BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah bahwa Presiden Joko Widodo pernah berjanji mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri sipil.

"Oh enggak juga, sebentar dulu, janji di mana?" kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018). Moeldoko mengatakan, justru yang banyak berjanji untuk memperjuangkan nasib para honorer adalah para calon kepala daerah yang berlaga pada Pilkada Serentak 2017 dan Pilkada Serentak 2018.

Namun, kini pemerintah pusat yang ditagih janjinya oleh para guru honorer. "Makanya sekarang tegas Presiden, enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengakomodir aspiradi guru honorer. Menurut dia, setidaknya ada tiga tahap yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir tuntutan tersebut.

Pertama, pemerintah membuka formasi CPNS khusus untuk guru honorer. Namun, guru honorer yang bisa mengikuti tes ini hanya mereka yang berusia di bawah 35 tahun sebagaimana ketentuan UU ASN.

Tahap kedua, bagi mereka yang tak bisa mengikuti tes CPNS bisa mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah tentang PPPK saat ini tengah difinalisasi.

Tahap ketiga, jika guru honorer juga tidak lolos sebagai P3K, maka pemerintah akan mengupayakan agar sisa tenaga honorer yang ada ditingkatkan upahnya. "Ya sudah, itu solusinya. Kan demo bukan hanya sekarang, tapi dari dulu. Karena demo itu lah terus kita ada solusi itu, tiga solusi," kata dia.

Moeldoko mengakui, solusi yang ditawarkan pemerintah itu memang tidak bisa memuaskan seluruh guru honorer. Namun, pemerintah masih akan berpegang pada tiga solusi itu dan tak akan mengambil kebijakan baru.

"Sekarang masih ada yang enggak puas, ya enggak bisa semuanya dipenuhi dong," kata Moeldoko.

Aksi guru honorer Sebelumnya, para guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di sebrang Istana untuk menuntut agar mereka diangkat sebagai pegawai negeri sipil.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan di sebrang Istana sejak Selasa (30/10/2018). Namun, karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa pun bermalam di seputaran Istana.

Setelah bermalam di sebrang Istana, pada Rabu paginya, aksi kembali dilanjutkan. Akhirnya perwakilan massa diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore.

Menurut Titi, pihak KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer. Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP. Akhirnya, pada Rabu sore itu, para guru honorer terpaksa membubarkan aksi tanpa membawa hasil.

Janji Jokowi Titi mengatakan, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.

Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer. "Katanya 'Iya akan diselesaikan'. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak," kata Titi.

Akan tetapi, menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, pemerintah hanya membuka kesempatan guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu.

https://nasional.kompas.com/read/201...-guru-honorer.


Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer Jika Terpilih Jadi RI-1

Jakarta - Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.

"Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).

Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.

"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur," tutur Jokowi.

Pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi juga honorer.

"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.

https://news.detik.com/berita/259665...ilih-jadi-ri-1

Nasib guru honorer kena php

Jumlah guru honorer 1.5 jutaan

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...tus-honorer-k2

Kuota tes cpns 13300

https://economy.okezone.com/read/201...a-13-300-orang

Sisanya tetap honorer sampe mati

Salam 2 jari