Rembang - Sejumlah nelayan yang tergabung dalam asosiasi nelayan dampo awing bangkit Rembang, mendatangi kantor DPRD Rembang, Senin (29/10/18) siang. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Ketua asosiasi nelayan dampo awang bangkit, Sukarli menyebut, harga solar non subsidi yang semula Rp 7.800 kini naik menjadi Rp 9.900 per liter. Kenaikan yang sangat drastic itulah yang menurutnya sangat memberatkan bagi para nelayan.

"Mau dibawa ke mana nasib para nelayan ini, padahal pemerintah juga mencanangkan Negara kemaritiman ini kan. Tapi harga solar naik yang sangat memberatkan bagi kami. Misalkan, sekali berangkat kami beli 6 ton, itu sudah Rp 60 juta sendiri," kata Sukarli saat audiensi bersama jajaran DPRD Rembang.

Ia menyebutkan, kenaikan harga solar tak sebanding dengan pendapatan yang para nelayan peroleh. Menurutnya, jika ada kenaikan harga solar layaknya dibarengi dengan penetapan harga jual ikan, layaknya harga beras.

"Kondisinya saat ini harga solar naik begitu banyaknya, sedangkan harga ikan turun, misal dari yang semula Rp 5 ribu sekarang Rp 4 ribu. Dengan kondisi demikian kami mau makan apa kemudian," terangnya.

"Ini Rp 2 ribu langsung bleng lho, bukan lagi kenaikan yang hanya ratusan rupiah. Kok seolah-olah kebijakan ini, seperti pemerintah mau nggak mau rakyat harus menerima, demokrasinya gimana. Harusnya kan dirapatkan dahulu untuk rakyat, katanya Indonesia mau jadi poros maritim," lanjutnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang, Suparman yang turut hadir dalam audiensi tersebut mengakui, nelayan dengan bobot kapal diatas 30 Gross Ton tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Hanya nelayan di bawah 30 Gross Ton yang diijinkan memakai BBM bersubsidi.

"Solar bersubsidi hanya diperuntukkan kepada kapal 30 GT ke bawah, kalau 30 GT ke atas maka menggunakan BBM non subsidi. Dan disana memang diatur, pembelian BBM bersubsidi harus melalui rekomendasi dari dinas terkait," papar Suparman.

Bisa picu kecemburuan

Lestari Priyanto, sekretaris asosiasi nelayan dampo awang bangkit Rembang menyebut, para nelayan saat ini sedang berselisih dan saling cemburu soal pembelian BBM bersubsidi. Sebab, banyak nelayan yang kapalnya berukuran besar, namun masih bisa mendapatkan rekomendasi untuk membeli BBM bersubsidi.

"Ini saya buka suara saja, dan mohon kepada pihak terkait, pemerintah atau bisa difasilitasi lewat DPRD (agar ada solusi). Sebab, kondisinya di kalangan nelayan sudah panas ini. Terlebih harga solar naik banyak, itu yang membuat banyak nelayan yang makin cemburu," katanya.

Ia menengarai masih banyak nelayan yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi data ukuran kapal mereka, alias mark down. Dari yang semula diatas 30 GT, disiasati menjadi dibawah 30 GT.

"Misal ukuran kapal secara kasat mata itu sama dengan ukuran kapal saya, namun pada dokumennya nyatanya dia di bawah 30 GT, sedangkan saya sudah sesuai ya diatas 30 GT. Coba hitung saja perbandingan modal (untuk melaut) antara yang menerima subsidi dengan bukan," jelasnya.

Sementara Wakil ketua DPRD Rembang, Gunasih sepakat dengan pernyataan nelayan yang menuntut kesetaraan hak bagi nelayan. Menurutnya, profesi sebagai nelayan kurang tepat jika disejajarkan dengan industri yang hanya boleh menggunakan BBM non subsidi.

"Industri kan untuk mengolah barang mentah menjadi siap pakai, sedangkan nelayan ini kan bukan seperti itu. Kami akan bantu dari atas, sedangkan kawan-kawan nelayan ini kami juga menganjurkan agar menggalang suara dari kalangan sesama komunitas nelayan, agar bisa tetap didengar oleh pusat. Karena ini kan kebijakan yang teken pusat. Kami bantu dari atas," terangnya.

(hns/hns)

https://m.detik.com/finance/energi/d-4278217/ke-dprd-nelayan-rembang-curhat-harga-solar-non-subsidi-naik




ya didemo saja mbak susi sama pak kowi
kalau ke dprd salah alamat
pengusaha kok bodoh.