POJOKJABAR.com, BANDUNG- Tuntutan dari Aksi Bela Tauhid kali ini adalah mendesak pemerintah untuk mengakui bendera hitam bertulis kalimat tauhid yang dibakar Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut sebagai bendera tauhid.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam akan menggelar Aksi Bela Tauhid atau Aksi 211 pada siang ini, Jumat (2/11).

Jurubicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma’arif menjelaskan bahwa pengakuan itu dibutuhkan karena selama ini banyak pihak menyebut bendera itu milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibubarkan pemerintah.

Padahal, banyak bukti menyebut bahwa bendera itu bukan milik HTI.

“Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan UU ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu,” kata Slamet di Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/11).

Menurutnya, selama pengakuan tidak dilakukan, maka banyak pihak akan terus menggiring opini seolah bendera tersebut merupakan milik ormas terlarang, HTI.

“Padahal faktanya dari sudut agama, UU, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar,” tukasnya.

Komen TS:
setelah pemerintah mengakui bahwa bendera yg dibakar oknum Banser adalah bendera Tauhid, maka:
(1) Banser auto layak untuk dibubarkan. kalau mungkin sekalian NU sebagai induk Banser. 
(2) HTI pun auto layak untuk dihidupkan kembali.
(3) bendera HTI sekaligus bendera Palestina akan selalu berkibar dalam segala aksi dengan syah.
(4) Banser & NU bubar, cita-cita menegakkan khilafah di Indonesia akan semakin mudah, minimal Indonesia Bersyariah.