BANDUNG, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan aliran dana kasus suap perizinan Meikarta tidak berhenti di bupati Bekasi. Lembaga antirasuah ini juga bakal mendalami kemungkinan adanya aliran dana dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018, lalu.

Wakil Ketua KPK Tony Saut Situmorang mengatakan, tidak menutup kemungkinan aliran dugaan dana suap perizinan Meikarta mengalir untuk pembiayaan dana Pilgub Jabar 2018.

“Kita tidak bisa bilang tidak ada. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti. Biarkan penyidik bekerja sesuai runutan fakta yang ada,” kata Saut saat ditemui seusai Roadshow Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi milik KPK di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (30/10/2018).

Pendalaman pemeriksaan itu, kata Saut, dilakukan berdasarkan pengalaman dari sejumlah kasus tindak korupsi yang sering terjadi di daerah. Dalam beberapa kasus korupsi, beberapa kali ditemukan dana mengalir untuk pembiayaan pilkada. 

“Pernah ada beberapa kali (kasus korupsi) di Jawa Barat alirannya ke sana (pilkada),” ungkapnya.

Untuk membuktikan hal tersebut, dibutuhkan penyidikan mendalam oleh KPK. Apalagi, hingga saat ini KPK telah memeriksa 34 saksi yang diduga terlibat dalam suap perizinan Meikarta.

“Seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya,” ucapnya.

Saut pun meminta agar media massa sabar untuk menanti ujung dari kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Dia mengatakan, KPK pasti akan mencari bukti adanya dugaan aliran dana ke ajang Pilgub Jabar 2018.

“Sabar saja dulu, pengertian dan kawan kawan serta peran orang per orang seperti apa dalam setiap kasus KPK akan mendalaminya,” ujarnya.

Hayo ngaku aja dah

berani taruhan? pasti dari kelompok pendukung penista agama