- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Divestasi Saham Freeport Disebut Pepesan Kosong, ....
TS
madcabonger2018
Divestasi Saham Freeport Disebut Pepesan Kosong, ....
Divestasi Saham Freeport Disebut Pepesan Kosong, Tim Jokowi Bela Bukan Seperti Beli Kacang Goreng
Minggu, 21 Oktober 2018 14:26
SERAMBINEWS.COM - Divestasi atau pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ini disebut sebagai pepesan kosong oleh timses Prabowo-Sandi.
Namun, tim Jokowi membela bahwa proses divestasi saham PT freeport ini bukan seperti membeli kacang goreng yang mudah dan saat itu juga terealisasi.
Dalam kesepakatan pada Kamis 27 September 2018, pemerintah Indonesia ini diketahui sudah menandatangani kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia pada Kamis (27/9/2018).
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia atau menjadi pemegang saham mayoritas.
Akan tetapi hingga sekarang PT Inalum (Persero) masih belum melunasi pembayaran untuk divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Baca: Beredar Dokumen Sebut Divestasi Saham Freeport Belum Terealisasi, Ini Tanggapan Fahri dan Ferdinand
Padahal jauh-jauh hari, pemerintah sudah berkoar bahwa PT Freeport Indonesia yang sudah 50 tahun lebih menguasai Indonesia ini akan kembali berada di tangan ibu pertiwi.
"Mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Menurut Presiden, dana hasil pengambil alihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia ini bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Akan tetapi, pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR justru menyatakan hasil yang sebaliknya.
Dalam lingkaran merah hasil RPD tersebut menyebutkan bahwa divestasi atau pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia masih belum terelisasi.
"Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum teralisasi,
Baca: Indonesia belum Kuasai 51% Saham Freeport, Masalah Lingkungan Bisa Hambat Bank Asing Cairkan Dana
untuk itu Komisi VII DPR RI meminta kepada pejabat tinggi terkait agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia," demikian salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut.
Hal inilah yang mebuat anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajat Wibowo, mempermasalahkannya.
Drajat Wibowo juga menyebutkan bahwa divestasi saham Freeport ini hanya pepesan kosong.
Ia pun sempat merasa lega dan percaya bahwa Freeport sudah selesai divestasinya.
Akan tetapi, sejak September 2018, PT Inalum belum juga melakukan pembayaran divestasi atau pengambil alihan saham.
Menurtut Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, Inalum akan membayar transaksi dengan Freeport McMoran dan Rio Tinto di akhir tahun 2018.
"Rencana jadwal itu tahun ini bisa selesai bulan Desember dengan FCX dan Rio Tinto," elas Budi di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/10/2019).
Dari kesepakatan tersebut, rupanya PT Inalum harus membayar 3,85 miliar USD.
Menurut Drajat Wibowo, angka ini tentu sangat banyak apalagi menilikkini kondisi kurs rupiah yang sedang terpuruk dimata dollar.
"Artinya, dari sisi perjanjian memang ada kesepakatan. Dalam beberapa kepekatan tersebut ada beberapa kondisi yang perlu waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya," ujar Drajat seperti yang dilansiir TribunnewsBogor.conm dari laman Youtube Talkshow TV One.
Drajat Wibowo menyatakan harusnya pemerintah tidak mengatakan hal yang seolah janji kosong atau pepesan kosong belaka.
Menurutnya kata-kata Presiden Jokowi dan pemerintah ketika mengumumkan divestasi PT Freeport itu harus diubah.
"Harusnya, secepat mungkin Freeport kembali ke pangkuan ibu pertiwi," tutur lanjutnya.
Inas Nasrullah Zubir, tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin lantas mengingatkan mengenai hasil RPD komisi VII DPR RI itu sudah mempermalukan pemerintah akibat bahasa.
Dalam kesimpulan RPD komisi VII DPR RI divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum terealisasi.
Kata 'terealisasi' dalam kesimpulan tersebut adalah belum terwujud tapi sudah ada prosesnya.
"Realisasi itu apa? Realisasi itu proses untuk mewujudkan," ujar Inas Nasrullah Zubir.
Inas Nasrullah Zubir pun menyanggah pernyataan dari Drajat Wibowo yang mengatakan masih ada negosiasi yang panjang.
"Sudah tidak ada negosiasi, karena perjanjian. sudah selesai,"
Inas Nasrullah Zubir menyebutkan ada beberapa persayaratan, diantaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pendanaan dan anggaran dasar.
Lebih lanjut, mengenai persayaratan anggaran dasar ini merupakan yang paling krusial, bukan seperti beli kacang goreng.
"Yang paling krusial adalah masalah anggaran dasar, kan gak bisa sehari dua hari gak kayak beli kacang goreng. Kita kan politisi tahu, ini kan divestasi bukan seperti beli kacang goreng, beli ambil kacang lalu ambil, tidak," tutur Inas Nasrullah Zubir.
Dalam anggaran dasar ini masih ada pembicaraan lebih lanjut oleh Inalum dan PT Freeport Indonesia.
Mendengar pernyataan Inas Nasrullah Zubir, Drajat Wibowo pun menyebutkan bahwa justru pemerintah dan menteri-menterinya ini yang membuatnya seperti kacang goreng.
Drajat Wibowo pun menyebutkan satu persatu pernyataan para menteri yang menyebutkan dengan yakin bahwa divestasi saham Freeport ini sudah final.
Inas Nasrullah ubir menyebutkan bahwa dalam negosiasi berjalan molor.
"Dalam satu negosiasi itu wajar aja gaak molor-molor. Tapi persoalannya ini tahun elektoral, kemudian dibikin kacang gorengnya bukan sama menteri-menterinya, ya itu Prabowo and the geng yang bikin kacang gorengnya," tutur Inas Z Zubir.
Geram mendengar pernyataan Inas Nasrullah Zubir, Drajat Wibowo pun mengingatkan untuk berhati-hati.
"Tolong hati-hati ya, karena sudah menuduh tim Prabowo mengatakan divestasi Freeport kacang goreng, Hati-hati ada tim lawyer yang melihat," tutur Drajat.
http://aceh.tribunnews.com/2018/10/2...-kacang-goreng
Freeport Bantah Telah Sepakat Divestasi 51 Persen Saham
Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 22/08/2017 09:12 WIB
Freeport Bantah Telah Sepakat Divestasi 51 Persen Saham PT Freeport Indonesia menyebut, sampai saat ini perundingan dengan pemerintah masih berlangsung dan belum final. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia menyatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan dengan pemerintah ihwal divestasi sebesar 51 persen. Perusahaan menyebut, sampai saat ini perundingan dengan pemerintah masih berlangsung.
Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengungkapkan, masalah divestasi merupakan satu dari empat poin negosiasi yang tengah dilakukan dengan pemerintah. Adapun, tiga poin lainnya yakni masalah kelanjutan operasional, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal.
"Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, semua poin dalam negosiasi adalah satu paket kesepakatan. Divestasi adalah salah satu dari empat poin negosiasi," ujar Riza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).
Sampai saat ini, lanjut Riza, negosiasi dengan pemerintah masih berlangsung dengan baik. "Masih berlangsung (negosiasinya)," jelasnya.
Pernyataan ini bertentangan dengan ucapan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyebut bahwa perusahaan asal Amerika Serikat tersebut telah sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen.
"51 persen (divestasi saham) sudah sepakat. Tinggal nanti acaranya segala macam. Ini mau negosiasi final," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Negosiasi yang dilakukan pemerintah dan Freeport ditujukan untuk menentukan masa depan operasional perusahaan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
Sebab, di dalam peraturan tersebut, Freeport yang memiliki status Kontrak Karya (KK) harus berganti ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa ekspor konsentrat.
Tak hanya masalah ekspor, Freeport pun diwajibkan untuk divestasi sebesar 51 persen jika nantinya sudah berubah menjadi IUPK sesuai peraturan tersebut.
Namun, Freeport bersikukuh bahwa pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.
Oleh karenanya, perundingan tersebut akan dilakukan dan dijadwalkan selesai pada Oktober mendatang. Sembari menunggu negosiasi selesai, pemerintah tetap menghormati ketentuan kontrak Freeport dengan memberikan IUPK sementara hingga 10 Oktober 2017.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...1-persen-saham
Menteri Rini Sebut 11 Bank Asing Bantu Bayar Freeport
Selasa, 17 Juli 2018 | 06:30 WIB
VIVA – Setelah ditandatanganinya Head of Agreement antara PT Inalum dengan Freeport-McMoran Inc (FCX), maka proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang sebesar 51 Persen secara resmi sudah dapat dilakukan pemerintah Indonesia.
Untuk memperoleh 51 persen saham PTFI tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar US$3,85 miliar atau setara Rp54 triliun untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36 perseh saham di PTFI.
Terkait hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan untuk membayar saham tersebut pihaknya akan dibantu oleh 11 bank dan bantuan dana dari internal perusahaan.
Adapun 11 bank tersebut bukanlah bank yang berasal dari Indonesia maupun bank BUMN, melainkan bank-bank asing yang bersedia untuk membantu PT Inalum membayar 51 persen saham PTFI.
"Jadi itu adalah bank asing semua 11-nya, tidak ada bank-bank BUMN," tegas Rini kepada VIVA.
Rini mengungkapkan, upaya pembayaran tersebut diharapkan dapat selesai dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, pihaknya fokus menyelesaikan struktur kemudian selesaikan stabilitas investasi.
"HoA kemarin memang utamanya harga tercapai dan struktur tercapai, begitu semuanya selesai kita tinggal bayar," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikit mengatakan untuk membayar saham PTFI pihaknya akan melakukan pembiayaan melalui kredit sindikasi perbankan.
Untuk saat ini, Budi mengakui sudah ada 11 bank yang menyatakan akan membantu pendanaan, ditambahkan dana internal perusahaan secara tunai yang mencapai US$1,5 miliar.
"Saat ini secara tunai sebesar US$1,5 miliar. Dan tidak akan menutup kemungkinan juga menggunakan ekuitas holding, namun tergantung kebutuhan perbankan," ujarnya.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis...edium=autonext
Freeport Sebut Kerugian Negara Rp185 Triliun Bukan Temuan BPK
Rabu, 17 Oktober 2018 | 22:11 WIB
VIVA – Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia belum bisa dilakukan sampai isu lingkungan diselesaikan. Alasannya, pendanaan yang diajukan PT Indonesia Asahan Alumunium ke perbankan internasional belum bisa cair sebelum seluruh persoalan antara Pemerintah dan Freeport, termasuk isu lingkungan, selesai.
Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengakui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit ke lapangan terkait isu lingkungan. Dari hasil audit itu ada delapan rekomendasi yang diberikan BPK kepada PT Freeport Indonesia.
Namun untuk nilai kerugian negara sebesar Rp185 triliun yang ditudingkan sebagai kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah dari operasional penambangan Freeport diklaim bukan temuan BPK.
"Rp185 triliun itu adanya di alasan dilakukannya audit, yaitu berdasarkan itungan dari IPB dan pembukaan lahan dari satelit Lapan. Jadi bukan audit dari BPK. Itu menurut kami bukan temuan BPK yang direkomendasikan kepada kami," kata Tony usai rapat di gedung DPR RI, Rabu 17 Oktober 2018.
Saat ditanya apakah nilai kerugian Rp185 triliun hanya riset, Tony justru mempersilahkan awak media untuk membaca laporan BPK. "Dibaca aja laporan BPK-nya, kalau dibaca laporan BPK-nya kan jelas terlihat , rekomendasinya untuk kami ada 8," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan seluruh kegiatan penambangan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Berbagai izin pun disebut sudah dikantongi.
Timses Jokowi Duga Gerindra Berupaya Hambat Proses Divestasi Freeport
"Izin gubernur penggunaan sungai untuk tailing, ada izin Bupati Mimika tahun 2005, dan juga SK 431 dan saat dilakukan audit masih tetap berlaku dari tahun 2008," ujarnya.
Apakah angka Rp185 triliun itu layak disebut sebagai kerugian negara, Tony mengaku tak tahu. Ia meminta menanyakan langsung kepada pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan penelitian.
"Jangan tanya ke saya, saya juga enggak tahu, mungkin itu dihitung, karena yang bikin IPB, jadi bisa tanyakan ke IPB. Tapi itu bukan temuan audit, dan tidak direkomendasikan kepada kita," tuturnya.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1085467-freeport-sebut-kerugian-negara-rp185-triliun-bukan-temuan-bpk
Drajad Sebut Pencitraan Freeport Kelewatan, Ini Alasannya
Jumat 13 Jul 2018 14:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Drajad Wibowo menyatakan pencitraan atas pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI), sangat berlebihan. Karena faktanya transaksi ini masih jauh dari tuntas.
"Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," kata Dradjad dalam siaran persnya, Jumat (13/7).
Drajad yang juga anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional yakin Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Atas dasar itu, ia mengaku pendukung penuh usaha Pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport. Sayangnya, menurut dia pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan.
Ia menjabarkan ada berbagai fakta menarik terkait kesepakatan Inalum dan FI. Pertama, menurut dia, lebih pada soal harga. Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto sepakat pada harga 3,85 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI.
Rio Tinto terlibat dalam negosiasi melakukan usaha joint venture dengan FCX. Di mana hingga 2021 dia berhak atas 40 persen dari produksi di atas level tertentu dan 40 persen dari semua produksi sejak 2022."Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40 persen produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto. Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini," ucap dia.
Kedua, Indonesia belum merebut kembali Freeport seperti klaim bombastis yang beredar. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.
"Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas,"
Ia mengatakan masih ada isu besar yang dipertanyakan Freeport. (a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.
Ketiga, ucap dia, terkait kesepakatan harga ia menilik dari fakta bahwa IUPK sementara (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang.
keempat, ia mengaku belum bisa memastikan kemungkinan mahalnya tidak atau tidak. Tapi yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di 3,5 miliar dolar AS. "Tidak mau nego, Indonesia akhirnya menyerah, terima harga 3,5 miliar dolar AS, ditambah 350 juta dolar AS bagi FCX," ucapnya.
Sebagai perbandingan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang. Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga 626 juta dolar AS sementara pemerintah 558 juta dolar AS. Jadi ada selisih 68 juta dolar AS dan akhirnya Jepang takluk.
"Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan “koalisi” dari AS, Inggris dan Australia," ungkapnya.
Kelima, sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga 3,85 miliar dolar AS, transaksi ini nilainya setara 61 persen aset Inalum.
"Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari, Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Freeport belum “direbut kembali”. Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi
https://republika.co.id/berita/ekono...-ini-alasannya
------------------------------------
Jangan ada BOHONG dan DUSTA lagi di antara kita ...
Minggu, 21 Oktober 2018 14:26
SERAMBINEWS.COM - Divestasi atau pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ini disebut sebagai pepesan kosong oleh timses Prabowo-Sandi.
Namun, tim Jokowi membela bahwa proses divestasi saham PT freeport ini bukan seperti membeli kacang goreng yang mudah dan saat itu juga terealisasi.
Dalam kesepakatan pada Kamis 27 September 2018, pemerintah Indonesia ini diketahui sudah menandatangani kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia pada Kamis (27/9/2018).
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia atau menjadi pemegang saham mayoritas.
Akan tetapi hingga sekarang PT Inalum (Persero) masih belum melunasi pembayaran untuk divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Baca: Beredar Dokumen Sebut Divestasi Saham Freeport Belum Terealisasi, Ini Tanggapan Fahri dan Ferdinand
Padahal jauh-jauh hari, pemerintah sudah berkoar bahwa PT Freeport Indonesia yang sudah 50 tahun lebih menguasai Indonesia ini akan kembali berada di tangan ibu pertiwi.
"Mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujar Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Menurut Presiden, dana hasil pengambil alihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia ini bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Akan tetapi, pada hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR justru menyatakan hasil yang sebaliknya.
Dalam lingkaran merah hasil RPD tersebut menyebutkan bahwa divestasi atau pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia masih belum terelisasi.
"Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum teralisasi,
Baca: Indonesia belum Kuasai 51% Saham Freeport, Masalah Lingkungan Bisa Hambat Bank Asing Cairkan Dana
untuk itu Komisi VII DPR RI meminta kepada pejabat tinggi terkait agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia," demikian salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut.
Hal inilah yang mebuat anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajat Wibowo, mempermasalahkannya.
Drajat Wibowo juga menyebutkan bahwa divestasi saham Freeport ini hanya pepesan kosong.
Ia pun sempat merasa lega dan percaya bahwa Freeport sudah selesai divestasinya.
Akan tetapi, sejak September 2018, PT Inalum belum juga melakukan pembayaran divestasi atau pengambil alihan saham.
Menurtut Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, Inalum akan membayar transaksi dengan Freeport McMoran dan Rio Tinto di akhir tahun 2018.
"Rencana jadwal itu tahun ini bisa selesai bulan Desember dengan FCX dan Rio Tinto," elas Budi di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/10/2019).
Dari kesepakatan tersebut, rupanya PT Inalum harus membayar 3,85 miliar USD.
Menurut Drajat Wibowo, angka ini tentu sangat banyak apalagi menilikkini kondisi kurs rupiah yang sedang terpuruk dimata dollar.
"Artinya, dari sisi perjanjian memang ada kesepakatan. Dalam beberapa kepekatan tersebut ada beberapa kondisi yang perlu waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya," ujar Drajat seperti yang dilansiir TribunnewsBogor.conm dari laman Youtube Talkshow TV One.
Drajat Wibowo menyatakan harusnya pemerintah tidak mengatakan hal yang seolah janji kosong atau pepesan kosong belaka.
Menurutnya kata-kata Presiden Jokowi dan pemerintah ketika mengumumkan divestasi PT Freeport itu harus diubah.
"Harusnya, secepat mungkin Freeport kembali ke pangkuan ibu pertiwi," tutur lanjutnya.
Inas Nasrullah Zubir, tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin lantas mengingatkan mengenai hasil RPD komisi VII DPR RI itu sudah mempermalukan pemerintah akibat bahasa.
Dalam kesimpulan RPD komisi VII DPR RI divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum terealisasi.
Kata 'terealisasi' dalam kesimpulan tersebut adalah belum terwujud tapi sudah ada prosesnya.
"Realisasi itu apa? Realisasi itu proses untuk mewujudkan," ujar Inas Nasrullah Zubir.
Inas Nasrullah Zubir pun menyanggah pernyataan dari Drajat Wibowo yang mengatakan masih ada negosiasi yang panjang.
"Sudah tidak ada negosiasi, karena perjanjian. sudah selesai,"
Inas Nasrullah Zubir menyebutkan ada beberapa persayaratan, diantaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pendanaan dan anggaran dasar.
Lebih lanjut, mengenai persayaratan anggaran dasar ini merupakan yang paling krusial, bukan seperti beli kacang goreng.
"Yang paling krusial adalah masalah anggaran dasar, kan gak bisa sehari dua hari gak kayak beli kacang goreng. Kita kan politisi tahu, ini kan divestasi bukan seperti beli kacang goreng, beli ambil kacang lalu ambil, tidak," tutur Inas Nasrullah Zubir.
Dalam anggaran dasar ini masih ada pembicaraan lebih lanjut oleh Inalum dan PT Freeport Indonesia.
Mendengar pernyataan Inas Nasrullah Zubir, Drajat Wibowo pun menyebutkan bahwa justru pemerintah dan menteri-menterinya ini yang membuatnya seperti kacang goreng.
Drajat Wibowo pun menyebutkan satu persatu pernyataan para menteri yang menyebutkan dengan yakin bahwa divestasi saham Freeport ini sudah final.
Inas Nasrullah ubir menyebutkan bahwa dalam negosiasi berjalan molor.
"Dalam satu negosiasi itu wajar aja gaak molor-molor. Tapi persoalannya ini tahun elektoral, kemudian dibikin kacang gorengnya bukan sama menteri-menterinya, ya itu Prabowo and the geng yang bikin kacang gorengnya," tutur Inas Z Zubir.
Geram mendengar pernyataan Inas Nasrullah Zubir, Drajat Wibowo pun mengingatkan untuk berhati-hati.
"Tolong hati-hati ya, karena sudah menuduh tim Prabowo mengatakan divestasi Freeport kacang goreng, Hati-hati ada tim lawyer yang melihat," tutur Drajat.
http://aceh.tribunnews.com/2018/10/2...-kacang-goreng
Quote:
Freeport Bantah Telah Sepakat Divestasi 51 Persen Saham
Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 22/08/2017 09:12 WIB
Freeport Bantah Telah Sepakat Divestasi 51 Persen Saham PT Freeport Indonesia menyebut, sampai saat ini perundingan dengan pemerintah masih berlangsung dan belum final. (CNN Indonesia/Galih Gumelar)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia menyatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan dengan pemerintah ihwal divestasi sebesar 51 persen. Perusahaan menyebut, sampai saat ini perundingan dengan pemerintah masih berlangsung.
Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengungkapkan, masalah divestasi merupakan satu dari empat poin negosiasi yang tengah dilakukan dengan pemerintah. Adapun, tiga poin lainnya yakni masalah kelanjutan operasional, pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter), dan stabilisasi investasi dalam bentuk kebijakan fiskal.
"Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, semua poin dalam negosiasi adalah satu paket kesepakatan. Divestasi adalah salah satu dari empat poin negosiasi," ujar Riza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).
Sampai saat ini, lanjut Riza, negosiasi dengan pemerintah masih berlangsung dengan baik. "Masih berlangsung (negosiasinya)," jelasnya.
Pernyataan ini bertentangan dengan ucapan Menteri ESDM Ignasius Jonan yang menyebut bahwa perusahaan asal Amerika Serikat tersebut telah sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen.
"51 persen (divestasi saham) sudah sepakat. Tinggal nanti acaranya segala macam. Ini mau negosiasi final," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Negosiasi yang dilakukan pemerintah dan Freeport ditujukan untuk menentukan masa depan operasional perusahaan pasca terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.
Sebab, di dalam peraturan tersebut, Freeport yang memiliki status Kontrak Karya (KK) harus berganti ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar bisa ekspor konsentrat.
Tak hanya masalah ekspor, Freeport pun diwajibkan untuk divestasi sebesar 51 persen jika nantinya sudah berubah menjadi IUPK sesuai peraturan tersebut.
Namun, Freeport bersikukuh bahwa pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.
Oleh karenanya, perundingan tersebut akan dilakukan dan dijadwalkan selesai pada Oktober mendatang. Sembari menunggu negosiasi selesai, pemerintah tetap menghormati ketentuan kontrak Freeport dengan memberikan IUPK sementara hingga 10 Oktober 2017.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...1-persen-saham
Menteri Rini Sebut 11 Bank Asing Bantu Bayar Freeport
Selasa, 17 Juli 2018 | 06:30 WIB
VIVA – Setelah ditandatanganinya Head of Agreement antara PT Inalum dengan Freeport-McMoran Inc (FCX), maka proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) yang sebesar 51 Persen secara resmi sudah dapat dilakukan pemerintah Indonesia.
Untuk memperoleh 51 persen saham PTFI tersebut, Inalum akan mengeluarkan dana sebesar US$3,85 miliar atau setara Rp54 triliun untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocopper Investama yang memiliki 9,36 perseh saham di PTFI.
Terkait hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan untuk membayar saham tersebut pihaknya akan dibantu oleh 11 bank dan bantuan dana dari internal perusahaan.
Adapun 11 bank tersebut bukanlah bank yang berasal dari Indonesia maupun bank BUMN, melainkan bank-bank asing yang bersedia untuk membantu PT Inalum membayar 51 persen saham PTFI.
"Jadi itu adalah bank asing semua 11-nya, tidak ada bank-bank BUMN," tegas Rini kepada VIVA.
Rini mengungkapkan, upaya pembayaran tersebut diharapkan dapat selesai dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, pihaknya fokus menyelesaikan struktur kemudian selesaikan stabilitas investasi.
"HoA kemarin memang utamanya harga tercapai dan struktur tercapai, begitu semuanya selesai kita tinggal bayar," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikit mengatakan untuk membayar saham PTFI pihaknya akan melakukan pembiayaan melalui kredit sindikasi perbankan.
Untuk saat ini, Budi mengakui sudah ada 11 bank yang menyatakan akan membantu pendanaan, ditambahkan dana internal perusahaan secara tunai yang mencapai US$1,5 miliar.
"Saat ini secara tunai sebesar US$1,5 miliar. Dan tidak akan menutup kemungkinan juga menggunakan ekuitas holding, namun tergantung kebutuhan perbankan," ujarnya.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis...edium=autonext
Freeport Sebut Kerugian Negara Rp185 Triliun Bukan Temuan BPK
Rabu, 17 Oktober 2018 | 22:11 WIB
VIVA – Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia belum bisa dilakukan sampai isu lingkungan diselesaikan. Alasannya, pendanaan yang diajukan PT Indonesia Asahan Alumunium ke perbankan internasional belum bisa cair sebelum seluruh persoalan antara Pemerintah dan Freeport, termasuk isu lingkungan, selesai.
Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengakui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit ke lapangan terkait isu lingkungan. Dari hasil audit itu ada delapan rekomendasi yang diberikan BPK kepada PT Freeport Indonesia.
Namun untuk nilai kerugian negara sebesar Rp185 triliun yang ditudingkan sebagai kerusakan ekosistem akibat pembuangan limbah dari operasional penambangan Freeport diklaim bukan temuan BPK.
"Rp185 triliun itu adanya di alasan dilakukannya audit, yaitu berdasarkan itungan dari IPB dan pembukaan lahan dari satelit Lapan. Jadi bukan audit dari BPK. Itu menurut kami bukan temuan BPK yang direkomendasikan kepada kami," kata Tony usai rapat di gedung DPR RI, Rabu 17 Oktober 2018.
Saat ditanya apakah nilai kerugian Rp185 triliun hanya riset, Tony justru mempersilahkan awak media untuk membaca laporan BPK. "Dibaca aja laporan BPK-nya, kalau dibaca laporan BPK-nya kan jelas terlihat , rekomendasinya untuk kami ada 8," katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah melakukan seluruh kegiatan penambangan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Berbagai izin pun disebut sudah dikantongi.
Timses Jokowi Duga Gerindra Berupaya Hambat Proses Divestasi Freeport
"Izin gubernur penggunaan sungai untuk tailing, ada izin Bupati Mimika tahun 2005, dan juga SK 431 dan saat dilakukan audit masih tetap berlaku dari tahun 2008," ujarnya.
Apakah angka Rp185 triliun itu layak disebut sebagai kerugian negara, Tony mengaku tak tahu. Ia meminta menanyakan langsung kepada pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan penelitian.
"Jangan tanya ke saya, saya juga enggak tahu, mungkin itu dihitung, karena yang bikin IPB, jadi bisa tanyakan ke IPB. Tapi itu bukan temuan audit, dan tidak direkomendasikan kepada kita," tuturnya.
https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1085467-freeport-sebut-kerugian-negara-rp185-triliun-bukan-temuan-bpk
Drajad Sebut Pencitraan Freeport Kelewatan, Ini Alasannya
Jumat 13 Jul 2018 14:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Drajad Wibowo menyatakan pencitraan atas pengumuman hasil negosiasi dengan Freeport Indonesia (FI), sangat berlebihan. Karena faktanya transaksi ini masih jauh dari tuntas.
"Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan," kata Dradjad dalam siaran persnya, Jumat (13/7).
Drajad yang juga anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional yakin Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Atas dasar itu, ia mengaku pendukung penuh usaha Pemerintah mengambil alih saham mayoritas Freeport. Sayangnya, menurut dia pencitraan yang dilakukan oleh oknum pemerintah sangat kelewatan.
Ia menjabarkan ada berbagai fakta menarik terkait kesepakatan Inalum dan FI. Pertama, menurut dia, lebih pada soal harga. Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto sepakat pada harga 3,85 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI.
Rio Tinto terlibat dalam negosiasi melakukan usaha joint venture dengan FCX. Di mana hingga 2021 dia berhak atas 40 persen dari produksi di atas level tertentu dan 40 persen dari semua produksi sejak 2022."Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40 persen produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto. Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini," ucap dia.
Kedua, Indonesia belum merebut kembali Freeport seperti klaim bombastis yang beredar. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.
"Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan “Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed”. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas,"
Ia mengatakan masih ada isu besar yang dipertanyakan Freeport. (a) hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, (b) butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan (c) kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing.
Ketiga, ucap dia, terkait kesepakatan harga ia menilik dari fakta bahwa IUPK sementara (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang.
keempat, ia mengaku belum bisa memastikan kemungkinan mahalnya tidak atau tidak. Tapi yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di 3,5 miliar dolar AS. "Tidak mau nego, Indonesia akhirnya menyerah, terima harga 3,5 miliar dolar AS, ditambah 350 juta dolar AS bagi FCX," ucapnya.
Sebagai perbandingan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang. Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga 626 juta dolar AS sementara pemerintah 558 juta dolar AS. Jadi ada selisih 68 juta dolar AS dan akhirnya Jepang takluk.
"Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan “koalisi” dari AS, Inggris dan Australia," ungkapnya.
Kelima, sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga 3,85 miliar dolar AS, transaksi ini nilainya setara 61 persen aset Inalum.
"Saya ingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched, yang bisa menjadi masalah besar di kemudian hari, Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Freeport belum “direbut kembali”. Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi
https://republika.co.id/berita/ekono...-ini-alasannya
------------------------------------
Jangan ada BOHONG dan DUSTA lagi di antara kita ...
Diubah oleh madcabonger2018 24-10-2018 04:59
-1
2K
17
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan