Anies Sebut 65 Persen Lahan Reklamasi Dikelola Jakpro
CNN Indonesia | Senin, 26/11/2018 23:51 WIB





Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan 65 persen dari total luas lahan reklamasi yang sudah terbangun akan dikelola oleh Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Secara total yang akan dikelola oleh Jakpro adalah sekitar 65 persen, itu akan dikelola oleh Pemprov," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (26/11).

Sedangkan 35 persen lahan sisanya, kata Anies, disediakan bagi para pengembang yang ingin melakukan pembangunan di atas lahan reklamasi itu.


Lihat juga: Anies Ubah Nama Tiga Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

Menurut Anies, pengembang memang seharusnya diposisikan sebagai kontraktor yang diupah dengan jatah tanah hasil pembangunan, bukan diupah dengan kepemilikan kawasan.

Karenanya, ia meminta kepada Jakpro selaku pengelola lahan reklamasi untuk bisa berkoordinasi dengan para pengembang.

Kawasan Pantai Kita dan Kawasan Pantai Maju merupakan lahan hasil reklamasi yang dikerjakan oleh PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sementara Kawasan Pantai Bersama digarap PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Land milik Trihatma Haliman.

"Kita menugaskan Jakpro di sana untuk memulai pembicaraan dengan pihak yang selama ini menjadi kontraktor untuk pembangunan lahan-lahan hasil reklamasi," kata Anies.





Lihat juga: Jakpro Kelola Lahan Reklamasi: Bismillah Siap

Dia menambahkan pengelolaan dan pembangunan kawasan lahan reklamasi oleh Jakpro baru akan dilakukan setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selesai dibuat.

Anies Sebut 65 Persen Lahan Reklamasi akan Dikelola JakproPembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. (CNN Indonesia/Setyo Aji Harjanto)
Sebelum RTRW itu selesai, Jakpro hanya ditugaskan untuk membangun infrastruktur dasar agar masyarakat bisa mengakses kawasan tersebut.

Jadi kawasan pantai ini bukan lagi kawasan pantai yang eksklusif, tapi kawasan pantai yang terbuka untuk masyarakat," kata Anies.

Lebih dari itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku siap digugat oleh pengembang yang tidak terima dengan kebijakan ini. Ia pun memastikan kawasan reklamasi akan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik atau warga Jakarta.

Sebelumnya, Anies telah menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola tiga pulau reklamasi yang saat ini sudah terbangun. Penunjukan tersebut diberikan Anies lewat Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018.

Dalam Pergub 120/2018 tersebut dijelaskan pengelolaan yang akan dilakukan mencakup soal perencanaan, pembangunan, dan pengembangan prasarana untuk kepentingan publik di lahan reklamasi.






https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ikelola-jakpro



Reklamasi Gak Jadi Dihentikan... Tapi dilanjutkan....