Bakal Ada Kekurangan Beras di Januari, Perlu Impor Lagi?



Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) mengungkapkan bakal ada kekurangan pasokan beras di bulan Januari.

Kekurangan tersebut terjadi berdasarkan perhitungan pola tanam dan masa panen yang memiliki jeda waktu selama enam bulan lamanya.

Alhasil, pemerintah mesti memutar otak guna memastikan pasokan beras di awal tahun aman. Apakah dengan impor? Berapa kekurangannya?

Dirangkum detikFinance, Sabtu (27/10/2018) begini ulasan selengkapnya:

1.Peringatan Pengusaha Beras Kosong di Januari


Foto: Achmad Dwi/detikFinance


Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso mengatakan kekosongan beras tersebut terjadi karena pola tanam dan panen yang memiliki jeda waktu enam bulan. Alhasil, akan terjadi kekosongan di bulan Januari, Februari, dan Maret.

"Kita mulai awal tahun ini minus, polanya gitu. Jadi kita harus memenuhi kekurangan panen Januari, Februari, Maret," ungkap dia kepada detikFinance.

Apalagi, stok beras diperkirakan hanya sebanyak 3-4 juta ton. Angka itu diperoleh dari hitungan surplus dan stok di gudang Bulog.

Padahal, ia menyebutkan perlu adanya 10 juta ton beras cadangan guna menghadapi kekosongan di awal tahun 2019.

"Amannya itu 10 juta ton. Tapi hitungan akhir tahun Bulog itu 1,8 juta ton. Tapi kalau ada kegiatan operasi pasar yang lebih besar bisa lebih kecil lagi. Jadi perhitungan kasar 3-4 juta ton beras kita akhir tahun," jelas dia.

Adapun, perhitungan 10 juta ton tersebut didapat dari 9 juta ton untuk kebutuhan di bulan Januari-Maret. Sedangkan sisanya untuk kebutuhan yang tidak terduga.

"Tiga bulan kan kebutuhan 9 juta ton. Nah yang sisanya untuk keperluan tidak terduga seperti banjir misalnya," pungkas dia.

2.Pengamat: Pemerintah Perlu Pertimbangan Impor Beras Lagi



Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance

Pengamat menilai pemerintah perlu membuka keran impor beras lagi. Sebab, berdasarkan data BPS harga beras jenis medium mengalami kenaikan di bulan September dari Rp 9.198 menjadi Rp 9.310 per kilogram (kg).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan pertimbangan impor beras dilihat dari kenaikan harga yang menandakan pasokan beras di pasaran berkurang.

Pasalnya, terjadi kekeringan di beberapa daerah sentra produksi. Kekeringan ini memengaruhi masa tanam dan menyebabkan mundurnya musim panen. Untuk itu, diperlukan impor beras kembali sebelum Januari 2019. Langkah ini dilakukan guna menghindari kenaikan harga yang terus merangkak.


"Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor di Januari 2018, sekitar sebulan sebelum panen raya yang terjadi pada Februari 2018. Nyatanya proses pengiriman beras impor ke Indonesia memakan waktu dan berasnya sampai di waktu yang berdekatan dengan panen raya. Hal ini berakibat pada anjloknya harga beras dan meruginya petani," jelas Ilman dalam keterangannya, Jumat (26/10/2018).

Selain itu, keperluan impor juga berkaitan dengan data surplus beras yang hanya mencapai 2,8 juta ton. Padahal, angka tersebut jauh di bawah angka estimasi Kementerian Pertanian sebesar 16,31 juta ton. 

Sehingga, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan guna memenuhi kebutuhan di kemudian hari.

"Dengan menyadari bahwa surplus beras yang dimiliki Indonesia saat ini tidak sebesar perkiraan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa tingginya permintaan beras pada saat-saat tertentu membuat beras yang terserap melebihi estimasi konsumsi dan pada akhirnya menurunkan estimasi surplus. Dengan begitu pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen impor sebagai bentuk pengendalian harga yang terjangkau bagi konsumen," pungkas dia.

3.Perlukah Impor Beras Lagi?



Foto: Sylke Febrina Laucereno


Peringatan pengusaha atas kekosongan beras di awal tahun memicu kekhawatiran. Lantas, masih perlukah pemerintah membuka keran impor?

Sutarto mengatakan pada dasarnya surplus 2,8 juta ton bisa menjaga pasokan hingga akhir tahun. Asalkan, Bulog mampu menyerap beras secara maksimal.

Dengan penyerapan tersebut, pasokan beras diproyeksi mampu memenuhi kebutuhan hingga Maret tahun depan. Ia pun menilai pemerintah tidak memerlukan adanya tambahan impor.

"Kuncinya ada pada penyerapan beras petani oleh Bulog di bulan Oktober-Desember. Kalau surplus bisa terserap separuhnya, stok bisa ditahan hingga Maret ketika musim panen, dan tak perlu impor," jelas Ali dalam keterangannya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama menjelaskan pemerintah mesti berhati-hati untuk mengambil keputusan. Hal itu dilakukan guna menghindari persepsi data produksi padi yang rendah.

Pasalnya, penilaian tersebut sering dikaitkan dengan keputusan impor beras.

"Jangan sampai keliru dalam membuat kebijakan terkait anggaran dan impor beras. Dengan alasan produksi yang rendah dan lahan sawah semakin berkurang, sehingga pemerintah perlu menambah anggaran untuk tambahan impor beras," pungkasnya.

4.Buwas: Stok Beras Cukup hingga Juni 2019, Tak Perlu Impor



Foto: Sulthan Jeka Kampai



Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan stok beras sangat mencukupi hingga akhir tahun 2018, bahkan sampai Juni tahun depan. Karena itu, menurutnya, Indonesia tak perlu impor beras.

"Kalau akhir tahun ini, pasti sangat-sangat cukup ya, jangan khawatir. Karena saya sudah prediksi, sampai bulan enam (Juni 2019) hitungan yang terakhir kita tidak perlu impor karena kita memang masih sangat cukup," kata Buwas saat mengunjungi Gudang Bulog Divre Sumatera Barat di Padang, Jumat (26/10/2018) sore. 

Saat mengunjungi gudang Bulog, Buwas didampingi Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Kepala Bulog Divre Sumbar Suharto Djabar.

Buwas mengatakan, meski kondisi stok beras aman, bukan berarti sepenuhnya Indonesia pasti tidak impor. Menurut mantan Kabareskrim Mabes Polri itu, mengambil langkah impor atau tidaknya akan sangat bergantung pada situasi cuaca dan pertanian. 

"Kalau stabil kemungkinan tidak impor, cara berpikirnya kayak gitu," jelas dia.

Selain stok beras yang cukup hingga pertengahan tahun depan, kata Buwas, Indonesia bahkan bisa berpeluang ekspor beras. Sebab menurutnya, dari data BPS Indonesia surplus produksi beras. 

"Berarti kalau surplus kita bisa ekspor, tapi kita lihat nanti," katanya lagi.

Lebih dari itu, mantan Kepala BNN itu mengaku hal yang terpenting baginya ialah bagaimana ketersediaan stok dan kualitas beras di Indonesia betul-betul terjamin.

Hayo siapa yg paling benar, menteri dan kepala bulog yg bilang tdk bth impor atau menteri lain, pengusaha dan pengamat yg bilang butuh impor..

keputusan ada nanti saat bulan desember memasukin awal januari..