JAKARTA (IndoTelko) – PT First Media Tbk (KBLV) mengumumkan telah memasukkan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Direktur operasi sumber daya qq Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika (SDPPI) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sekretaris Perusahaan First Media Shinta M Paruntu dalam keterbukaan Informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) 6 November 2018 mengungkapkan gugatan telah didaftarkan di PTUN Jakarta pada 2 November 2018.

Situs resmi PTUN Jakarta menginformasikan nomor perkara 266/G/2018/PTUN-JKT dimana First Media diwakili Ir Harianda Noerlan.

Kabar beredar gugatan dilayangkan tak bisa dilepaskan dari keinginan Kominfo yang meminta First Media untuk melunasi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi milik anak usahanya Internux.

Internux sendiri tengah dibelit proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Internux masuk PKPU dari permohonan PT Equasel Selaras, dan PT Intiusaha Solusindo. Dalam permohonannya Equasel berupaya menagih utang Internux senilai Rp 3,21 miliar, sementara tagihan Intiusaha senilai Rp 932 juta.

Per September 2018, Internux memiliki pendapatan Rp 505,76 miliar dengan aset Rp 2,3 triliun, dan kewajiban Rp4,8 triliun.

First Media sendiri hingga kuartal III 2018 mengalami kerugian sebesar Rp2,4 triliun membengkak dibandingkan periode sama tahun lalu Rp845 miliar.

Pendapatan yang diraih First Media hingga kuartal III 2018 hanya Rp695,1 miliar turun dibandingkan periode sama tahun lalu Rp744,1 miliar.

Kominfo kabarnya tengah menagih utang BHP frekuensi radio yang belum dibayarkan Internux sejak 2016 hingga 2018 dengan nilai sekitar Rp 463 miliar.

Sumber : https://www.indotelko.com/kanal?c=rm...-media-kominfo