TRIBUNNEWS.COM - Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor tengah diperbincangkan banyak pihak. Wacana itu diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS berjanji untuk menghapus pajak kendaraan bermotor jika nantinya memenangi Pemilu 2019.

Baca: PKS Janji Hapus Pajak Kendaraan Motor, NasDem: Kalau di Tataran Wacana, Ngomong Apapun Bisa

Berikut kami berikan fakta-fakta tentang wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut:

1. Penolakan Wapres

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak setuju jika wacana pajak kendaraan bermotor dihapuskan.

Wapres Jusuf Kalla menyebut, jika wacana pajak kendaraan dihapuskan, akan membuat pembangunan di daerah tidak akan berjalan secara maksimal.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan, bahwa lebih dari 50 persen bahkan hingga 70 persen Penghasilan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak kendaraan bermotor.

"Itu ada daerah malah 60, 70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan," sebut JK, melansir dari Warta Kota.
"Jadi kalau itu dihapuskan, dibayangin itu pemda bagaimana?," tambahnya.

Jika pajak kendaraan bermotor dihapuskan, menurut JK akan menghambat pembangunan daerah.

"Sedangkan itu, ini pajak motor atau makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin flyover, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," ujar JK.

2. Fahri Hamzah Tuding Tidak Didasari Kajian

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan bermotor.
Menurut Fahri, RUU yang diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tidak ada dasar kajiannya.

Baca: Dukung Penerapan Tilang Elektronik, Anies Ingin Tuntaskan Masalah Pajak Kendaraan di Ibu kota

Fahri menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengurangi populasi kendaraan bermotor lewat penaikan retribusi pajak.

"Tidak ada kajiannya itu, kajiannya justru motor itu harus dikurangi dengan menaikkan pajaknya, sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu bukan ditambah jumlahnya lewat penghapusan pajak," ujar Fahri dilansir dari Tribunnews.com.

Fahri menjelaskan bahwa motor dan mobil menggunakan akses di ruang publik.
Maka dari itu, menurut Fahri, pemerintah wajib memungut pajak dari kendaraan.

3. Penghilangan Pajak Kendaraan Disebut Ngawur

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyebut janji PKS tentang penghapusan pajak kendaraan bermotor adalah ngawur.
Bestari malah menyarankan PKS untuk sekalian mengusulkan penghilangan Pajak Bumi dan Bangunan bila hanya sekedar mencari popularitas.

"Ngawur. Asal ngomong nggak boleh. Kalau ditataran wacana, ngomong apapun bisa. Nanggung kenapa cuma pajak motor? Kenapa nggak pajak PBB? Sekalian gitu, kalo mau popularitas," kata Bestari melansir dari Tribunnews.com.

Bestari mengungkapkan jika penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut bakal ada banyak penolakan oleh pemerintah daerah.
Sebab, pajak kendaraan bermotor adalah sumber terbesar dari Penghasilan Asli Daerah (PAD).

4. Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Ivan Virnanda

Ketua Umum Road Safety Association (RSA) Ivan Virnanda menilai SIM seumur hidup tidaklah relevan untuk diterapkan saat ini. Karena perpanjangan SIM memiliki tujuan lain, yaitu bisa menekan angka kecelakaan.

"Dasarnya kita bicarakan kecelakaan. Itu kalau kita bilang, di Indonesia atau semua yang kecelakaan ini mempunyai SIM. Seperti ini, saat pemerintah didistribusikan ke masyarakat. Misalnya saya pemerintah memberikan izin mengemudi. Tapi ternyata masih ada saja pengemudi itu yang mengalami kecelakaan (sudah memiliki SIM saja masih mengalami kecelakaan, dan inilah yang membuat pemilik SIM harus diuji kembali-Red)," katanya.

Ivan juga menjelaskan, perpanjangan SIM kendaraan itu perlu dilakukan, untuk mengetahui apakah skill pengendara itu masih layak atau tidak.

"Selanjutnya SIM itu berkaitan dengan rule dan skill. Skill atau keterampilan berkendara itu bisa turun. SIM ini tidak hanya dari segi pemegang yang merasa oke (mampu berkendara dengan baik-Red), tapi ini SIM ini juga bisa memberitahukan apakah SIM ini bisa mengetahui apakah kita berkendara cukup baik atau tidak, jika sudah baik sudah sejauh mana baiknya?" tambahnya.

Dia mengatakan pembaruan SIM itu berkaitan dengan kompetensi pengendara. Menurut dia, kondisi kesehatan pengendara juga belum tentu sama pada saat 5 tahun yang akan datang.

"Jadi pada saat masyarakat bikin SIM atau seseorang bikin SIM pada hari ini, belum tentu 5 tahun ke depan itu badannya masih sehat. Belum tentu kondisi fisiknya masih sehat. Sehingga perlu dilaksanakan uji lagi. Perpanjangan itu kan perpanjang lagi. Perpanjang itu salah satu syaratnya ada keterangan kesehatan," ujarnya.

http://www.tribunnews.com/section/20...n-pks?page=all


PSK bodoh bgt idenya sok pahlawan, kaji dulu sebelum mangap psk dunguu