- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KPK Jangan Ragu Mencekal James Riady, Gerindra: Jokowi Pasti Mendukung
TS
naniharyono2018
KPK Jangan Ragu Mencekal James Riady, Gerindra: Jokowi Pasti Mendukung
KPK Jangan Ragu Mencekal James Riady, Gerindra: Jokowi Pasti Mendukung
October 20, 2018
CEO Lippo Group James Riadi. Foto Achmad Hatim/ NUSANTARAnews
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketuam Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, menegaskan bahwa seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil boss besar Lippo Gruop James Riady terkait kasus suap perizinan mega proyek Meikarta.
“KPK Harus panggil big boss Lippo James Riady dalam kasus suap perizinan Proyek Meikarta. KPK harus bergerak cepat apalagi sudah melakukan pengeledahan di tempat James Riady,” tegas Arief kepada redaksi nusantaranews melalui pesan elektroniknya, Jumat (19/10/2018) malam.
Baca Juga:
Arief pun mengingatkan kepada KPK untuk tidak memberikan keistimewaan terhadap kasus Meikarta dengan kasus reklamasi pantai Jakarta. “KPK harus Juga melakukan pencekalan terhadap James Riady,” pinta Arief.
“Sebab sangat di mungkinkan James Riadi bisa meninggalkan Indonesia, karena akan sangat sulit bagi KPK nantinya jika James Riady pergi keluar negeri sebab sangat dimungkin James Riadi Juga memegang Greecard dari negara dimana bisni Lippo beroperasi seperti Hongkong dan Singapore,” imbuhnya.
Menurut dia sangat tidak mungkin kalau para petinggi mega proyek Meikarta yang melakukan suap pada Bupati Kabupaten Bekasi dan para pegawainya tidak diketahui dan atas izin James Riady sebagai owner dari Lippo Group yang mengelola proyek Meikarta.
“Dengan terbongkar ya konspirasi bisnis kotor dalam perizinan lahan proyek Meikarta Lippo maka lahan proyek Meikarta harus dikembalikan terhadap peruntukan lahan awal yang sebenar lahan tersebut tidak diperuntukan hunian,” katanya.
Simak:
“Nah dana setoran DP para konsumen pembeli properti meikarta harus dikembalikan oleh Lippo dengan dibatalkannya proyek properti Meikarta,” katanya lagi. Yang Pasti, sambung Arief, KPK jangan ragu-ragu untuk membongkar kasus Meikarta terutama harus berani melakukan pencekalan terhadap James Riadi.
“KPK tidak boleh segan-segan! Saya jamin Kangmas Joko Widodo Juga akan mendukung langkah KPK,” tandasnya.
https://nusantaranews.co/kpk-jangan-...sti-mendukung/
KPK: Lippo Group Berikan Rp 7 Miliar ke Bupati Bekasi Demi Licinkan Proyek Meikarta
Senin, 15 Oktober 2018 22:44 WIB
Proyek percepatan tersebut sebanyak 14.500 unit apartemen Meikarta ditargetkan akan diserahterimakan pada akhir 2018 hingga Februari 2019. TRIBUNNEWS/HO
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) kemarin terkait dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, mengatakan suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare.
Meikarta merupakan bagian proyek dari grup usaha tersebut. "Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
Laode mengatakan, pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT. "Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018," kata Laode.
KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) siang hingga dini hari dan berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta. Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu. Tim penindakan KPK dalam operasi senyap itu menyita uang sekitar Rp 1 miliar dari lokasi sebagai barang bukti dan menyegel beberapa ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Selain itu KPK juga melakukan penyegelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang tersangka. Empat di antaranya diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/15/kpk-lippo-group-berikan-rp-7-miliar-ke-bupati-bekasi-demi-licinkan-proyek-meikarta
Kasus yang hampir mirip ketika KPK menangani dugaan suap Aguan ...
---------------------------------
Ketika KPK menangani kasus Aguan yang diduga menyuap Rp 50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) yang ujung-ujungnya bermuara pada perizin an reklamasi pantai utara Jakarta itu, kelihatannya saat itu KPK seakan-akan 'sakti' sekali karena bisa memeriksa Aguan. Siapa yangg kenal pak Aguan ini? Tapi ... itulah, ujung-ujungnya kempes jua.
Makanya ketika ada selentingan bahwa KPK akan memeriksa boss utama Lippo, James Riady, apakah publik masih yakin hal yang berbeda akan ditempuh KPK dalam kasus James Riady kali ini tanpa pandang bulu dalam proses penegakan hukum? Kita lihat sajalah!
