Bekasi - Pemkot Bekasi sudah menerima bantuan keuangan sebesar Rp 194,8 miliar dari Pemprov DKI untuk penanganan di lokasi TPST Bantargebang. Namun Pemkot Bekasi mengeluhkan jika tahun 2019 menerima dana dengan nominal yang sama.

"Kalau dilihat di 2019, jumlahnya sama karena proses anggaran bisa terlihat dari KUA-PPAS. Kami bukan mau ribut di tahun 2018, kami sudah terima tahun 2018, mau dikasih berapa pun. Tapi yang kami lihat usulan 2019 dari eksekutif (Pemprov DKI) ke legislatif (DPRD DKI) minim," ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).

Baca juga: Parpol Pendukung Bela Anies Jawab Kritikan Walkot Bekasi


"Yang Rp 194 miliar itu dana kompensasi hanya TPST sehingga kegiatan yang Rp 194 miliar hanya untuk kebutuhan yang ada di Bantargebang," imbuhnya.

Tri menyebutkan, dana Rp 194 miliar belum menyelesaikan persoalan infrastruktur untuk jalur truk yang dilalui dari DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang. Menurutnya, persoalan ini yang tidak tersampaikan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau lebuh cepat, beban lingkungan artinya beban masyarakat berkurang. Truk bisa lebih cepat sampai di Bantargebang, ada pengiritan pemakaian BBM, kerusakan kendaraan, kemacetan dan warga nggak komplain karena bau. Cipendawa, kaki yang kita bikin flyover dari Siliwangi ke Bantargebang supaya di simpang Siliwangi tidak terjadi antrean, truk bisa langsung ke Bantargebang. Filosofi ini yang nggak sampai ke Pak Anies Baswedan," kata Tri.

Baca juga: Sindiran Walkot Bekasi ke Anies dan Upaya Penyelesaian Polemik Sampah


Tri berharap Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI bisa duduk bareng menyelesaikan persoalan dana hibah. Ia juga mengajak Anies mengecek langsung kondisi dari dan menuju TPST Bantargebang.

"Memang harus duduk bareng daripada ribut di media karena jadi persepsi berbeda. Misal saya pernah kasih Rp 194 miliar, padahal kan ada dana kompensasi yang harus diterima masyarakat, ada juga terdiri dari 41 perjanjian yang harus diselesaikan," sebut Tri.

Pencairan dana sebesar Rp 194 miliar sebelumnya disampaikan Gerindra DKI. Gerindra DKI mengkritik dana yang diusulkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebesar Rp 2 triliun ke DKI.

"Untuk proposal anggaran 2019 Komisi A sudah sempat bahas besaran yang kemungkinan disetujui Rp 153 M. Adapun proposal terbaru pertengahan Oktober minta tambahan fantastis Rp 2 T. Saya berpendapat, jauh dari kepatutan dan berpotensi melanggar asas pengelolaan keuangan daerah," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif kepada detikcom, Sabtu (20/10).

Sebelumnya Anies juga sudah menyatakan, hibah untuk Bekasi sudah diberikan pada bulan Mei 2018. Nilainya sama seperti yang disebutkan Syarif yakni Rp 194 miliar.


Simak Juga 'Anies Telah Hibahkan Rp 194 M ke Bekasi Terkait Sampah':




https://news.detik.com/berita/d-4266...pi-belum-cukup