PKS  mengaku akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, cara itu akan mengurangi beban masyarakat.

"Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).




Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik. Pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira," kata Muzzammil.

Menurut Muzzammil, ada 105 juta sepeda motor di Indonesia yang sebagian besarnya dimiliki rakyat kecil. Muzzammil menyebut pemilik sepeda motor yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju menengah adalah orang-orang yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini.

"Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja. Sepeda motor adalah juga alat produksi baik pedesaan dan perkotaan," ujarnya.

Muzzammil juga sempat menyinggung kebijakan ini akan sangat bermanfaat bagi pengemudi ojek online (ojol) karena ojol dinilai terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga mampu mengurai kemacetan dan mendatangkan penghasilan bagi pemilik motor. Terkait apakah penghapusan pajak ini akan mengganggu penerimaan APBD provinsi, Muzzammil menepisnya. Menurutnya, penghapusan pajak tidak akan menganggu keuangan APBD secara signifikan.

"Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD," ucapnya.

Soal kebijakan pemberlakuan SIM seumur hidup, Muzzammil menilai perbaruan SIM setiap lima tahun menurutnya merepotkan. Ia mencontohkan kebijakan KTP seumur hidup yang berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat.

"Agar biaya yang dibayar masyarakat ringan. Cukup sekali saja membayar biaya pembuatan SIM. Selain itu, di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup," ucapnya.


Juru bicara PKS Pipin Sofyan menegaskan janji soal kebijakan ini adalah insentif untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Ia menilai insentif yang diberikan pemerintah selama hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas.

"Tentu ini adalah kampanye gagasan bagi kami dan saya kira partai lain belum menyampaikan ini dan kami lihat bahwa ini adalah janji PKS ketika PKS Allah takdirkan menang (pemilu) 2019 maka salah satu janjinya adalah ini," ujar Pipin.

Terkait apakah janji ini bisa meningkatkan elektoral PKS pada pemilu 2019, Pipin menyerahkannya kepada masyarakat.

"Saya kira nanti masyarakat yang akan menilai. Yang penting kita ikhtiar sebagai partai politik tentu kami menggagaskan kampanye yang bukan sekadar pencitraan tapi ini adalah janji konkret kami, sudah kami janji, sudah kami diskusi dengan kepala daerah yang kami miliki dan ini insyallah bisa realistis untuk kita wujudkan," tegasnya.

SUMBER




Gimana pendapat kalian ?????