Ini Beda Bendera HTI dengan Bendera Berkalimat Tauhid
Selasa 23 Oktober 2018, 13:57 WIB

Salah satu aksi membawa dengan bendera bertuliskan kalimat tauhid. (Rachman Haryanto/detikcom)

Jakarta - Pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut menuai kecaman berbagai pihak. GP Ansor menyebut bendera yang dibakar merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang telah dibubarkan pemerintah. Untuk diketahui, ada perbedaan mendasar di antara kedua bendera itu.

Waketum MUI Yunahar Ilyas menyesalkan peristiwa yang terjadi pada peringatan Hari Santri di Limbangan, Garut, Senin (22/10), itu. Bendera yang dibakar, disebut Yunahar, bertuliskan kalimat tauhid, bukan bendera HTI.

"Dalam perspektif MUI karena tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, maka kita mengatakan kalimat tauhid. Kalau menjadi milik partai kelompok, harus ada desain yang berbeda atau warna yang berbeda tidak persis meng-copy seperti dalam sejarah," ujar Yunahar.

Hal senada disampaikan Ismail Yusanto, pria yang dulu dikenal sebagai juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyatakan bendera yang dibakar di Garut bukanlah bendera HTI. Dinyatakannya, organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu tidak punya bendera.

"Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang dibakar itu bukanlah bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia tidak punya bendera," kata Ismail dalam video yang dia unggah lewat akun Twitter-nya, @ismail_yusanto, Selasa (23/10/2018). 

Baca juga: MUI Sesalkan Pembakaran Bendera Bertuliskan Tauhid

Sebagaimana diketahui, pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid itu dilakukan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di Garut, Jawa Barat, Senin (22/10) kemarin. Ismail menyatakan yang dibakar kemarin adalah bendera yang dikenalnya dengan nama Ar Roya.

"Ada banyak pernyataan yang mengatakan bahwa bendera yang dibakar kemarin adalah bendera HTI. Saya perlu tegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera," kata Ismail lewat keterangan tertulis di atas video yang diunggah di akun Twitter-nya itu. 

"Yang dibakar dalam video yang beredar luas kemarin adalah Ar Roya (Panji Rasulullah), bendera berwarna hitam yang bertuliskan kalimat tauhid," kata Ismail.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo menyatakan, di dalam bendera HTI, terdapat tulisan 'Hizbut Tahrir Indonesia' di bawah kalimat tauhid. Sedangkan bendera tauhid biasa berupa bendera yang berisi tulisan kalimat tauhid. 

"Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah kalimat 'Lailahaillallah'," kata Soedarmo dalam artikel yang dipublikasikan situs resmi Kemendagri pada Juli 2017, dikutip pada Selasa (23/10/2018).

Kembali mengenai polemik bendera ini, sampai saat ini polisi belum bisa memastikan apakah bendera yang dibakar tersebut merupakan bendera HTI, bendera berkalimat tauhid tanpa kaitan dengan ormas, atau bendera ormas lain. Penyelidikan masih dilakukan.

GP Ansor menegaskan bendera yang mereka bakar itu bukanlah bendera tauhid, melainkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menggunakan kalimat tauhid. Seharusnya penanganan tak langsung dibakar, melainkan diserahkan ke polisi. Namun itu tidak dilakukan personel Banser. 

"Itu yang kemudian kami anggap sebagai kesalahanlah dari teman-teman ini," kata dia.

Namun Yaqut ingin publik memahami bahwa pembakaran bendera HTI di Garut pada Senin (22/10) kemarin bukanlah tanpa sebab. Yaqut menjelaskan pembakaran itu dilatarbelakangi provokasi dalam suasana peringatan Hari Santri Nasional.

"Itu pun ketika teman-teman di Garut melakukan pembakaran, tentu itu harus dipahami bukan dalam ruang hampa yang tidak ada sebabnya," ujar Yaqut.
https://news.detik.com/berita/426921...kalimat-tauhid

Jusuf Kalla Serahkan Kasus Pembakaran Bendera di Garut ke Polisi
Selasa, 23 Oktober 2018 18:45 WIB


Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisi ceramah tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, 24 Mei 2018. Tim Media Wapres

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyerahkan penanganan peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid kepada kepolisian. Aparat sedang mengusut kasus tersebut. Pemerintah sendiri, kata dia, belum membicarakannya.

Baca: MUI Minta Pelaku Pembakaran Bendera Tauhid Minta Maaf

"Itu kan bendera yang menyerupai bendera HTI yang ada syahadatnya, sehingga lagi diselesaikan di kepolisian setempat," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018. 

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi menggali keterangan dari tiga orang saksi.

Hasil sementara ialah, pembakaran bendera di Garut diduga dilakukan anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau Banser NU. Bendera yang dibakar dianggap bendera Hizbut Tahrir Indonesia.

Baca: Kata MUI, yang Dibakar di Garut Bukan Bendera HTI

"Keterangan sementara dari tiga orang yang diamankan Polres Garut, mereka membakar bendera HTI yang telah dinyatakan terlarang oleh undang-undang," kata Setyo di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Oktober 2018.

Pembakaran bendera terjadi saat perayaan Hari Santri Nasional di Lapang Alun-alun Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tindakan itu terekam dalam video yang beredar dengan durasi 02.05 menit.
https://nasional.tempo.co/read/11392...i/full&view=ok

Kemendagri: 
Yang Dilarang Bendera HTI, Bukan Bendera Tauhid
Minggu, 23 Juli 2017 15:58 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengakabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Yang kami larang itu adalah bendera dengan simbol HTI, bukan bendera tauhid. Keduanya berbeda, kalau HTI ini mencantumkan tulisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah kalimat Laillahaillallah,” kata Soedarmo lewat pesan singkatnya, Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Menurut dia, media tersebut menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif tanpa melihat dampak yang akan timbul bagi bangsa dan negara ke depannya. Ia juga mengimbau agar publik tak bersikap reaktif dan terpancing dengan berbagai isu-isu pemberitaan seperti ini.

Soedarmo menjelaskan, sejak pemerintah mencabut surat seterangan (SK) organisasi, maka HTI tak boleh melakukan aktifitas. Termasuk menutup tempat-tempat yang dijadikan sebagai kantor.

Ditjen Polpum Kemendagri juga telah meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah bersama dengan jajaran Kominda (Komite Intelejen Daerah) beserta unsur lainnya seperti tokoh masyarakat, adat dan agama terus melakukan pengawasan terhadap HTI atas aktifitas mereka.

“Pengawasan ini juga untuk melarang semua kegiatan HTI, terutama dakwah-dakwah yang menyampaikan khilafah Islamiyah, Ini intinya,” tambah dia.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...bendera-tauhid


------------------------------

Untuk sodara-sodaraku di BANSER dan ANSOR dan generasi muda islami lainnya (termasuk di FPI dan Alumni 212), perhatikanlah nasehat agama kita dibawah ini. Semoga kalian mau introspeksi diri!