Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan program menghentikan impor beras. Program itu disampaikan saat masa kampanye 2014 lalu.

Mengutip bahas infografis program kerja nyata Jokowi-Jusuf Kalla (JK), yang pernah diberitakan detikFinance Juli 2014, Jokowi-JK punya program Membangun Kedaulatan Pangan, salah satunya menekan impor beras dengan cara meningkatkan kapasitas produksi gabah kering giling (GKG) dari 5 ton GKG per hektar menjadi 5,6 ton GKG per hektar. Hal ini untuk mengatasi peningkatan impor beras 2010-2013 yang hingga 482,6%.

Cuma, selama 4 tahun menjabat Presiden, impor beras justru meningkat, terutama kualitas medium yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat. Seperti pernah diberitakan detikFinance Selasa (19/1/2016), pada 2014 lalu Bulog hanya membutuhkan impor 300.000 ton beras medium untuk memperkuat stoknya, tapi di 2015 dibutuhkan impor 1,5 juta ton beras medium. 

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Pertanian yang diperoleh detikFinance, Selasa (19/1/2016) lalu, impor beras khusus juga mengalami kenaikan dari 626.218 ton pada 2014 menjadi 646.939 ton di 2015. Lalu, impor beras ketan naik menjadi 144.060 ton dari sebelumnya 76.333 ton.

Selanjutnya di 2018 Izin kuota impor dikeluarkan sebanyak 2 juta ton secara berkala. Mulai 500 ribu ton pada awal tahun, 500 ribu ton lagi di April dan 1 juta ton di bulan Mei sehingga jumlah izin ada sebanyak dua juta ton.

Alasan impor kali ini dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang terus merangkak naik melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Dari total izin impor tersebut, Perum Bulog hanya merealisasikan 1,8 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai pasokan beras di gudang saat ini sudah lebih dari cukup. 



https://m.detik.com/finance/berita-e...t=detikfinance

Kayak gini minta 2 periode...tobat tobat