- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Profesor Salim Said Usulkan Masa Jabatan Presiden Diusulkan Cukup Satu Periode
TS
naniharyono2018
Profesor Salim Said Usulkan Masa Jabatan Presiden Diusulkan Cukup Satu Periode
Masa Jabatan Presiden Diusulkan Cukup Satu Periode
2 hari lalu
Prof. Salim Said, Ph.D
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia Salim Said menyarankan agar undang-undang yang mengatur masa jabatan presiden RI perlu diubah. Terutama, setiap orang hanya dibolehkan menjadi presiden sebanyak satu kali.
"Saya mengusulkan bagaimana masa jabatan presiden menjadi hanya satu kali. Jadi presiden cuma satu kali. Cuma waktunya yang diubah," kata Salim dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 16 Oktober 2018.
Mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko itu mengatakan telah banyak negara di dunia yang melakukan hal tersebut. Jika hal itu diterapkan maka KPU tidak perlu lagi mengatur mengenai calon petahana di setiap kali pemilu.
Pidato Presiden Jokowi dalam Rapat Tahunan MPR RI
"Banyak negara yang melakukan itu kalau tidak salah Prancis juga begitu, Filipina juga begitu. Jadi tidak 5 tahun mungkin bisa 6 tahun atau 7 tahun. Tetapi hanya satu kali menjabat. Jadi tidak ada lagi beban KPU ngurusin petahana yang ikut untuk pemilihan lagi," ujar Salim.
Mantan jurnalis itu mengatakan, meskipun calon presiden petahana mendapatkan fasilitas tambahan, hal tersebut bukan jaminan kalau calon petahana pasti akan menang.
"Kita harus ingat meskipun petahana dapat fasilitas kira-kira begitu, tidak semua petahana terpilih lagi. Jadi cobalah kalau anda-anda jadi anggota DPR nanti, tolonglah dibicarakan kemungkinan amandemen ubah masa jabatan elektif politicion. Presiden, gubernur, walikota, dan bupati masa jabatan 1 kali tetapi waktunya diubah menjadi diperpanjang itu buat saya lebih konkret," ujarnya.
https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/masa-jabatan-presiden-diusulkan-cukup-satu-periode/ar-BBOuffB?li=BBL55sA
PDIP: Jokowi Butuh 1 Periode lagi
Kamis, 18 Oktober 2018 | 20:59 WIB
JAKARTA (Realita)- Selama memimpin bangsa indonesia dalam empat tahun terakhir, presiden Joko Widodo dinilai telah membuat perubahan bagi rakyatnya.
Sebab banyak kebijakan dan program mantan wali kota solo itu, selalu berpihak kepada rakyat, sesuai dengan janji Nawacitanya.
"Menurut saya bahwa Pak Jokowi dengan Nawacita-nya yang ingin meletakan manusia pada center-nya. Itu centre development sudah diwujudkan, melalui angka-angka yang sudah diverifikasi," kata politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari usai diskusi publik bertajuk '4 Tahun Jokowi, Catatan Sukses & Pekerjaan Tersisa' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Kesuksesan yang dicapai dan dianggap telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini seperti program social protection diantara, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Program Keluarga Harapan.
"Misalkan dengan beberapa program social protection terhadap masyarakat miskin dan BPJS keanggotaannya sudah 87 juta sekian. Kemudian PIP maupun Kartu Indonesia Sehat covering upnya luar biasa,"tambahnya.
Bahkan, di era kepemimpinan Jokowi itu juga, lanjut Eva, juga menurunkan angka kemiskinan rakyat Indonesia yang dari dua digit angka kemiskinannya menjadi satu digit.
"Dari dua digit angka kemiskinan rakyat, saat ini, menjadi satu digit. Artinya menjadi sebuah pertanggungjawaban Pak Jokowi terhadap rakyat, dengan menjaga martabat rakyat itu, sudah ada jawabnya," jelasnya.
Tak hanya itu saja, bahkan kinerja presiden Jokowi yang paling dirasakan dan sedang dinikmati masyarakat tanah air saat ini adalah terkait pemerataan pembangunan infrastruktur yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara itu.
"Saya melihat infrastruktur yang mendatangkan kepuasan paling tinggi di rakyat. Dan paling puas dengan infrastuktur itu karena adanya kemudahan-kemudahan berjalan, yang dampaknya adalah investment grade kita naik sehingga capital in flow kita naik, tingkat kepercayaan masyarakat naik," beber Eva.
Untuk itu, pak Jokowi, kata Eva akan mebutuhkan satu periode lagi dalam menahkodai negeri ini. Hal itu, untuk melengkapi apa yang sudah dirintis dengan baik selama empat tahun terakhir.
"Pak Jokowi memerlukan satu periode lagi dalam memimpin bangsa ini. Sehingga, harapan saya kalau Pak Jokowi dimenangkan lagi dalam Pilpres 2019 mendatang, tentunya pak Jokowi akan bisa melengkapi apa yang sudah mulai, dan bisa dibuktikan pada periode awal nanti,"tutupnya.
http://www.realita.co/pdip-jokowi-bu...1-peridoe-lagi
-------------------------------
Kalau jadi Presiden NKRI hanya boleh sekali jabatan saja (bisa saja sih dirubah dengan cara merevisi UU Pilpres), masalahnya itu parpol yang menjadi pendukung utamanya ''belum kenyang'' setelah disuruh berpuasa kekuasaan sekian lama ... sekitar 10 tahun. Kalau presiden hanya diberi jatah 5 tahun saja untuk berkuasa, apa bisa balikin modal sang Capres atau Parpol pendukungnya untuk modal berikutnya agar bisa ikut Pilpres dan pemilu, dan yakin menang?
Bahkan selagi pertahana seperti Jokowi sekarang ini saja, konon kabarnya mulai banyak yang meragukan kemenangannya di pilpres 2019 yad, justru di kalangan parpol pendukungnya sendiri dan elit di sekitarnya. Makanya politisi dan elit yang cerdas, saat ini lebih banyak diam dan tiarap, tak mau mengambil risiko dukung-mendukung secara vulgar ... sebab khawatir kalau jagoannya di Pilpres 2019 yad ternyata keok.
Kasus kekalahan Ahok-Djarot dari pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta terakhir secara tak terduga sama sekali, dan banyaknya 'jagoan' parpol penguasa pada bertumbangan (terutama di pulau Jawa) di Pilkada 2017 lalu dan pada Pilkada 2018 baru-baru ini, sudah cukup menjadi bahan evaluasi mereka untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2019 yad itu. Nah, lhoooo .... bangkrut dah bandar jadinya!
2 hari lalu
Prof. Salim Said, Ph.D
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia Salim Said menyarankan agar undang-undang yang mengatur masa jabatan presiden RI perlu diubah. Terutama, setiap orang hanya dibolehkan menjadi presiden sebanyak satu kali.
"Saya mengusulkan bagaimana masa jabatan presiden menjadi hanya satu kali. Jadi presiden cuma satu kali. Cuma waktunya yang diubah," kata Salim dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 16 Oktober 2018.
Mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko itu mengatakan telah banyak negara di dunia yang melakukan hal tersebut. Jika hal itu diterapkan maka KPU tidak perlu lagi mengatur mengenai calon petahana di setiap kali pemilu.
Pidato Presiden Jokowi dalam Rapat Tahunan MPR RI
"Banyak negara yang melakukan itu kalau tidak salah Prancis juga begitu, Filipina juga begitu. Jadi tidak 5 tahun mungkin bisa 6 tahun atau 7 tahun. Tetapi hanya satu kali menjabat. Jadi tidak ada lagi beban KPU ngurusin petahana yang ikut untuk pemilihan lagi," ujar Salim.
Mantan jurnalis itu mengatakan, meskipun calon presiden petahana mendapatkan fasilitas tambahan, hal tersebut bukan jaminan kalau calon petahana pasti akan menang.
"Kita harus ingat meskipun petahana dapat fasilitas kira-kira begitu, tidak semua petahana terpilih lagi. Jadi cobalah kalau anda-anda jadi anggota DPR nanti, tolonglah dibicarakan kemungkinan amandemen ubah masa jabatan elektif politicion. Presiden, gubernur, walikota, dan bupati masa jabatan 1 kali tetapi waktunya diubah menjadi diperpanjang itu buat saya lebih konkret," ujarnya.
https://www.msn.com/id-id/berita/pemilu/masa-jabatan-presiden-diusulkan-cukup-satu-periode/ar-BBOuffB?li=BBL55sA
PDIP: Jokowi Butuh 1 Periode lagi
Kamis, 18 Oktober 2018 | 20:59 WIB
JAKARTA (Realita)- Selama memimpin bangsa indonesia dalam empat tahun terakhir, presiden Joko Widodo dinilai telah membuat perubahan bagi rakyatnya.
Sebab banyak kebijakan dan program mantan wali kota solo itu, selalu berpihak kepada rakyat, sesuai dengan janji Nawacitanya.
"Menurut saya bahwa Pak Jokowi dengan Nawacita-nya yang ingin meletakan manusia pada center-nya. Itu centre development sudah diwujudkan, melalui angka-angka yang sudah diverifikasi," kata politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari usai diskusi publik bertajuk '4 Tahun Jokowi, Catatan Sukses & Pekerjaan Tersisa' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Kesuksesan yang dicapai dan dianggap telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini seperti program social protection diantara, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Program Keluarga Harapan.
"Misalkan dengan beberapa program social protection terhadap masyarakat miskin dan BPJS keanggotaannya sudah 87 juta sekian. Kemudian PIP maupun Kartu Indonesia Sehat covering upnya luar biasa,"tambahnya.
Bahkan, di era kepemimpinan Jokowi itu juga, lanjut Eva, juga menurunkan angka kemiskinan rakyat Indonesia yang dari dua digit angka kemiskinannya menjadi satu digit.
"Dari dua digit angka kemiskinan rakyat, saat ini, menjadi satu digit. Artinya menjadi sebuah pertanggungjawaban Pak Jokowi terhadap rakyat, dengan menjaga martabat rakyat itu, sudah ada jawabnya," jelasnya.
Tak hanya itu saja, bahkan kinerja presiden Jokowi yang paling dirasakan dan sedang dinikmati masyarakat tanah air saat ini adalah terkait pemerataan pembangunan infrastruktur yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara itu.
"Saya melihat infrastruktur yang mendatangkan kepuasan paling tinggi di rakyat. Dan paling puas dengan infrastuktur itu karena adanya kemudahan-kemudahan berjalan, yang dampaknya adalah investment grade kita naik sehingga capital in flow kita naik, tingkat kepercayaan masyarakat naik," beber Eva.
Untuk itu, pak Jokowi, kata Eva akan mebutuhkan satu periode lagi dalam menahkodai negeri ini. Hal itu, untuk melengkapi apa yang sudah dirintis dengan baik selama empat tahun terakhir.
"Pak Jokowi memerlukan satu periode lagi dalam memimpin bangsa ini. Sehingga, harapan saya kalau Pak Jokowi dimenangkan lagi dalam Pilpres 2019 mendatang, tentunya pak Jokowi akan bisa melengkapi apa yang sudah mulai, dan bisa dibuktikan pada periode awal nanti,"tutupnya.
http://www.realita.co/pdip-jokowi-bu...1-peridoe-lagi
-------------------------------
Kalau jadi Presiden NKRI hanya boleh sekali jabatan saja (bisa saja sih dirubah dengan cara merevisi UU Pilpres), masalahnya itu parpol yang menjadi pendukung utamanya ''belum kenyang'' setelah disuruh berpuasa kekuasaan sekian lama ... sekitar 10 tahun. Kalau presiden hanya diberi jatah 5 tahun saja untuk berkuasa, apa bisa balikin modal sang Capres atau Parpol pendukungnya untuk modal berikutnya agar bisa ikut Pilpres dan pemilu, dan yakin menang?
Bahkan selagi pertahana seperti Jokowi sekarang ini saja, konon kabarnya mulai banyak yang meragukan kemenangannya di pilpres 2019 yad, justru di kalangan parpol pendukungnya sendiri dan elit di sekitarnya. Makanya politisi dan elit yang cerdas, saat ini lebih banyak diam dan tiarap, tak mau mengambil risiko dukung-mendukung secara vulgar ... sebab khawatir kalau jagoannya di Pilpres 2019 yad ternyata keok.
Kasus kekalahan Ahok-Djarot dari pasangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta terakhir secara tak terduga sama sekali, dan banyaknya 'jagoan' parpol penguasa pada bertumbangan (terutama di pulau Jawa) di Pilkada 2017 lalu dan pada Pilkada 2018 baru-baru ini, sudah cukup menjadi bahan evaluasi mereka untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2019 yad itu. Nah, lhoooo .... bangkrut dah bandar jadinya!
Diubah oleh naniharyono2018 20-10-2018 13:49
0
2.1K
10
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan