VIVA – DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah gerak cepat merespons munculnya poster Joko Widodo mengenakan mahkota.

Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang 'Pacul' Wuryanto mengatakan, pihaknya langsung membuat surat kepada struktur partai termasuk caleg PDIP.

Menurut Bambang, surat tersebut isinya agar semua alat peraga kampanye (APK) berupa poster Raja Jokowi bisa dibersihkan, diturunkan dan sebaiknya disimpan. Namun, ia mengaku saat proses penurunan, pihaknya berhasil mengamankan sejumlah pelaku yang disuruh pasang bendera.

"Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, di situ juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya," ujar Bambang Pacul dalam keterangannya, Rabu, 14 November 2018.

Bambang menjelaskan, dari penelusuran lebih lanjut ternyata diketahui, pemberi instruksi pemasang poster itu berada di satu tempat penginapan. Ia bilang dari interogasi disebut pelaku pemasang menyebut pihak pemberi intruksi berada di Hotel Siliwangi, Semarang.

Dikatakan Bambang, para pemasang mengaku hanya rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun, butuh uang untuk hidup. Dari pemasangan poster, mereka dibayar Rp10 ribu, diluar APK yang sudah disediakan.

"Dibayar Rp10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8000 desa, berarti 80 ribu," kata Bambang Pacul.
Bahkan, dari informasi yang dikumpulkannya, ada sejumlah stiker yang dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp100 ribu. Lalu, pemilik angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp150 ribu.

Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Supir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog. Sementara, APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.

Menurut Pacul, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara soft.

"Maka itu, pada tahap ini kami ingin berdiskusi. Ini kami turunkan, kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini," tutur Bambang Pacul.

VIVA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menanggapi Gerindra yang menyebut mereka maling teriak maling terkait penempelan poster Jokowi menjadi raja Jawa. Ia mengklaim sudah tahu siapa yang memasang dan jelas afiliasinya.

"Ini jadi lucu luar biasa. Dari berbagai sumber, kami sudah tahu siapa yang memasang dan afiliasinya sudah jelas. Jadi sudah tak perlu diperdebatkan lagi. Tak perlu lagi istilah-istilah seperti lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling, dan yang sejenisnya," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 14 November 2018.

Saat ini, ia menambahkan PDIP sedang mempertimbangkan apakah akan melaporkan persoalan ini atau tidak. Sehingga juga tak mau terburu-buru melaporkan.

"Kami mengusung politik pencerahan, politik persaudaraan dan politik yang mencerdaskan. Kami tak mau grusa-grusu. Laporan sudah masuk dari berbagai daerah," kata Hendrawan.

Ia melanjutkan juga sedang mengkaji apakah masalah ini lanjutan dari sekuel 'tampang Boyolali'.

"Sehingga diasosiasikan dengan 'Petruk dadi ratu' seperti yang dengan satirik pernah dialamatkan oleh petinggi partai oposisi? Kami juga sedang mengkaji rangkaian taktik degradasi yang dilakukan secara sistematis," kata Hendrawan.

Sebelumnya diberitakan, poster yang terpampang wajah Jokowi sebagai raja ditanggapi serius oleh koalisi partai pendukung. Abdul Kadir Karding selaku Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, menilai pemasangan gambar Jokowi yang dicitrakan sebagai raja dilakukan secara teroganisir oleh lawan politik.