Lippo group menjadi buah bibir dimana – mana, bukan karena promosinya yang gencar – gencaran seperti biasanya, melainkan karena perusahaan properti ini sedang terganjal kasus skandal suap untuk mega proyek properti, Meikarta.

Proyek properti Meikarta yang direncanakan akan membangun “Kota Baru” berkonsep modern yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat ini, harus mengalami kendala akibat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang yang diduga menerima suap terkait proses perizinan, yang terdiri dari beberapa pegawai Lippo Group dan pejabat – pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi.

Lippo Group beserta pemiliknya Mochtar Riady dan anaknya James Riady, memang kerap menimbulkan kontroversi, terutama terkait bisnisnya di Lippo Group. Mochtar Riady dan keluarganya disebut sebagai orang terkaya ke 38 di Indonesia dan ke 791 di dunia. Pria kelahiran Jawa Timur ini pada mulanya memulai usaha toko sepeda di usia 22 tahun.

Berkat kepiawaiannya di bisnis perbankan, Mochtar Riady kemudian mendirikan Lippo Bank, yang kemudian berganti nama menjadi Bank CIMB Niaga. Berawal dari kesuksesan bank itulah, Mochtar membangun jaringan bisnisnya melalui Lippo Group yang mencakup 4 cabang bisnis, yaitu jasa keuangan dan perbankan, properti dan urban development, pembangunan infrastruktur dan industri.

Dibalik kesuksesannya, Mochtar Riady melalui Lippo Group kerap tersandung isu negatif dan kontroversi, khususnya tentang cara berbisnisnya yang dinilai licik, hingga perusahaan tersebut kini dilanjutkan oleh anaknya, James Riady. Lippo dikenal kerap memanfaatkan koneksi dan kekuatan modalnya untuk merebut perusahaan – perusahaan yang dilanda masalah dengan harga murah.

Sebagai taipan, Lippo Group juga dikenal sering memanfaatkan koneksinya di pemerintahan guna melancarkan bisnisnya, salah satu yang terkuak saat ini adalah OTT Suap proyek Meikarta yang kini sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat.

Proyek properti seluas 500 hektar ini pada awalnya dipromosikan dengan sangat gencar, ke media massa dan elektronik, hingga billboardnya dimana – mana. Padahal, perizinan Meikarta saat awal mula peluncurannya sempat mengalami kendala karena Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, Deddy Mizwar, yang terkejut atas gencarnya promosi Meikarta, sementara menurutnya proyek tersebut tidak mempunyai izin dalam perencanaan tata ruang di Jabar.

Bahkan saking kesalnya “dilangkahi” sama Lippo Group, Deddy sempat menyebutkan Meikarta sebagai “Negara didalam Negara”, karena prosesnya yang dinilai telah melampaui ketentuan dengan konsep “Jual Dulu, Izin Baru Diurus Kemudian”.

Terbukti, sejak diluncurkan pada tahun 2016 lalu, baru – baru inilah kemudian terungkap, Meikarta menggunakan cara suap untuk melancarkan izin operasionalnya di pemerintahan. Jadi terbukti memang dari dulu, perizinan Meikarta belum rampung dan masih bermasalah, namun sudah dijual besar – besaran ke masyarakat.

Sayangnya, kasus Meikarta ini hanya menyeret beberapa jajaran pegawai di Lippo Group, tapi CEO nya sendiri, yang notabenenya adalah penanggung jawab utama perusahaan, sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi.

Padahal, dari awal mula pembangunan hingga peluncurannya, James Riady selalu berperan penuh dalam mengawal mega proyek ini. James Riady begitu aktif menjalin relasi dengan berbagai pejabat negara demi meningkatkan posisi tawar bisnisnya. Jadi lucu, jika kasus Meikarta ini hanya menyeret para pegawainya, tanpa melibatkan CEO nya, yakni James Riady.

Kali ini KPK tengah diuji, apakah berani mengusut tuntas kasus Meikarta ini hingga ke pemiliknya, atau keberaniannya hanya sebatas menyeret beberapa pegawai Lippo dan pejabat di pemkab Bekasi saja?