleransi.

"Ini bukan masalah politik, tapi juga ketentraman umum ketertiban umum. Negeri ini harus kita jaga suasana damai sesuai aturan hukum kondusif menjelang pemilu," jelas dia.

Dirinya berpesan agar tidak ada pihak-pihak yang menunggangi aksi tersebut dengan kepentingan politik tertentu.

"Maka saya peringatkan kalau pun ada izin, demonstrasi itu harus sesuai pada aturan yang berlaku jangan menyimpang dari maksud izin itu. Jangan sampai ditunggangi pihak lain yang justru akan menodai niat baik itu," pungkasnya.

Komen TS
Halah ngapusi!!! emangnya aparat berani membubarkana acara PA 212?