- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pernah Bela HTI, Yusril Kini Jadi Pengacara Jokowi ... Gratis pulak!
TS
naniharyono2018
Pernah Bela HTI, Yusril Kini Jadi Pengacara Jokowi ... Gratis pulak!
Pernah Bela HTI Kini Jadi Pengacara Jokowi, Ini Kata Yusril
Senin 05 November 2018, 20:38 WIB
Yusril Ihza Mahendera bersama Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, pada Jumat, 2 November 2018. (Foto: dok. Yusril Ihza Mahendra)
Jakarta - Yusril Ihza Mahendra bersedia menjadi pengacara pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Padahal Yusril pernah menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelumnya.
Meski saat membela HTI posisinya berseberangan dengan pemerintah, Yusril menjelaskan itu tidak jadi masalah.
"Tidak jadi masalah. Dalam perkara HTI, yang kami gugat adalah Menkum HAM, bukan Presiden RI (Jokowi -red)," kata Yusril kepada detikcom, Senin (5/11/2018).
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019
HTI menggandeng pengacara kondang itu untuk menghadapi upaya pembubaran. Pada jumpa pers di 88 Kasablanka Office Tower, Tebet, Jakarta Selatan, pada 23 Mei 2017, juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan Tim Pembela HTI (TP-HTI) di bawah koordinasi Yusril Ihza Mahendra. Disebutnya saat itu, ada 1.000 advokat pembela HTI.
Saat itu pemerintah sedang berencana mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu Ormas akhirnya terbit, yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Lewat perppu itu, pemerintah membubarkan HTI karena organisasi itu dianggap ingin mengubah Pancasila.
Baca juga: Yusril: Penghentian Dakwah Eks Anggota HTI Melanggar Hukum
Yusril menggugat Perppu itu ke MK pada 18 Juli 2017. Tapi MK mementahkan gugatan Perppu Ormas yang diajukan sejumlah pemohon. Pihak Yusril mengajukan kasasi perkara HTI itu ke Mahkamah Agung (MA) RI pada 19 Oktober 2018. Menurut Yusril, perkara gugatan HTI melawan Menkum HAM masih berlanjut dan belum ada putusan hukum tetap.
Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu menyatakan kesediaannya menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf. Awalnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir, menanyakan kepada Yusril soal kesediaannya menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.
"Saya memutuskan setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu," kata Yusril dalam keterangannya.
https://news.detik.com/berita/4288773/pernah-bela-hti-kini-jadi-pengacara-jokowi-ini-kata-yusril
Yusril Jadi Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Tanpa Dibayar
CNN Indonesia | Senin, 05/11/2018 17:30 WIB
Yusril Ihza Mahendra yang juga diketahui sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mengaku dirinya menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tanpa dibayar. (CNN Indonesia/Artho Viando)
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menyatakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra resmi ditunjuk sebagai pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Kita anggap bahwa dia ingin bersama kita untuk Pilpres 2019, dia pasti ingin pemilu yang bagus bersih, kredibel bermartabat, maunya itu terjadi," kata Arya saat dihubungi wartawan, Senin (5/11).
Arya menyatakan pihaknya tak menawarkan bayaran sedikitpun kepada Yusril alias secara cuma-cuma.
Menurutnya, pada Pilpres 2014 lalu Yusril pernah menjadi pengacara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan juga tak dibayar sedikitpun.
"Dia enggak dibayar, alias probono. Yusril bilang bagi dia udah biasa [bergabung dengan kubu tertentu] walau dia ada partai," kata Arya.
Ia menilai Yusril sebagai sosok pengacara yang tangguh dalam menghadapi sengketa seputar kepemiluan dengan ilmu yang dimilikinya sebagai pakar hukum Tata Negara.
"Dia kan ahli hukum politik, hukum negara juga, kasus politik juga banyak ditangani, di MK, KPU dan dia banyak memenangkan kasus-kasus itu. Sehingga untuk urusan politik apapun, dia tnagguh banget. Kemampuan dia hukum politik tata negara, enggak perlu diragukan," kata Arya.
Presiden petahana RI Joko Widodo menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Selain itu, Arya menegaskan bahwa Yusril dijamin bakal profesional menjalankan tugasnya meski sedang menjabat sebagai Ketua Umum PBB. Partai yang dipimpin Yusril itu menjadi salah satu partai politik yang turut dalam kontestasi Pemilu Legislatif tahun depan.
Yusril sendiri belum memberikan pernyataan langsung terkait hal ini. CNNIndonesia.com masih berupaya mengkonfirmasi hal ini pada Yusril namun panggilan telepon belum direspons.
Di satu sisi, dalam ranah hukum, Yusril diketahui sebagai pengacara organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah ditetapkan dibubarkan oleh pemerintah akibat pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (lalu disahkan jadi UU Nomor 16 Tahun 2017) tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Usai pembubaran tersebut, eks HTI mencoba menggugat keputusan Menkumham itu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, kandas hingga tingkat banding. Kini, langkah hukum HTI yang diwakili Yusril itu berlanjut dengan kasasi di Mahkamah Agung.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181105170545-32-344144/yusril-jadi-kuasa-hukum-jokowi-maruf-tanpa-dibayar
------------------------------------
Emang ada makan siang gratis, Yus?
Senin 05 November 2018, 20:38 WIB
Yusril Ihza Mahendera bersama Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, pada Jumat, 2 November 2018. (Foto: dok. Yusril Ihza Mahendra)Jakarta - Yusril Ihza Mahendra bersedia menjadi pengacara pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Padahal Yusril pernah menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelumnya.
Meski saat membela HTI posisinya berseberangan dengan pemerintah, Yusril menjelaskan itu tidak jadi masalah.
"Tidak jadi masalah. Dalam perkara HTI, yang kami gugat adalah Menkum HAM, bukan Presiden RI (Jokowi -red)," kata Yusril kepada detikcom, Senin (5/11/2018).
Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019
HTI menggandeng pengacara kondang itu untuk menghadapi upaya pembubaran. Pada jumpa pers di 88 Kasablanka Office Tower, Tebet, Jakarta Selatan, pada 23 Mei 2017, juru bicara HTI Ismail Yusanto menyatakan Tim Pembela HTI (TP-HTI) di bawah koordinasi Yusril Ihza Mahendra. Disebutnya saat itu, ada 1.000 advokat pembela HTI.
Saat itu pemerintah sedang berencana mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu Ormas akhirnya terbit, yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Lewat perppu itu, pemerintah membubarkan HTI karena organisasi itu dianggap ingin mengubah Pancasila.
Baca juga: Yusril: Penghentian Dakwah Eks Anggota HTI Melanggar Hukum
Yusril menggugat Perppu itu ke MK pada 18 Juli 2017. Tapi MK mementahkan gugatan Perppu Ormas yang diajukan sejumlah pemohon. Pihak Yusril mengajukan kasasi perkara HTI itu ke Mahkamah Agung (MA) RI pada 19 Oktober 2018. Menurut Yusril, perkara gugatan HTI melawan Menkum HAM masih berlanjut dan belum ada putusan hukum tetap.
Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu menyatakan kesediaannya menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf. Awalnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Erick Thohir, menanyakan kepada Yusril soal kesediaannya menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf.
"Saya memutuskan setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu," kata Yusril dalam keterangannya.
https://news.detik.com/berita/4288773/pernah-bela-hti-kini-jadi-pengacara-jokowi-ini-kata-yusril
Yusril Jadi Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Tanpa Dibayar
CNN Indonesia | Senin, 05/11/2018 17:30 WIB
Yusril Ihza Mahendra yang juga diketahui sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu mengaku dirinya menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tanpa dibayar. (CNN Indonesia/Artho Viando)
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menyatakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra resmi ditunjuk sebagai pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Kita anggap bahwa dia ingin bersama kita untuk Pilpres 2019, dia pasti ingin pemilu yang bagus bersih, kredibel bermartabat, maunya itu terjadi," kata Arya saat dihubungi wartawan, Senin (5/11).
Arya menyatakan pihaknya tak menawarkan bayaran sedikitpun kepada Yusril alias secara cuma-cuma.
Menurutnya, pada Pilpres 2014 lalu Yusril pernah menjadi pengacara pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan juga tak dibayar sedikitpun.
"Dia enggak dibayar, alias probono. Yusril bilang bagi dia udah biasa [bergabung dengan kubu tertentu] walau dia ada partai," kata Arya.
Ia menilai Yusril sebagai sosok pengacara yang tangguh dalam menghadapi sengketa seputar kepemiluan dengan ilmu yang dimilikinya sebagai pakar hukum Tata Negara.
"Dia kan ahli hukum politik, hukum negara juga, kasus politik juga banyak ditangani, di MK, KPU dan dia banyak memenangkan kasus-kasus itu. Sehingga untuk urusan politik apapun, dia tnagguh banget. Kemampuan dia hukum politik tata negara, enggak perlu diragukan," kata Arya.
Presiden petahana RI Joko Widodo menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya di Pilpres 2019. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Selain itu, Arya menegaskan bahwa Yusril dijamin bakal profesional menjalankan tugasnya meski sedang menjabat sebagai Ketua Umum PBB. Partai yang dipimpin Yusril itu menjadi salah satu partai politik yang turut dalam kontestasi Pemilu Legislatif tahun depan.
Yusril sendiri belum memberikan pernyataan langsung terkait hal ini. CNNIndonesia.com masih berupaya mengkonfirmasi hal ini pada Yusril namun panggilan telepon belum direspons.
Di satu sisi, dalam ranah hukum, Yusril diketahui sebagai pengacara organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah ditetapkan dibubarkan oleh pemerintah akibat pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 (lalu disahkan jadi UU Nomor 16 Tahun 2017) tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Usai pembubaran tersebut, eks HTI mencoba menggugat keputusan Menkumham itu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, kandas hingga tingkat banding. Kini, langkah hukum HTI yang diwakili Yusril itu berlanjut dengan kasasi di Mahkamah Agung.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181105170545-32-344144/yusril-jadi-kuasa-hukum-jokowi-maruf-tanpa-dibayar
Quote:
Yusril tegaskan HTI bukan organisasi terlarang
Jumat, 2 November 2018 14:11 WIB
Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra didampingi Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto memberikan keterangan pers bahwa HTI bukan organisasi terlarang, di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi
Jakarta (ANTARA News) - Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa HTI bukan lah organisasi terlarang seperti yang disampaikan oleh sekelompok orang dan pemerintah.
"Memang pemerintah dalam hal ini Menkumham telah mencabut status badan hukum HTI, yang sekaligus bermakna pembubaran. Namun, tidak ada penyebutan bahwa HTI adalah organisasi terlarang," kata Yusril saat jumpa pers di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat.
Dalam upaya hukumnya ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak ada penyebutan HTI sebagai organisasi terlarang. Putusan pengadilan itu hanya menilai apakah keputusan pencabutan status hukum HTI telah benar secara wewenang, prosedur, dan substansinya menurut UU yang berlaku.
Baca juga: Sekjen: suara PBB bertambah dengan masuknya eks HTI
Oleh karena itu, bagi sekelompok orang yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang, tidak ada dasar hukumnya.
"Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi. Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI. Kami akan bersikap tegas terkait hal ini," katanya.
Dalam sejarah ketatanegaraan RI, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan menyebarkan ajaran komunisme.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan paham Khilafah yang di dakwah HTI sebagai paham terlarang," tegas Yusril.
Di tempat yang sama, Jubir HTI, Ismail Yusanto, menegaskan, siapa pun orang yang mengatakan bahwa HTI adalah organisasi terlarang akan berhadapan dengan hukum, yakni disomasi.
"Karena implikasinya sangat serius. Ketika dinyatakan terlarang, maka seolah-olah organisasi ini harus dimusnahkan dan dimusuhi. Padahal kan faktanya tidak seperti itu," kata Ismail.
Dengan dicabutnya status badan hukum HTI, maka HTI adalah organisasi tanpa badan hukum. Organisasi tanpa badan hukum adalah bukan organisasi terlarang, tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pernyataan bahwa HTI adalah organisasi terlarang karena tidak ada dasar hukumnya.
https://www.antaranews.com/berita/764381/yusril-tegaskan-hti-bukan-organisasi-terlarang
Partai Bulan Bintang gaet mantan anggota HTI jadi caleg
Rabu, 18 Juli 2018 02:00 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kanan) menyerahkan berkas pengajuan bakal calon anggota DPR kepada Ketua KPU Arief Budiman (kiri) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7/2018). PBB secara resmi mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota DPR ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra menggaet mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai calon legislator (caleg) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"HTI kan fenomena baru selama ini tidak boleh berpolitik tapi sekarang ini mereka berubah ada banyak calon dari HTI," kata Ketua Umum PBB Yusril di Jakarta, Selasa (17/7) malam.
Ia mengatakan PBB juga banyak merekrut anggota Front Pembela Islam (FPI) seperti Muchsin Alatas yang tercatat mantan Ketua Umum FPI sebagai calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Depok.
PBB juga mencalonkan sejumlah aktivis FPI dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimangan Selatan.
Ia mengungkapkan mantan kombatan di Aceh dan anggota DPR Aceh dari partai lokal masuk PBB mencalonkan diri menjadi anggota DPRI.
"Ini memberikan suasana baru, HTI juga tidak pernah berpolitik sekarang masuk PBB," katanya.
Ia tidak mempersoalkan aktivis FPI, HTI maupun kombatan di Aceh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif lantaran memiliki basis konstituen sendiri.
Ia menyatakan PBB tidak tertarik merekrut banyak caleg dari kalangan selebriti karena menekankan kemampuan dan intelektual.
"Ada dari kalangan entertaint yang daftar, tapi kami utamakan yang intelek, menekankan pada kualitas karena kita lihat anggota DPR yang sekarang ini lemah, kemampuan berpikirnya, kemampuan intelektualnya lemah sekali oleh karena itu kami memilih orang yang intelektual demi untuk meningkatkan kualitas DPR juga," tutur Yusril.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) didampingi pengurus PBB menyerahkan berkas pengajuan bakal calon anggota legislatif kepada Ketua KPU Arief Budiman (kiri) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7/2018). PBB secara resmi mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota DPR ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
https://www.antaranews.com/berita/727575/partai-bulan-bintang-gaet-mantan-anggota-hti-jadi-caleg
Jumat, 2 November 2018 14:11 WIB
Kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra didampingi Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto memberikan keterangan pers bahwa HTI bukan organisasi terlarang, di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018). (ANTARA/Syaiful Hakim)
Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi
Jakarta (ANTARA News) - Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa HTI bukan lah organisasi terlarang seperti yang disampaikan oleh sekelompok orang dan pemerintah.
"Memang pemerintah dalam hal ini Menkumham telah mencabut status badan hukum HTI, yang sekaligus bermakna pembubaran. Namun, tidak ada penyebutan bahwa HTI adalah organisasi terlarang," kata Yusril saat jumpa pers di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat.
Dalam upaya hukumnya ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak ada penyebutan HTI sebagai organisasi terlarang. Putusan pengadilan itu hanya menilai apakah keputusan pencabutan status hukum HTI telah benar secara wewenang, prosedur, dan substansinya menurut UU yang berlaku.
Baca juga: Sekjen: suara PBB bertambah dengan masuknya eks HTI
Oleh karena itu, bagi sekelompok orang yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang, tidak ada dasar hukumnya.
"Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi. Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI. Kami akan bersikap tegas terkait hal ini," katanya.
Dalam sejarah ketatanegaraan RI, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan larangan menyebarkan ajaran komunisme.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan paham Khilafah yang di dakwah HTI sebagai paham terlarang," tegas Yusril.
Di tempat yang sama, Jubir HTI, Ismail Yusanto, menegaskan, siapa pun orang yang mengatakan bahwa HTI adalah organisasi terlarang akan berhadapan dengan hukum, yakni disomasi.
"Karena implikasinya sangat serius. Ketika dinyatakan terlarang, maka seolah-olah organisasi ini harus dimusnahkan dan dimusuhi. Padahal kan faktanya tidak seperti itu," kata Ismail.
Dengan dicabutnya status badan hukum HTI, maka HTI adalah organisasi tanpa badan hukum. Organisasi tanpa badan hukum adalah bukan organisasi terlarang, tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pernyataan bahwa HTI adalah organisasi terlarang karena tidak ada dasar hukumnya.
https://www.antaranews.com/berita/764381/yusril-tegaskan-hti-bukan-organisasi-terlarang
Partai Bulan Bintang gaet mantan anggota HTI jadi caleg
Rabu, 18 Juli 2018 02:00 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kanan) menyerahkan berkas pengajuan bakal calon anggota DPR kepada Ketua KPU Arief Budiman (kiri) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7/2018). PBB secara resmi mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota DPR ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra menggaet mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai calon legislator (caleg) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"HTI kan fenomena baru selama ini tidak boleh berpolitik tapi sekarang ini mereka berubah ada banyak calon dari HTI," kata Ketua Umum PBB Yusril di Jakarta, Selasa (17/7) malam.
Ia mengatakan PBB juga banyak merekrut anggota Front Pembela Islam (FPI) seperti Muchsin Alatas yang tercatat mantan Ketua Umum FPI sebagai calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Depok.
PBB juga mencalonkan sejumlah aktivis FPI dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimangan Selatan.
Ia mengungkapkan mantan kombatan di Aceh dan anggota DPR Aceh dari partai lokal masuk PBB mencalonkan diri menjadi anggota DPRI.
"Ini memberikan suasana baru, HTI juga tidak pernah berpolitik sekarang masuk PBB," katanya.
Ia tidak mempersoalkan aktivis FPI, HTI maupun kombatan di Aceh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif lantaran memiliki basis konstituen sendiri.
Ia menyatakan PBB tidak tertarik merekrut banyak caleg dari kalangan selebriti karena menekankan kemampuan dan intelektual.
"Ada dari kalangan entertaint yang daftar, tapi kami utamakan yang intelek, menekankan pada kualitas karena kita lihat anggota DPR yang sekarang ini lemah, kemampuan berpikirnya, kemampuan intelektualnya lemah sekali oleh karena itu kami memilih orang yang intelektual demi untuk meningkatkan kualitas DPR juga," tutur Yusril.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) didampingi pengurus PBB menyerahkan berkas pengajuan bakal calon anggota legislatif kepada Ketua KPU Arief Budiman (kiri) di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7/2018). PBB secara resmi mendaftarkan nama-nama bakal calon anggota DPR ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)https://www.antaranews.com/berita/727575/partai-bulan-bintang-gaet-mantan-anggota-hti-jadi-caleg
------------------------------------
Emang ada makan siang gratis, Yus?
Diubah oleh naniharyono2018 06-11-2018 07:10
-3
2.4K
33
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan