- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kemudahan Berusaha di RI Turun, Paket Kebijakan Ekonomi Belum Jalan?
TS
taklamakin
Kemudahan Berusaha di RI Turun, Paket Kebijakan Ekonomi Belum Jalan?



Home Fokus Infrastruktur Market Watch Ekonomi Bisnis Finansial Properti Energi Industri Perencanaan Keuangan SolusiUKM Konsultasi Market Research Wawancara Sosok Bursa Valas Moneter Lowongan Pekerjaan Foto Infografis Video d'Preneur Indeks

Home / Berita Ekonomi Bisnis / Detail
Jumat, 02 Nov 2018 10:41 WIB
Kemudahan Berusaha di RI Turun, Paket Kebijakan Ekonomi Belum Jalan?
Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Pradita Utama
Jakarta - World Bank atau Bank Dunia kembali merilis indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB). Hasilnya peringkat Indonesia justru turun.
Tahun ini Indonesia menempati posisi ke-73 sebagai negara yang paling mudah untuk menjalankan usaha di dunia. Posisi ini turun dari tahun lalu di mana RI menempati posisi ke-72.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, turunnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia karena macetnya implementasi paket kebijakan pemerintah.
Baca juga: Peringkat Kemudahan Usaha di RI Turun, Ini Langkah Sri Mulyani
"Pemerintah memang sudah cukup banyak mengeluarkan paket kebijakan untuk memperbaiki peringkat EODB dan daya saing. Tapi hasilnya masih belum memuaskan," kata Piter saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan, menurut Piter sebagian dari paket tersebut belum bekerja secara optimal.
"Masalah utamanya adalah paket-paket kebijakan itu saya lihat tidak terintegrasi, tidak menciptakan koordinasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam banyak hal termasuk di antaranya misal perizinan," jelas dia.
Baca juga: Peringkat Kemudahan Berusaha di RI Meleset dari Target Jokowi
Koordinasi yang dimaksud, kata Piter adalah antara pusat dengan daerah. Sehingga, implementasi serta kontribusi dalam memudahkan proses izin usaha di tanah air masih macet.
"Karena paket-paket kebijakan itu tidak terintegrasi dan menciptakan koordinasi, seringkali tidak efektif di lapangan," kata dia.
https://m.detik.com/finance/berita-e...373.1530159899
November merokyeeettttt


Home Fokus Infrastruktur Market Watch Ekonomi Bisnis Finansial Properti Energi Industri Perencanaan Keuangan SolusiUKM Konsultasi Market Research Wawancara Sosok Bursa Valas Moneter Lowongan Pekerjaan Foto Infografis Video d'Preneur Indeks

Home / Berita Ekonomi Bisnis / Detail
Jumat, 02 Nov 2018 10:41 WIB
Kemudahan Berusaha di RI Turun, Paket Kebijakan Ekonomi Belum Jalan?
Hendra Kusuma - detikFinance
Foto: Pradita Utama
Jakarta - World Bank atau Bank Dunia kembali merilis indeks kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB). Hasilnya peringkat Indonesia justru turun.
Tahun ini Indonesia menempati posisi ke-73 sebagai negara yang paling mudah untuk menjalankan usaha di dunia. Posisi ini turun dari tahun lalu di mana RI menempati posisi ke-72.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam mengatakan, turunnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia karena macetnya implementasi paket kebijakan pemerintah.
Baca juga: Peringkat Kemudahan Usaha di RI Turun, Ini Langkah Sri Mulyani
"Pemerintah memang sudah cukup banyak mengeluarkan paket kebijakan untuk memperbaiki peringkat EODB dan daya saing. Tapi hasilnya masih belum memuaskan," kata Piter saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Pemerintah telah menerbitkan 16 paket kebijakan, menurut Piter sebagian dari paket tersebut belum bekerja secara optimal.
"Masalah utamanya adalah paket-paket kebijakan itu saya lihat tidak terintegrasi, tidak menciptakan koordinasi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam banyak hal termasuk di antaranya misal perizinan," jelas dia.
Baca juga: Peringkat Kemudahan Berusaha di RI Meleset dari Target Jokowi
Koordinasi yang dimaksud, kata Piter adalah antara pusat dengan daerah. Sehingga, implementasi serta kontribusi dalam memudahkan proses izin usaha di tanah air masih macet.
"Karena paket-paket kebijakan itu tidak terintegrasi dan menciptakan koordinasi, seringkali tidak efektif di lapangan," kata dia.
https://m.detik.com/finance/berita-e...373.1530159899
November merokyeeettttt
0
669
4
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan