Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan mengacungkan jari nomor 01 saat pembebasan tarif to Jembatan Suramadu, Sabtu (27/10). (Merdeka.com/Titin Supriatin)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengubahan status Jembatan Suramadu dari jembatan tol biasa menjadi non tol oleh calon presiden Joko Widodo pada Sabtu (27/10) lalu berbuntut panjang. Kebijakan Jokowi ini dinilai erat kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2019.

Simak:

• Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin Terjun Bebas, Prabowo-Sandi Naik Signifikan
  
• Ferry Juliantono Percaya Kekuatan Doa dan Sosial Media Menangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 
  
• Menangkan Prabowo-Sandi, Putih Sari Dirikan Roemah Djoeang di 3 Kabupaten
  
• 
  

Pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu dipandang sebagai upaya Jokowi merebut suara pendukung Prabowo Subianto di Madura, Jawa Timur. Diketahui, Pilpres 2014 lalu pasangan Prabowo-Hatta berhasil meraup suara cukup signifikan di Bangkalan (81%), Pamekasan (73%), Sumenep (57%) dan Sampang (74%).

Baca Juga:

• Menguji Kebenaran Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019
  
• Islam dan Kekuatan Anti-Komunisme Didesak Galang Kekuatan
  
• Hasil Putusan Muktamar Ulama se-Indonesia Lawan Komunisme
  

Dengan kondisi tersebut, maka Jokowi dinilai sangat berkepentingan untuk merebut suara demi kepentingan Pilpres 2019. Salah satu caranya, membebaskan tarif tol di Jembatan Suramadu.
Setidaknya, fakta itulah yang menjadi latar belakang Forum Advokat Rantau (FARA) kemudian melaporkan Jokowi ke Bawaslu sebagai pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung.

• 
  

Baca juga: 

LSI: Jokowi-Ma’ruf Amin Berpotensi Menang Telak
 Ferry Juliantono Percaya Kekuatan Doa dan Sosial Media Menangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

“Patut diduga hal tersebut adalah pelanggaran kampanye (kampanye terselubung) karena dilakukan langsung di Jembatan Suramadu dan pada masa kampanye serta diviralkan melalui media massa,” ujar pelapor atas nama Rubby Cahyady, anggota FARA melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Baca Juga:

• Kisah Ma’ruf Amin Diserbu Sosialita di Pontianak
  
• Pasangan Prabowo-Sandi Aspirasi dan Perjuangan Emak-emak
  
• Ribuan Masyarakat Sumenep Antusias Sambut Kedatangan Sandiaga Uno
  

Menurut Rubby, Jokowi adalah seorang calon presiden untuk periode 2019-2024 yang kebetulan tengah menjabat sebagai presiden periode 2014-2019.

Baca juga: 

PBNU Berharap Presiden Jokowi Angkat Menteri Urusan Pesantren

Pemerintah Didesak Segera Sahkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Disambut Baik PP IKBAL TABAH Lamongan

“Terlebih di saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri Pak Jokowi selaku Capres RI,” kata Rubby.

Simak:

• Pembekalan Khusus Mewaspadai Ancaman Neo Komunisme
  
• Filsafat Jahiliah Penebar Malapetaka Sosiologisme Modern Bernama Komunisme dan Kapitalisme
  
• Pemerhati: Hanya PKI dan Komunisme yang Merendahkan Peranan TNI!
  

Dia menuturkan, FARA menjalankan salah satu fungsinya untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, bersih, adil dan bermartabat. “Dengan ini melaporkan dugaan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pak Jokowi tersebut, dikarenakan berpotensi merugikan peserta Pemilu lainnya, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 282 juncto Pasal 386 juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” jelas Rubby.

Baca Juga:
Dihadapan Ribuan Kader Nasdem Jatim, Jokowi Curhat Soal PKI
Presiden Jokowi Kecam Serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza



Baca Juga:
Fahri Hamzah: Bahaya Apabila Semua Dilawan Pakai Polisi
Rezim Kerap Kriminalisasi Ulama, Yusril Puji Keberanian Majelis Hakim PN Jakpus Terkait Kasus Alfian Tanjung

SUMBER BERITA: https://nusantaranews.co/jokowi-dinilai-kampanye-terselubung-di-jembatan-suramadu/