Orang Sehat Bisa Lihat Prestasi Jokowi, Ma'ruf Amin: Kecuali Budek, Buta, dan Bisu

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Orang Sehat Bisa Lihat Prestasi Jokowi, Ma'ruf Amin: Kecuali Budek, Buta, dan Bisu

shahrani2019

11-11-2018 07:11

Orang Sehat Bisa Lihat Prestasi Jokowi, Ma'ruf Amin: Kecuali Budek, Buta, dan Bisu

Orang Sehat Bisa Lihat Prestasi Jokowi, Ma'ruf Amin: Kecuali Budek, Buta, dan Bisu

Minggu, 11 November 2018 01:19 WIB

KH M'aruf Amin

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Capres petahana Jokowi telah berhasil menjalankan tugasnya pada periode pertama. Ia pun meyakini dalam periode kedua pemerintahan Jokowi jauh lebih baik.

"Tiada hari tanpa deklarasi itu artinya masyarakat sudah memahami bahwa Jokowi berhasil pada periode pertamanya. Orang-orang yang sehat bisa melihat dengan jelas prestasi yang telah ditorehkan Jokowi, kecuali yang budek, buta, dan bisu yang tidak bisa lihat realitas dan kenyataannya," kata Ma'ruf, Sabtu (10/11/2018).

Lanjutnya ia berharap dukungan bersama-sama akan membawa perubahan di Pilpres 2019.

"Karena itu saya berkeinginan 2019-2024 untuk memperkuat landasan supaya 2024 ketika kita wariskan pada generasi zaman seterusnya, mereka sudah bisa tinggal landas," tukasnya.
https://www.wartaekonomi.co.id/read203010/orang-sehat-bisa-lihat-prestasi-jokowi-maruf-amin-kecuali-budek-buta-dan-bisu.html

Gerindra Marah dengan Cawapres 01: Ma'ruf Lah yang Buta, Tuli, dan Bisu

Minggu, 11 November 2018 06:00 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menyesalkan pernyataan yang dilontarkan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin tentang pihak yang tak mengakui prestasi Presiden Joko Widodo di periode pertama sebagai buta, tuli, dan bisu.

"Masya Allah. Ma'ruf Amin yang merupakan panutan umat sampai mengatakan mayoritas orang Indonesia buta tuli dan bisu," ujarnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Lanjutnya, ia menyarankan Ma'ruf untuk tidak banyak mengumbar pernyataan yang kontradiktif ke publik.

"Terkadang kita perlu bersikap 'pura-pura tidak tahu' atau 'pura-pura tidak dengar', apalagi demi menjaga persatuan dan kedamaian. Bila semua yang ketahui selalu kita ungkapkan, maka seringkali ada hati yang tersakiti dan masalah semakin bermunculan," ujarnya lagi.

Selain itu, ia menilai masyarakat sudah buta, tuli dan bisu dengan semua janji-janji manis Jokowi pada Pilpres 2014 lalu yang tak terwujud hingga sekarang.

Lanjutnya, semisal janji tidak akan berutang ke luar negeri. Namun kenyataannya, utang luar negeri pemerintah Jokowi justru kian membengkak dan dampaknya tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan.
"Dibangun jalan tol memang betul, tapi mayoritas masyarakat tidak menikmati. Karena masyarakat mayoritas engga sanggup beli mobil," katanya.

Lebih jauh, ia juga mengkritisi Ma'ruf yang dengan bangga menjelaskan tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi di Papua.

"Coba lihat di Banten, Bogor masih banyak jembatan dari kayu dan sekolahan mau pada rubuh," tukasnya.
https://www.wartaekonomi.co.id/read2...-dan-bisu.html

Menolak lupa sekitar Fatwa dan Pendapat elit MUI pada masa sebelum Pilpres 2019 ...

Quote:

Pemimpin Ingkar Janji, Fatwa MUI: Jangan Ditaati
Rabu 10 Jun 2015 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati apabila melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama.

"Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah," kata Ketua Tim Perumus Komisi A Muh Zaitun Rasmin di Tegal, Rabu (10/6).

Fatwa itu sendiri telah disepakati oleh para ulama MUI dari berbagai ormas Islam. Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati itu diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat yang mengalami keraguan dalam beragama.

Sementara itu, Zaitun mengatakan seorang pemimpin dituntut untuk menaati janjinya saat kampanye. Apabila pemimpin tersebut ingkar maka dia masuk dalam kategori berdosa dan tidak boleh dipilih kembali di periode pemilihan berikutnya. MUI, kata dia, akan terus memberikan tausiyah bagi pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.

Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan fatwa tersebut merupakan salah satu poin dari pembahasan tentang hukum kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya. Secara umum, kata Ma'ruf, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tingkat nasional V di Tegal itu membahas tiga bagian besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.

Sejumlah fatwa yang telah disepakati para ulama akan dipublikasikan kepada masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan.

"Fatwa ini akan kita edukasikan dan publikasikan kepada khalayak umum. MUI juga memiliki struktur organisasi sampai kecamatan yang bisa menjadi sarana publikasi dan edukasi termasuk lewat laman dan televisi MUI, ke ormas-ormas juga, media massa, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian," kata Ma'ruf.

Fatwa-fatwa, lanjut dia, juga akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif lewat sejumlah pertemuan. Nantinya, fatwa itu juga akan dikomunikasikan ke sejumlah partai politik baik yang religius maupun nasionalis. "Mayoritas pendukung partai manapun itu mayoritas adalah Muslim. Kami sampaikan aspirasi mayoritas Islam ini," katanya.
https://www.republika.co.id/berita/d...jangan-ditaati

Fatwa MUI: Berdosalah Pemimpin yang Ingkar Janji Kampanye
Jumat, 12 Juni 2015 08:43 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia pekan ini mengeluarkan fatwa tentang hukum "berdosa bagi pemimpin yang tidak menepati janjinya saat kampanye". Menurut kesepakatan ulama MUI dalam acara ijtima Komisi Fatwa MUI V di Tegal, 7-10 Juni 2015, fatwa ini berlaku bagi pemimpin dan calon pemimpin publik, baik itu di legislatif, yudikatif maupun eksekutif.

"MUI meminta para calon pemimpin, baik dari legislatif, yudikatif, maupun eksekutif agar tidak mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya," kata Ketua Tim Perumus Komisi A Muh. Zaitun Rasmin.

Zaitun mengatakan seorang pemimpin berkewajiban menunaikan janjinya apabila saat kampanye dia berjanji untuk melaksanakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, mengingkari janji tersebut hukumnya haram.

Ulama di MUI sepakat bahwa calon pemimpin dilarang berjanji menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Apabila dia menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan syariah, maka calon pemimpin tersebut haram dipilih. Dan apabila terpilih, maka janji tersebut sah untuk tidak ditunaikan.

Terhadap pemimpin yang ingkar janji, MUI mengimbau umat untuk tidak memilihnya kembali jika yang bersangkutan kembali mencalonkan diri pada pemilihan umum periode selanjutnya.

Fatwa yang telah disetujui oleh mayoritas ulama MUI itu juga menyoroti masalah suap di saat kampanye. MUI memutuskan calon pemimpin yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya, maka hukumnya haram karena termasuk dalam kategori risywah atau suap.

Beberapa dasar MUI menetapkan hukum dosa bagi pemimpin ingkar janji di antaranya sebagai berikut.
Pertama, dari nash atau sumber hukum Islam menyuruh agar setiap muslim menepati janji dan melarang mengingkarinya. Kedua, setiap janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketiga, pemimpin harus menunaikan janjinya saat kampanye demi kemaslahatan umat.

Fatwa ulama itu juga mendorong agar para pemimpin yang muncul ke hadapan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.

Karena itu, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya dalam mencapai tujuannya.

Zaitun mengatakan jabatan adalah amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Meminta atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela terlebih bagi orang yang tidak memiliki kemampuan yang memadai.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. termasuk seorang yang sangat mengapresiasi keluarnya fatwa dari MUI terkait pemimpin ingkar janji. Pemimpin semacam itu memang seharusnya untuk dimakzulkan. Tetapi hal itu belum dapat dilakukan karena tidak ada landasan hukum yang jelas terkait impeachment.

Terlebih, MK saat ini tidak dapat mengadili seorang pemimpin yang ingkar janji jika tidak ada yang mendakwa, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif.

Janji kampanye, kata Mahfud, terkadang harus dilaksanakan seorang pemimpin secara bertahap. Terkadang program dari pemimpin itu terhambat secara proses di DPR yang bisa saja mempertanyakan masalah anggaran dan semacamnya.

"Ingkar janji itu kadang kala memang untuk hal kampanye. Untuk memenuhinya, kan, harus dinyatakan bertahap jadi susah. Ingkar janji itu pada dasarnya masuk dalam tercela," kata Mahfud.

Ia berharap nantinya ada dasar hukum yang akan mendorong para pemimpin untuk menunaikan janji-janji manisnya saat kampanye, sehingga program-program yang ditawaran kepada publik saat kampanye tidak menjadi sekedar janji palsu atau lip service semata.

Dia mendorong agar nantinya ada hukum yang mengatur ingkar janji itu, bahkan bisa masuk pada ranah pidana.

"Tapi memang masalahnya tindakan tercela dalam hukum ketatanegaraan itu sampai sekarang belum ada formulasinya. Maka dari itu, tidak bisa tindakan tercela seorang pemimpin itu diajukan ke pengadilan. Sekarang belum ada. Ke depannya, semestinya diatur," katanya.

Selain masalah pemimpin ingkar janji, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang kriteria pemimpin yang tidak perlu ditaati.
Forum musyawarah ulama tertinggi di Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait tidak perlunya masyarakat untuk menaati pemimpin yang melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama.

"Kami jihad lewat fatwa dan ada baiknya ini nantinya diperkuat dengan regulasi. Ini agar ke depan pemerintahan lebih baik lagi," kata Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Fatwa itu sendiri telah disepakati oleh para ulama MUI dari berbagai ormas Islam. Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati itu diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat yang mengalami keraguan dalam beragama.

Terdapat beberapa alasan tidak perlunya masyarakat menaati pemimpin yang bertentangan dengan agama.

Pertama, terdapat sumber hukum Islam yang menyuruh umat Islam agar mendengar dan taat terhadap pemimpin yang membuat kebijakan sesuai syariah, tetapi jika pemimpin menyuruh kepada kemaksiatan maka tidak boleh untuk didengar dan ditaati.

Kedua, terdapat larangan bagi pemerintah untuk agar tidak mengeluarkan apapun, termasuk peraturan, kecuali dengan cara yang baik. Ketiga, siapapun yang berkuasa harus membawa sesuatu kepada kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Secara umum, Ijtima' Ulama edisi kelima itu membahas tiga bagian besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.

Sejumlah fatwa yang telah disepakati para ulama akan dipublikasikan kepada masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan.

"Fatwa ini akan kita edukasikan dan publikasikan kepada khalayak umum. MUI juga memiliki struktur organisasi sampai kecamatan yang bisa menjadi sarana publikasi dan edukasi, termasuk lewat laman dan televisi MUI, ke ormas-ormas juga, media massa, pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian," kata Ma'ruf.

Fatwa-fatwa, ucap dia, juga akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif lewat sejumlah pertemuan. Nantinya, fatwa itu juga akan dikomunikasikan ke sejumlah partai politik baik yang religius maupun nasionalis.

"Mayoritas pendukung partai mana pun itu mayoritas adalah muslim. Kami akan sampaikan aspirasi mayoritas Islam ini," katanya.
https://nasional.tempo.co/read/674378/fatwa-mui-berdosalah-pemimpin-yang-ingkar-janji-kampanye/full&view=ok

------------------------

Lidah memang terbukti tak bertulang, meski itu lidahnya pa Kyai sekali pun!

emoticon-Wkwkwk

tien212700 memberi reputasi

1.6K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan