- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Langkah dan Modus Kecurangan Pemilu yang Harus Diwaspadai
TS
madcabonger2018
Langkah dan Modus Kecurangan Pemilu yang Harus Diwaspadai
Langkah dan Modus Kecurangan Pemilu yang Harus Diwaspadai
18 Oktober 2018 | 05:16:29 WIB
Ada mark-up DPT, ada penghilangan barang bukti, ada rekayasa IT. Itu terjadi sejak Pemilu 2009. Dan di Pemilu 2014 intensitas pencurangannya terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif). Hampir bisa dipastikan, pencurangan secara TSM di Pemilu 2019 akan lebih parah. Dan itu dimulai sejak sekarang, termasuk lewat Pilkada 2018. Tujuan pencurangan ini adalah untuk memenangkan Jokowi-AHY.
Berbagai pencurangan itu dicatat secara rinci di Akun Twitter Irene @IreneViena. Berikut catatannya :
1. KPU Jawa Barat akan menetapkan DPS Pilkada 2018 pada 16 Maret 2018. Mohon perhatian dan pengawasan seluruh rakyat Jabar. Ini adalah momentum penting. Penetapan DPS juga adalah Tahap Pertama dalam pencurangan pilkada.
DPS / DPT akurat syarat utama Pilkada Jurdil
[url]https://S E N S O R4CT4cNvEJn[/url]
2. Belum diketahui jadwal KPU Jateng akan mengumumkan DPS Pilgub 2018. Jawa Tengah adalah propinsi paling disorot karena di propinsi ini selalu terjadi pencurangan pilkada, pemilu dan pilpres.
Modus : Mark up jumlah DPT, pemilih siluman, manipulasi perhitungan suara.
Awasi : [url]https://S E N S O RhUDIYnVwgd[/url]
3. Potensi pencurangan Pilkada Jateng semakin besar dengan dukungan Partai Demokrat kpd Cagub Ganjar Pranowo petahana dari PDIP. Oknum PD/kaki tangan penguasa lama masih mengendalikan jaringan pencurang Pemilu. Rencana kejahatan Pilkada mereka akan efektif dg dukungan petahana.
4. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada 27 Juni 2018 tidak lebih dari 34,5 juta jiwa. Jumlah pemilih tidak lebih dari 23,5 juta orang. Kita lihat nanti berapa jumlah DPT Jateng 2018.
[url]https://S E N S O RCjwWlIPGmO[/url]
5. Pada Pilpres 2014, terjadi penggelembungan jumlah pemilih Jawa Tengah. Seharusnya jumlah pemilih maks hanya 22,3 juta pemilih, namun KPU menetapkan 27,6 juta = lebih 5,3 juta pemilih. Pencurangan Pilpres 2014 di Jateng, Papua dan Jatim mengakibatkan kekalahan Prabowo - Hatta : [url]https://S E N S O RBPD3UDnZVA.[/url]
6. Modus Pencurangan Pilpres 2014 Jawa Tengah yg akan diulangi lagi di Pilkada Jateng 2018. (a) Mark up DPT, (b). Menambah pemilih baru yg tdk tercantum dlm DPT 4-12 ribu pemilih/kecamatan, (c). Penggunaan Kertas Surat Suara Palsu, (d). Manipulasi perhitungan Suara : [url]https://S E N S O RLFebT04KMw[/url]
7. Hasil dari pencurangan pilpres 2014.
Hampir di semua kabupaten/kota suara perolehan Jokowi adalah sama: 67% (kecuali di 2 kab/kota). Cara2 pencurangan pilpres 2014 pasti akan diulangi lagi. Waspadalah : [url]https://S E N S O R8LV0tR0Q9K[/url]
8. KPU Jawa Tengah dipastikan sangat kesulitan menetapkan DPS /DPT Pilkada 2018 karena DPT 2009 dan 2014 di Mark Up luar biasa. Di samping itu, Jawa Tengah tercatat sbg Propinsi yg TERBANYAK menggunakan Kertas Surat Suara Cadangan. Alokasi Kertas Surat Suara Cadangan adalah 2%.
9. Selengkapnya modus pencurangan pemilu sbb: (a). Penggelembungan DPT >18 juta pemilih, (b). Pengurangan DPT pada Dapil basis partai/capres tertentu, (c). Pencetakan Kertas Surat Suara Palsu, (d). Mark Up Pemilih Baru yg tdk tercantum di DPT, (e). Pemilih di luar TPS yg sdh ditentukan.
10. (Lanjutan No 9) Modus Pencurangan Pemilu. (f). Rekayasa tabulasi perhitungan suara di semua tingkatan, (g). Penukaran hasil perhitungan suara/kotak suara, (h). Penggunaan hak pilih oleh WNI tak berhak memilih, (i). Sabotase IT KPU/D, (j). Pengaturan timing pengumuman hasil suara, (k). Kooptasi KPU/MK.
11. Bagaimana cara menggelembungkan DPT? Bagaimana menciptakan pemilih siluman ?
Mengacu pada DPT 2009 dan 2014. Modusnya adalah : Menciptakan nama, KK dan NIK palsu. Diduga ada keterlibatan NTU ( Nanyang Technological University, Singapore). Kebetulan NTU itu Almamater AHY dan Ibas.
12. Pemilihan tempat sebagai Pusat Tabulasi Suara Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, juga disinyalir sbg salah satu modus pencurangan pemilu. Ingatkah anda sistem IT KPU tiba2 hang ? Macet ? Layar Monitor Perhitungan Suara Live (real time) tiba2 berhenti. .....
13. Pada Pileg 2009 hingga H Plus 6 KPU baru mampu menyajikan 5% suara dari jumlah pemilih. Padahal pada Pileg 2004 pada H Plus 6 KPU sdh sajikan 52% suara. Bahkan pada Pileg 1999 H Plus 6 sdh 30% suara. Ada apa dgn sistem IT KPU 2009 ?
Pilpres 2014 kejadiannya lebih Dramatis.
14. Pada Pilpres 2014 pengumuman hasil pilpres live mendadak hang. Setelah itu aktif lagi dgn perubahan 180 derajat pd trend hasil perhitungan suara yg keluar. Anehnya lagi, semua dapil pilpres 2014 basis Prabowo-Hatta disajikan duluan.
Utk kotak2 katik hasil suara berikutnya?
15. Maka terjadilah pencurangan brutal di Papua, Jateng & Jatim di Pilpres 2014. Papua 2014, penduduk hanya 3.09 juta, Pemilih 3.27 juta ! Jokowi raih 2 juta suara. Setan, iblis, balita, roh dll ikut memilih.
Siapa oknum pencurangan brutal ini ? Tanya rezim penguasa saat itu !
[url]https://S E N S O R3Q1fhgKsnH [/url]
16. Jumlah pemilih Papua seharusnya tidak lebih dari 2,1 juta orang. Pemilih yg menggunakan hak pilih seharusnya tidak lebih dari 1.44 juta orang. Suara fiktif pada pilpres 2014 di Papua = 100%. Luar biassa !
[url]https://S E N S O RcBsRxKefO3 [/url]
17. Kami mencatat ada 18 propinsi yg terjadi pencurangan masif pilpres 2014 termasuk di DKI Jakarta. Di Jakarta ditemukan 397 ribu pemilih siluman. Ber-KTP, domisili luar DKI, tetapi memilih di TPS2 pecinaan di seantero Jakarta. Apakah mereka WNI ? Ga tahu. Bukti ? Terbakar habis !!
18. Di Jateng hasil pethitungan kami Prabowo meraih 48% suara bukan 33%. Di Jatim perhitungan kami Prabowo menang 57%. Kalau ga percaya tanya La Nyalla Mataliti. Dia operator utama di Jatim. Jangan sampai terulang di Pilkada 2018 ! [url]https://S E N S O Rykafq1y7IL [/url]
19. Salah satu modus pencurangan pemilu adalah pembakaran kantor dan gudang KPU/D. Coba cek berapa banyak yg terbakar ? Katanya surat suara juga ikut terbakar. Indikasi menghilangkan bukti atau mencuri kertas surat suara. Pemilu/Pilpres 2009 dan 2014 penuh rekayasa.
20. Mendagri akui banyak beredar blanko EKTP palsu buatan Perancis. Mendagri akui data kependudukan ratusan juta WNI dikuasai asing. Telco sudah memegang 170 juta data KK - KTP pelanggan. Telkomsel sdh punya data KTP & KK 130 juta pelanggan.
Komut Telkomsel Diaz HP putra AMHP.
