Patung Lenin di Donetsk, Ukraina.

DONETSK - Sekelompok teroris dituding para pemimpin pemberontak pro Rusia, sedang berupaya menjatuhkan simbol kekuatan komunis di Ukraina. Tuduhan ini diserukan atas ledakan yang baru saja terjadi di lapangan utama Donetsk.

Ajaibnya, Patung Lenin yang menjulang tinggi besar selama hampir 50 tahun di tengah lapangan utama itu selamat tanpa kerusakan berarti. Sebagian kecil pondasi monumen tersebut rusak karena ledakan namun patung perunggu tokoh itu tidak rusak sama sekali.

Segerombol orang tak dikenal, diduga teroris mencoba meledakkan monumen besar tokoh pendiri Uni Soviet tersebut di Donetsk, yang dikenal sebagai daerah kekuasaan para pemberontak.

"Menurut informasi kami, bahan peledak itu diletakkan oleh kelompok teroris yang pernah melakukan kejahatan sejenis di Donetsk," ujar juru bicara kemiliteran pihak pemberontak, Eduard Basurin, dikutip dari AFP, Rabu (27/1/2016).

Sejauh ini belum ada satu pihak pun yang mengklaim bertanggung jawab dan belum ada orang yang ditangkap terkait kejadian itu.

Namun, kementerian dalam negeri di Ukraina, yang menyatakan kemerdekaan sendiri, mengatakan pihaknya menganggap insiden itu sebagai aksi terorisme dan telah melaksanakan penyelidikan.

Ledakan itu menyusul serangkaian usaha serupa untuk menghancurkan patung-patung Lenin, yang dibangun di kota-kota bekas Uni Soviet, dari wilayah-wilayah yang dilanda perang separatis di Provinsi Lugansk dan Donetsk.

Pasukan pro-Moskva telah melancarkan perang selama 21 bulan melawan pasukan pemerintah yang telah menewaskan lebih dari 9.000 orang.

Kiev telah melarang keberadaan seluruh simbol Soviet maupun Partai Komunis dalam usahanya menegaskan komitmen untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan persekutuan militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Revolusi pro-UE di Ukraina pada 2014 lalu ditandai dengan penghancuran monumen Lenin raksasa lainnya di Kiev. Dua bulan sebelum Presiden Ukraina dukungan Moskva beserta orang-orang kepercayaannya mengungsikan diri ke Rusia.

Kepemimpinan Rusia, yang menyangkal segala keterlibatan dalam revolusi pro-Moskva, menuduh negara tetangga baratnya melanggar hukum internasional karena melarang keberadaan Partai Komunis.