Jakarta - Konflik sampah merambat jadi hubungan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI. Wali kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengaku tidak sulit bila hendak menutup TPA Bantargebang yang selama ini jadi pembuangan akhir sampah-sampah dari Jakarta.

"Kita lihat saja nanti, kan nggak susah nutup (Bantargebang). Yang susah itu buka, kan harus meyakinkan masyarakat," kata pria yang akrab disapa Pepen ini di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Kisruh Sampah Bekasi, NasDem Minta Anies Libatkan DPRD

Pepen menegaskan Pemprov DKI punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ke Bekasi. Menurutnya, selama kewajiban itu belum dipenuhi, masalah belum selesai. Ada perjanjian Kerja sama yang mengikat antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI dalam pengelolaan TPST Bantargebang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 4 tahun 2009/Nomor 71 Tahun 2009, Nomor 25 tahun 2016/Nomor 444 Tahun 2016 dan Nomor 4 tahun 2017/Nomor 224 tahun 2017.

"Saya luruskan lagi, kalau Pak Anies bilang selesai, ya selesainya di mana? Pak Anies harus lihat di Bantargebang," ucapnya.

Pepen juga mengaku tidak masalah apabila dana kemitraan yang diusulkan Kota Bekasi tersebut tidak dicairkan oleh DKI Jakarta. Akan tetapi kata Pepen, akses kendaraan sampah DKI pastinya akan terganggu. “Kalau tidak mau diberikan sesuai perjanjian 2016 ya tidak apa apa, tapi kan akses (kendaraannya) nya pasti terganggu. Itu dana bantuan, jadi ga masalah, tapi kan ada tanggung jawab sesuai perjanjian,” katanya.

Baca juga: Kisruh Bantargebang, Pemprov Jabar Tengahi Konflik DKI-Kota Bekasi

Menurut Pepen, perlu ada komunikasi antarpemimpin soal hal ini. Namun, selama ini dia kesulitan untuk berkomunikasi dengan Anies.

"Saya pertegas lagi, sampai saat ini tidak bisa komunikasi, berlapis. Langkahnya cuma satu, pimpinan sama pimpinan ngomong, diskusi, rapat," tegas Pepen.

https://news.detik.com/berita/d-4267...-susah-membuka

Udah tutup aja kang... hajar.. seperti trump!
ente gk salah, ada perjanjian kerja sama yg mengikat

Kalau anus ancam balik larang kendaraan plat bekasi masuk, tuntut ke pengadilan atas dasar apa! pasti menang, lumayan dapet ongkos ganti rugi dari apbd dki.

sekalian larang juga semua mobil plat dki masuk bekasi, pekerja dari dki juga banyak yg tinggal di bekasi toh.