21. Selain Komisaris Utama Telkomsel Diaz juga Stafsus Presiden. Ayahnya, AHMP adalah recruiter dan mentor Jokowi sejak 2006. LBP - AMHP - SBY Triomacan RI yg memastikan Jokowi menang pilpres & jadi presiden Ri 2014-2019. Rencana SBY usung Jokowi-AHY 2019 hny tggu waktu deklarasi.
http://reportaseindonesia.com/berita...iwaspadai.html
---------------------------
Udahlah!
Main yang jujur dan lurus saja, daripada nanti memperoleh perlawanan dari rakyat.
Sadar nggak sih kalian, Tuhan itu tidak pernah tidur (alpa) memperhatikan tingkah laku kalian semua selama ini?
18 Oktober 2018 | 05:16:29 WIB
Ada mark-up DPT, ada penghilangan barang bukti, ada rekayasa IT. Itu terjadi sejak Pemilu 2009. Dan di Pemilu 2014 intensitas pencurangannya terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif). Hampir bisa dipastikan, pencurangan secara TSM di Pemilu 2019 akan lebih parah. Dan itu dimulai sejak sekarang, termasuk lewat Pilkada 2018. Tujuan pencurangan ini adalah untuk memenangkan Jokowi-AHY.
Berbagai pencurangan itu dicatat secara rinci di Akun Twitter Irene @IreneViena. Berikut catatannya :
1. KPU Jawa Barat akan menetapkan DPS Pilkada 2018 pada 16 Maret 2018. Mohon perhatian dan pengawasan seluruh rakyat Jabar. Ini adalah momentum penting. Penetapan DPS juga adalah Tahap Pertama dalam pencurangan pilkada.
DPS / DPT akurat syarat utama Pilkada Jurdil
[url]https://S E N S O R4CT4cNvEJn[/url]
2. Belum diketahui jadwal KPU Jateng akan mengumumkan DPS Pilgub 2018. Jawa Tengah adalah propinsi paling disorot karena di propinsi ini selalu terjadi pencurangan pilkada, pemilu dan pilpres.
Modus : Mark up jumlah DPT, pemilih siluman, manipulasi perhitungan suara.
Awasi : [url]https://S E N S O RhUDIYnVwgd[/url]
3. Potensi pencurangan Pilkada Jateng semakin besar dengan dukungan Partai Demokrat kpd Cagub Ganjar Pranowo petahana dari PDIP. Oknum PD/kaki tangan penguasa lama masih mengendalikan jaringan pencurang Pemilu. Rencana kejahatan Pilkada mereka akan efektif dg dukungan petahana.
4. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada 27 Juni 2018 tidak lebih dari 34,5 juta jiwa. Jumlah pemilih tidak lebih dari 23,5 juta orang. Kita lihat nanti berapa jumlah DPT Jateng 2018.
[url]https://S E N S O RCjwWlIPGmO[/url]
5. Pada Pilpres 2014, terjadi penggelembungan jumlah pemilih Jawa Tengah. Seharusnya jumlah pemilih maks hanya 22,3 juta pemilih, namun KPU menetapkan 27,6 juta = lebih 5,3 juta pemilih. Pencurangan Pilpres 2014 di Jateng, Papua dan Jatim mengakibatkan kekalahan Prabowo - Hatta : [url]https://S E N S O RBPD3UDnZVA.[/url]
6. Modus Pencurangan Pilpres 2014 Jawa Tengah yg akan diulangi lagi di Pilkada Jateng 2018. (a) Mark up DPT, (b). Menambah pemilih baru yg tdk tercantum dlm DPT 4-12 ribu pemilih/kecamatan, (c). Penggunaan Kertas Surat Suara Palsu, (d). Manipulasi perhitungan Suara : [url]https://S E N S O RLFebT04KMw[/url]
7. Hasil dari pencurangan pilpres 2014.
Hampir di semua kabupaten/kota suara perolehan Jokowi adalah sama: 67% (kecuali di 2 kab/kota). Cara2 pencurangan pilpres 2014 pasti akan diulangi lagi. Waspadalah : [url]https://S E N S O R8LV0tR0Q9K[/url]
8. KPU Jawa Tengah dipastikan sangat kesulitan menetapkan DPS /DPT Pilkada 2018 karena DPT 2009 dan 2014 di Mark Up luar biasa. Di samping itu, Jawa Tengah tercatat sbg Propinsi yg TERBANYAK menggunakan Kertas Surat Suara Cadangan. Alokasi Kertas Surat Suara Cadangan adalah 2%.
9. Selengkapnya modus pencurangan pemilu sbb: (a). Penggelembungan DPT >18 juta pemilih, (b). Pengurangan DPT pada Dapil basis partai/capres tertentu, (c). Pencetakan Kertas Surat Suara Palsu, (d). Mark Up Pemilih Baru yg tdk tercantum di DPT, (e). Pemilih di luar TPS yg sdh ditentukan.
10. (Lanjutan No 9) Modus Pencurangan Pemilu. (f). Rekayasa tabulasi perhitungan suara di semua tingkatan, (g). Penukaran hasil perhitungan suara/kotak suara, (h). Penggunaan hak pilih oleh WNI tak berhak memilih, (i). Sabotase IT KPU/D, (j). Pengaturan timing pengumuman hasil suara, (k). Kooptasi KPU/MK.
11. Bagaimana cara menggelembungkan DPT? Bagaimana menciptakan pemilih siluman ?
Mengacu pada DPT 2009 dan 2014. Modusnya adalah : Menciptakan nama, KK dan NIK palsu. Diduga ada keterlibatan NTU ( Nanyang Technological University, Singapore). Kebetulan NTU itu Almamater AHY dan Ibas.
12. Pemilihan tempat sebagai Pusat Tabulasi Suara Nasional di Hotel Borobudur Jakarta, juga disinyalir sbg salah satu modus pencurangan pemilu. Ingatkah anda sistem IT KPU tiba2 hang ? Macet ? Layar Monitor Perhitungan Suara Live (real time) tiba2 berhenti. .....
13. Pada Pileg 2009 hingga H Plus 6 KPU baru mampu menyajikan 5% suara dari jumlah pemilih. Padahal pada Pileg 2004 pada H Plus 6 KPU sdh sajikan 52% suara. Bahkan pada Pileg 1999 H Plus 6 sdh 30% suara. Ada apa dgn sistem IT KPU 2009 ?
Pilpres 2014 kejadiannya lebih Dramatis.
14. Pada Pilpres 2014 pengumuman hasil pilpres live mendadak hang. Setelah itu aktif lagi dgn perubahan 180 derajat pd trend hasil perhitungan suara yg keluar. Anehnya lagi, semua dapil pilpres 2014 basis Prabowo-Hatta disajikan duluan.
Utk kotak2 katik hasil suara berikutnya?
15. Maka terjadilah pencurangan brutal di Papua, Jateng & Jatim di Pilpres 2014. Papua 2014, penduduk hanya 3.09 juta, Pemilih 3.27 juta ! Jokowi raih 2 juta suara. Setan, iblis, balita, roh dll ikut memilih.
Siapa oknum pencurangan brutal ini ? Tanya rezim penguasa saat itu !
[url]https://S E N S O R3Q1fhgKsnH [/url]
16. Jumlah pemilih Papua seharusnya tidak lebih dari 2,1 juta orang. Pemilih yg menggunakan hak pilih seharusnya tidak lebih dari 1.44 juta orang. Suara fiktif pada pilpres 2014 di Papua = 100%. Luar biassa !
[url]https://S E N S O RcBsRxKefO3 [/url]
17. Kami mencatat ada 18 propinsi yg terjadi pencurangan masif pilpres 2014 termasuk di DKI Jakarta. Di Jakarta ditemukan 397 ribu pemilih siluman. Ber-KTP, domisili luar DKI, tetapi memilih di TPS2 pecinaan di seantero Jakarta. Apakah mereka WNI ? Ga tahu. Bukti ? Terbakar habis !!
18. Di Jateng hasil pethitungan kami Prabowo meraih 48% suara bukan 33%. Di Jatim perhitungan kami Prabowo menang 57%. Kalau ga percaya tanya La Nyalla Mataliti. Dia operator utama di Jatim. Jangan sampai terulang di Pilkada 2018 ! [url]https://S E N S O Rykafq1y7IL [/url]
19. Salah satu modus pencurangan pemilu adalah pembakaran kantor dan gudang KPU/D. Coba cek berapa banyak yg terbakar ? Katanya surat suara juga ikut terbakar. Indikasi menghilangkan bukti atau mencuri kertas surat suara. Pemilu/Pilpres 2009 dan 2014 penuh rekayasa.
20. Mendagri akui banyak beredar blanko EKTP palsu buatan Perancis. Mendagri akui data kependudukan ratusan juta WNI dikuasai asing. Telco sudah memegang 170 juta data KK - KTP pelanggan. Telkomsel sdh punya data KTP & KK 130 juta pelanggan.
Komut Telkomsel Diaz HP putra AMHP.
21. Selain Komisaris Utama Telkomsel Diaz juga Stafsus Presiden. Ayahnya, AHMP adalah recruiter dan mentor Jokowi sejak 2006. LBP - AMHP - SBY Triomacan RI yg memastikan Jokowi menang pilpres & jadi presiden Ri 2014-2019. Rencana SBY usung Jokowi-AHY 2019 hny tggu waktu deklarasi.
http://reportaseindonesia.com/berita...iwaspadai.html
Quote:
31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT, Tim Prabowo Sebut Kemendagri Langgar Prinsip
18/10/2018, 08:21 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustafa Kamal menyebut Kementerian Dalam Negeri telah melanggar prinsip. Hal itu terkait temuan 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap ( DPT), padahal sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).
Pelanggaran tersebut, kata Mustafa, lantaran Kemendagri baru menyerahkan data yang mereka miliki setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan DPT. Seharusnya, kata Kamal, Kemendagri menyerahkan temuannya sebelum penetapan DPT, agar 31 juta penduduk itu tercatat sebagai pemilih Pemilu. Baca juga: Sekjen Koalisi Prabowo Datangi KPU Minta Penjelasan 31 Juta Pemilih yang Belum Masuk DPT
"Ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kemendagri. Baru menyerahkan data tambahan 31 juta ke KPU dan itu pun atas permintaan KPU berkali-kali, setelah kita menetapkan DPT," kata Mustafa yang juga Sektretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). "Seharusnya DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilihan) yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT diketuk palu. Ini menurut saya pelanggaran prinsip, berpotensi terjadi pelanggaran Undang-Undang," sambungnya.
Menurut Mustafa, sikap Kemendagri itu tidak menunjukkan transparansi. Hal itu, bisa mendatangkan krisis yang berujung pada ketidakpastian proses pemilu. Mustafa bahkan menyebut Kemendagri sudah menyelundupkan data. Advertisment "Ini potensi juga tidak terjadi transparansi. KPU sudah perlihatkan political will bersama peserta pemilu, kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 juta (pemilih)?" ujarnya. Oleh karenanya, Mustafa meminta Kemendagri bersikap transparan tentang data kependudukan.
Hal itu penting, supaya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, termasuk juga pemilih, mendapat kepastian hukum tentang data kependudukan. Kedatangan Mustafa di kantor KPU didampingi oleh sejumlah Sekjen partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Kedatangan mereka ke KPU untuk meminta penjelasan mengenai data Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum terdaftar di DPT Pemilu 2019.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Viryan Azis menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik. “Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," tutur Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, (5/10/2018). Viryan menuturkan, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/18/08213421/31-juta-pemilih-belum-masuk-dpt-tim-prabowo-sebut-kemendagri-langgar-prinsip
Mendagri Jawab Tuduhan Selundupkan 31 Juta Data Pemilih ke KPU
Terkait laporan 31 juta DPT oleh BPN Prabowo-Sandi
20 Oktober 2018
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan isu terkait daftar pemilih tetap (DPT) akan terus bergulir sepanjang tahun politik karena kontribusi satu suara pemilih sangat berarti dalam kontestasi pemilu.
"Isu akan terus ada, isu DPT itu suatu ketika sampai (kurang) 10 orang pun akan tetap jadi masalah. Karena ada seorang kepala daerah, di pilkada serentak, menang hanya selisih dua suara. Jadi satu suara pun itu sangat berarti menentukan kemenangan," kata Mendagri seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Sabtu (20/10).
1. Mendagri tegaskan tidak ada potensi 31 juta pemilih masuk dalam DPT
(Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo) Kemendagri.go.id
Terkait kecurigaan dari sejumlah partai politik mengenai potensi 31 juta pemilih masuk dalam DPT, Tjahjo menegaskan dugaan penyelewengan terhadap data pemilih itu tidak mungkin terjadi.
"Penyelewengan atau penyelundupan itu tidak mungkin. Dan 31 juta yang dituduhkan itu, datanya ada, clear, by name by address. Hanya memang ada beberapa belum masuk DPT karena ya bingung kok ada dua alamat," tambahnya.
2. Angka 31 juta data pemilih itu adalah bagian dari 197 juta Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Tjahjo juga menegaskan tidak ada penambahan data penduduk pemilih potensial pemilu yang diberikan Kemendagri kepada KPU. Angka 31 juta data pemilih itu adalah bagian dari 197 juta Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan pada akhir 2017 lalu.
https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/mendagri-jawab-tuduhan-selundupkan-31-juta-data-pemilih-ke-kpu/full
KPU Pastikan 31 Juta Data Pemilih dari Kemendagri Rampung November
19 Okt 2018, 07:41 WIB
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8806/original/pemilu-ilustrasi-131024c.jpg)
Ilustrasi pemilih surat suara.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, 31 juta data calon pemilih yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat diselesaikan hingga November 2018. Nantinya data tersebut tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019.
"Kalau datanya jelas 31 juta itu by name by addres, lalu problemnya apa, sangat mungkin bisa diselesaikan (November)," kata Hasyim kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.
Dia pun memberikan contoh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 silam. Saat itu ada banyak DPT yang bermasalah, tapi dapat diselesaikan dengan cepat.
"Di Pilkada 2017, itu dari 101 Daerah sekitar 40 juta pemilih yang terlibat, itu kita temukan 5 juta yang bermasalah dalam urusan administrasi kependudukannya. Pilkada kan waktunya lebih singkat, itu bisa diselesaikan sampai dengan last minute, kemudian tinggal sekitar 13 ribuan, yang problematik kemudian bisa diselesaikan," ujar dia.
Sebelumnya, anggota KPU lainnya, Viryan Azis menyebut 31 juta pemilih tersebut berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, berdasarkan catatan Ditjen Dukcapil kemendagri, 31 juta pemilih tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
"Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," ujar Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.
Langgar Prinsip
Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan ada pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tambahan data penduduk yang mencapai 31 Juta untuk pemilu 2019.
Sebab, kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu baru menyerahkan data penduduk tambahan sebanyak 31 juta ke KPU setelah DPT ditetapkan sebanyak 185 juta pemilih.
"Seharusnya DP4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT diketuk palu. Ini menurut saya pelanggaran prinsip, berpotensi terjadi pelanggaran UU. Karena yang sekarang dilakukan KPU dengan peserta pemilu (partai politik) mengecek data ganda itu. Nah kenapa ada data baru lagi? Jumlahnya 31 juta lagi," ucapny Rabu, 17 Oktober 2018.
https://www.liputan6.com/news/read/3...mpung-november
18/10/2018, 08:21 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustafa Kamal menyebut Kementerian Dalam Negeri telah melanggar prinsip. Hal itu terkait temuan 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap ( DPT), padahal sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).
Pelanggaran tersebut, kata Mustafa, lantaran Kemendagri baru menyerahkan data yang mereka miliki setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan DPT. Seharusnya, kata Kamal, Kemendagri menyerahkan temuannya sebelum penetapan DPT, agar 31 juta penduduk itu tercatat sebagai pemilih Pemilu. Baca juga: Sekjen Koalisi Prabowo Datangi KPU Minta Penjelasan 31 Juta Pemilih yang Belum Masuk DPT
"Ada pelanggaran prinsip yang dilakukan Kemendagri. Baru menyerahkan data tambahan 31 juta ke KPU dan itu pun atas permintaan KPU berkali-kali, setelah kita menetapkan DPT," kata Mustafa yang juga Sektretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). "Seharusnya DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilihan) yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT diketuk palu. Ini menurut saya pelanggaran prinsip, berpotensi terjadi pelanggaran Undang-Undang," sambungnya.
Menurut Mustafa, sikap Kemendagri itu tidak menunjukkan transparansi. Hal itu, bisa mendatangkan krisis yang berujung pada ketidakpastian proses pemilu. Mustafa bahkan menyebut Kemendagri sudah menyelundupkan data. Advertisment "Ini potensi juga tidak terjadi transparansi. KPU sudah perlihatkan political will bersama peserta pemilu, kenapa Kemendagri seperti tanda kutip menyelundupkan 31 juta (pemilih)?" ujarnya. Oleh karenanya, Mustafa meminta Kemendagri bersikap transparan tentang data kependudukan.
Hal itu penting, supaya penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, termasuk juga pemilih, mendapat kepastian hukum tentang data kependudukan. Kedatangan Mustafa di kantor KPU didampingi oleh sejumlah Sekjen partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Kedatangan mereka ke KPU untuk meminta penjelasan mengenai data Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum terdaftar di DPT Pemilu 2019.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Viryan Azis menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik. “Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," tutur Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, (5/10/2018). Viryan menuturkan, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/18/08213421/31-juta-pemilih-belum-masuk-dpt-tim-prabowo-sebut-kemendagri-langgar-prinsip
Mendagri Jawab Tuduhan Selundupkan 31 Juta Data Pemilih ke KPU
Terkait laporan 31 juta DPT oleh BPN Prabowo-Sandi
20 Oktober 2018
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan isu terkait daftar pemilih tetap (DPT) akan terus bergulir sepanjang tahun politik karena kontribusi satu suara pemilih sangat berarti dalam kontestasi pemilu.
"Isu akan terus ada, isu DPT itu suatu ketika sampai (kurang) 10 orang pun akan tetap jadi masalah. Karena ada seorang kepala daerah, di pilkada serentak, menang hanya selisih dua suara. Jadi satu suara pun itu sangat berarti menentukan kemenangan," kata Mendagri seperti dilansir dari Kantor Berita Antara, Sabtu (20/10).
1. Mendagri tegaskan tidak ada potensi 31 juta pemilih masuk dalam DPT
(Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo) Kemendagri.go.id
Terkait kecurigaan dari sejumlah partai politik mengenai potensi 31 juta pemilih masuk dalam DPT, Tjahjo menegaskan dugaan penyelewengan terhadap data pemilih itu tidak mungkin terjadi.
"Penyelewengan atau penyelundupan itu tidak mungkin. Dan 31 juta yang dituduhkan itu, datanya ada, clear, by name by address. Hanya memang ada beberapa belum masuk DPT karena ya bingung kok ada dua alamat," tambahnya.
2. Angka 31 juta data pemilih itu adalah bagian dari 197 juta Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo) ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Tjahjo juga menegaskan tidak ada penambahan data penduduk pemilih potensial pemilu yang diberikan Kemendagri kepada KPU. Angka 31 juta data pemilih itu adalah bagian dari 197 juta Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan pada akhir 2017 lalu.
https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/mendagri-jawab-tuduhan-selundupkan-31-juta-data-pemilih-ke-kpu/full
KPU Pastikan 31 Juta Data Pemilih dari Kemendagri Rampung November
19 Okt 2018, 07:41 WIB
Ilustrasi pemilih surat suara.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, 31 juta data calon pemilih yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat diselesaikan hingga November 2018. Nantinya data tersebut tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019.
"Kalau datanya jelas 31 juta itu by name by addres, lalu problemnya apa, sangat mungkin bisa diselesaikan (November)," kata Hasyim kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.
Dia pun memberikan contoh pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 silam. Saat itu ada banyak DPT yang bermasalah, tapi dapat diselesaikan dengan cepat.
"Di Pilkada 2017, itu dari 101 Daerah sekitar 40 juta pemilih yang terlibat, itu kita temukan 5 juta yang bermasalah dalam urusan administrasi kependudukannya. Pilkada kan waktunya lebih singkat, itu bisa diselesaikan sampai dengan last minute, kemudian tinggal sekitar 13 ribuan, yang problematik kemudian bisa diselesaikan," ujar dia.
Sebelumnya, anggota KPU lainnya, Viryan Azis menyebut 31 juta pemilih tersebut berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, berdasarkan catatan Ditjen Dukcapil kemendagri, 31 juta pemilih tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
"Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT," ujar Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.
Langgar Prinsip
Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan ada pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tambahan data penduduk yang mencapai 31 Juta untuk pemilu 2019.
Sebab, kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu baru menyerahkan data penduduk tambahan sebanyak 31 juta ke KPU setelah DPT ditetapkan sebanyak 185 juta pemilih.
"Seharusnya DP4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT diketuk palu. Ini menurut saya pelanggaran prinsip, berpotensi terjadi pelanggaran UU. Karena yang sekarang dilakukan KPU dengan peserta pemilu (partai politik) mengecek data ganda itu. Nah kenapa ada data baru lagi? Jumlahnya 31 juta lagi," ucapny Rabu, 17 Oktober 2018.
https://www.liputan6.com/news/read/3...mpung-november
---------------------------
Udahlah!
Main yang jujur dan lurus saja, daripada nanti memperoleh perlawanan dari rakyat.
Sadar nggak sih kalian, Tuhan itu tidak pernah tidur (alpa) memperhatikan tingkah laku kalian semua selama ini?
Diubah oleh madcabonger2018 24-10-2018 06:03
0
1.3K
11
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan