Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku heran dipanggil polisi untuk bersaksi berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana kemah dan apel pemuda Islam tahun 2017. Kegiatan itu disebut Dahnil diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Yang jelas ini kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenpora yang melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor. Tapi anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari," ucap Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Dahnil kemudian mengaitkan pemanggilannya itu dengan sikapnya yang kritis terhadap pemerintah. Menurutnya, pemanggilan dan pemeriksaannya terkait dugaan kasus itu pun sebagai konsekuensi atas sikapnya itu.

"Yang jelas saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah kemudian bersikap terhadap pemerintah. Jadi saya termasuk terhadap pihak aparatur keamanan. Jadi kemudian sekarang nggak tau dicari-cari apa, nanti kita lihat masyarakat yang akan menilai," ujar Dahnil.


Sementara itu, Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan sebelumnya menyebut BPK telah menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kasus tersebut. Namun dia belum bisa membeberkan jumlah kerugian negara tersebut.

"Sementara BPK masih menyatakan ada potensi kerugian negara," ujar Bhakti, Kamis (22/11).

Terkait kasus ini, polisi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenpora untuk mengumpulkan barang bukti kasus tersebut berupa daftar isian pelaksanaan anggaran dan proposal pengajuan kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Polisi juga telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak Kemenpora.

Pada Senin (19/11) lalu, polisi juga memanggil tiga pihak dalam kasus tersebut, yaitu Ahmad Fanani dari ketua kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah, Abdul Latif dari Kemenpora, dan Safarudin dari ketua kegiatan dari GP Ansor. (knv/dhn)

https://m.detik.com/news/berita/d-4313808/diperiksa-soal-dana-kemah-dahnil-konsekuensi-kritik-pemerintah