October 20, 2018
CEO Lippo Group James Riadi. Foto Achmad Hatim/ NUSANTARAnews
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketuam Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, menegaskan bahwa seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil boss besar Lippo Gruop James Riady terkait kasus suap perizinan mega proyek Meikarta.
“KPK Harus panggil big boss Lippo James Riady dalam kasus suap perizinan Proyek Meikarta. KPK harus bergerak cepat apalagi sudah melakukan pengeledahan di tempat James Riady,” tegas Arief kepada redaksi nusantaranews melalui pesan elektroniknya, Jumat (19/10/2018) malam.
Baca Juga:
- Tantangan Keadilan Sosial: Kasus Meikarta dan Reklamasi
- Sebelas Windu Menjadi Bangsa, Indonesia Tak Kuasa Hadapi Lilitan Meikarta dan Reklamasi
- Desa Obat Jakarta, Bukan Meikarta
Arief pun mengingatkan kepada KPK untuk tidak memberikan keistimewaan terhadap kasus Meikarta dengan kasus reklamasi pantai Jakarta. “KPK harus Juga melakukan pencekalan terhadap James Riady,” pinta Arief.
“Sebab sangat di mungkinkan James Riadi bisa meninggalkan Indonesia, karena akan sangat sulit bagi KPK nantinya jika James Riady pergi keluar negeri sebab sangat dimungkin James Riadi Juga memegang Greecard dari negara dimana bisni Lippo beroperasi seperti Hongkong dan Singapore,” imbuhnya.
Menurut dia sangat tidak mungkin kalau para petinggi mega proyek Meikarta yang melakukan suap pada Bupati Kabupaten Bekasi dan para pegawainya tidak diketahui dan atas izin James Riady sebagai owner dari Lippo Group yang mengelola proyek Meikarta.
“Dengan terbongkar ya konspirasi bisnis kotor dalam perizinan lahan proyek Meikarta Lippo maka lahan proyek Meikarta harus dikembalikan terhadap peruntukan lahan awal yang sebenar lahan tersebut tidak diperuntukan hunian,” katanya.
Simak:
- Menteri PUPR Tegur Pengembang Meikarta?
- Pemasaran Meikarta Tabrak Tiga Aturan Hukum
- Panggung Sandiwara Meikarta
“Nah dana setoran DP para konsumen pembeli properti meikarta harus dikembalikan oleh Lippo dengan dibatalkannya proyek properti Meikarta,” katanya lagi. Yang Pasti, sambung Arief, KPK jangan ragu-ragu untuk membongkar kasus Meikarta terutama harus berani melakukan pencekalan terhadap James Riadi.
“KPK tidak boleh segan-segan! Saya jamin Kangmas Joko Widodo Juga akan mendukung langkah KPK,” tandasnya.
https://nusantaranews.co/kpk-jangan-...sti-mendukung/
KPK: Lippo Group Berikan Rp 7 Miliar ke Bupati Bekasi Demi Licinkan Proyek Meikarta
Senin, 15 Oktober 2018 22:44 WIB
Proyek percepatan tersebut sebanyak 14.500 unit apartemen Meikarta ditargetkan akan diserahterimakan pada akhir 2018 hingga Februari 2019. TRIBUNNEWS/HO
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) kemarin terkait dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, mengatakan suap yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan swasta ini terkait dengan izin proyek Meikarta seluas 774 hektare.
Meikarta merupakan bagian proyek dari grup usaha tersebut. "Diduga Bupati Bekasi dkk menerima hadiah atau janji dari penguasa terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Diduga pemberian terkait izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare ini dibagi ke dalam tiga fase," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).
Laode mengatakan, pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari commitment fee fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar melalui sejumlah dinas yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT. "Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018," kata Laode.
KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi pada Minggu (14/10/2018) siang hingga dini hari dan berhasil mengamankan 10 orang dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi dan swasta. Laode mengatakan informasi kasus ini berasal dari masyarakat sejak satu tahun lalu. Tim penindakan KPK dalam operasi senyap itu menyita uang sekitar Rp 1 miliar dari lokasi sebagai barang bukti dan menyegel beberapa ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Selain itu KPK juga melakukan penyegelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang tersangka. Empat di antaranya diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/15/kpk-lippo-group-berikan-rp-7-miliar-ke-bupati-bekasi-demi-licinkan-proyek-meikarta
Kasus yang hampir mirip ketika KPK menangani dugaan suap Aguan ...
Quote:
KPK Selidiki Dugaan Suap Reklamasi Rp50 Miliar dari Aguan
Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Kamis, 11/08/2016 19:41 WIB
Sugianto Kusuma (Aguan), pebisnis properti dengan bendera group Agung Sedayu dan Artha Graha keluar dari gedung KPK setelah diperiksa selama 8 jam.Jakarta.Rabu 13 April 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bakal menindaklanjuti fakta persidangan suap Raperda terkait reklamasi di teluk Jakarta yang menyebut ada fee sebesar Rp50 miliar dari chairman PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarief mengatakan, penyidik KPK tengah mempelajari sejumlah fakta persidangan, termasuk soal fee Rp50 miliar tersebut. "Semua fakta di pengadilan sedang dipelajari oleh penyidik-penyidik KPK. Oleh karena itu tidak bisa kami kemukakan di media," ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/8).
PILIHAN REDAKSI
Laode menuturkan, semua fakta di persidangan terkait kasus suap itu merupakan hal yang berharga. Menurutnya, fakta persidangan nantinya bisa dijadikan bahan untuk pengembangan penyidikan. Sebelumnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah, Budi Nurwono, yang dibacakan dipersidangan terdakwa pemberi suap mantan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan ajudannya, Trinanda Prihantoro selaku perantara suap, terkuak bahwa ada fee Rp50 miliar bagi sejumlah anggota DPRD DKI.
Budi menyebut, fee Rp50 miliar itu untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda yang menjadi pokok kasus suap tersebut. Menurut Budi, kesepakatan itu terjadi dalam sebuah pertemuan di sebuah lokasi yang tak disampaikan dalam BAP. Pertemuan itu, kata Budi, dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, dan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, selaku tersangka penerima suap. Namun, Budi yang telah mangkir tiga kali untuk manjadi saksi persidangan dan mengaku sedang dirawat di Singapura mencabut keterangan dalam BAPnya itu. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai pencabutan BAP Budi tidak sah, karena tak dibenarkan oleh hukum.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160811194158-12-150817/kpk-selidiki-dugaan-suap-reklamasi-rp50-miliar-dari-aguan
KPK Jelaskan Alasan Aguan Belum Jadi Tersangka
Kamis 18 Aug 2016 16:14 WIB
CEO Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan (tengah). Foto: Republika/Raisan Al Farisi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman Grup Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan, diduga kuat turut berperan melobi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta asal Partai Gerindra, Mohamad Sanusi dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Dugaan itu muncul setelah nama Aguan berkali-kali disebut dalam persidangan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
Namun begitu, hingga saat ini KPK belum menetapkan Aguan sebagai tersangka. Alasannya, semua bukti dan kesaksian yang ditarakan di persidangan masih harus didalami. "Semua fakta persidangan kan masih harus didalami lagi. Tumpukan kasusnya tidak bisa dibalik langsung," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/8).
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Aguan dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Itu pun, setelah fakta-fakta yang tertuang dalam persidangan telah didalami dan tentunya dilengkapi bukti-bukti yang kuat. "Kami membutuhkan waktu saja demi mendalami fakta-fakta persidangan ini," kata Yuyuk.
Kasus ini berawal ketika KPK menangkap tangan M Sanusi yang diduga menerima uang suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja guna memuluskan pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Ariesman menyuap Sanusi melalui Trinanda dengan uang senilai Rp 2 miliar yang dipecah dalam dua kali pengiriman masing-masing Rp 1 miliar.
Saat pengiriman kedua, KPK menangkap Sanusi dan langsung mengejar Ariesman yang saat itu belum diketahui posisinya. Namun, tak beberapa lama Ariesman menyerahkan diri kepada KPK pada Jumat (1/4), pukul 20.00 WIB.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa Rp 1 miliar dan Rp 140 juta. Uang tersebut terdiri atas 11.400 lembar pecahan uang Rp 100 ribu dan uang dolar USD 8.000 yang terbagi atas uang USD 100 sebanyak 80 lembar.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/18/oc3lnv361-kpk-jelaskan-alasan-aguan-belum-jadi-tersangka
Pimpinan KPK:
Kesaksian Aguan Sudah Cukup, Status Cegahnya Tak Diperpanjang
Jumat 30 September 2016, 13:40 WIB
Sugianto Kusuma alias Aguan (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK menganggap kesaksian yang diberikan Sugianto Kusuma alias Aguan dalam penyidikan dan di pengadilan sudah cukup. Hal itu pun menjadi pertimbangan KPK untuk tidak memperpanjang masa cegah Aguan bepergian ke luar negeri.
"Sesuai dengan pertimbangan dari penyidik maka pencekalan terhadap Aguan tidak diperpanjang. (Karena) kesaksian yang diperlukan dari yang bersangkutan menurut penyidik sudah cukup," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Jumat (30/9/2016).
Aguan memang beberapa kali diperiksa di tingkat penyidikan atau di pengadilan tentang kasus suap pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk mempermudah prosesnya, bos PT Agung Sedayu Group itu dicegah ke luar negeri sejak 1 April 2016 dan masa cegah itu berlaku selama 6 bulan sehingga akan berakhir pada 1 Oktober 2016.
Sejauh ini, Aguan memang masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Biasanya, status cegah disematkan KPK pada tersangka yang belum ditahan, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, dan saksi yang dianggap penting atau saksi kunci.
Sebelumnya kabar terakhir tentang Aguan yaitu ketika dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 September lalu. Aguan bertemu Jokowi di Istana Negara untuk membahas amnesti pajak (tax amnesty).
Kedatangannya itu bersama-sama dengan sejumlah pengusaha besar lainnya. Sederet pengusaha yang ikut hadir di antaranya, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Arifin Panigoro, Raam Punjabi, Hary Tanoesoedibjo dan Oesman Sapta.
KPK menegaskan pertemuan tersebut tidak akan berpengaruh pada penanganan kasus. Sejauh ini baru ada 3 orang yang dijerat dalam kasus tersebut yaitu M Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro.
https://news.detik.com/berita/d-3310492/pimpinan-kpk-kesaksian-aguan-sudah-cukup-status-cegahnya-tak-diperpanjang
Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Kamis, 11/08/2016 19:41 WIB
Sugianto Kusuma (Aguan), pebisnis properti dengan bendera group Agung Sedayu dan Artha Graha keluar dari gedung KPK setelah diperiksa selama 8 jam.Jakarta.Rabu 13 April 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bakal menindaklanjuti fakta persidangan suap Raperda terkait reklamasi di teluk Jakarta yang menyebut ada fee sebesar Rp50 miliar dari chairman PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarief mengatakan, penyidik KPK tengah mempelajari sejumlah fakta persidangan, termasuk soal fee Rp50 miliar tersebut. "Semua fakta di pengadilan sedang dipelajari oleh penyidik-penyidik KPK. Oleh karena itu tidak bisa kami kemukakan di media," ujar Laode di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/8).
PILIHAN REDAKSI
- Aguan Keberatan dengan NJOP dari Pemprov DKI
- Anak Buah Aguan Cabut Keterangan BAP, Jaksa Nilai Tidak Sah
- Mantan Bos Agung Podomoro Dituntut Empat Tahun Penjara
Laode menuturkan, semua fakta di persidangan terkait kasus suap itu merupakan hal yang berharga. Menurutnya, fakta persidangan nantinya bisa dijadikan bahan untuk pengembangan penyidikan. Sebelumnya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah, Budi Nurwono, yang dibacakan dipersidangan terdakwa pemberi suap mantan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan ajudannya, Trinanda Prihantoro selaku perantara suap, terkuak bahwa ada fee Rp50 miliar bagi sejumlah anggota DPRD DKI.
Budi menyebut, fee Rp50 miliar itu untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Raperda yang menjadi pokok kasus suap tersebut. Menurut Budi, kesepakatan itu terjadi dalam sebuah pertemuan di sebuah lokasi yang tak disampaikan dalam BAP. Pertemuan itu, kata Budi, dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, dan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, selaku tersangka penerima suap. Namun, Budi yang telah mangkir tiga kali untuk manjadi saksi persidangan dan mengaku sedang dirawat di Singapura mencabut keterangan dalam BAPnya itu. Jaksa Penuntut Umum KPK menilai pencabutan BAP Budi tidak sah, karena tak dibenarkan oleh hukum.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160811194158-12-150817/kpk-selidiki-dugaan-suap-reklamasi-rp50-miliar-dari-aguan
KPK Jelaskan Alasan Aguan Belum Jadi Tersangka
Kamis 18 Aug 2016 16:14 WIB
CEO Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan (tengah). Foto: Republika/Raisan Al Farisi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman Grup Agung Sedayu, Sugianto Kusuma alias Aguan, diduga kuat turut berperan melobi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta asal Partai Gerindra, Mohamad Sanusi dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Dugaan itu muncul setelah nama Aguan berkali-kali disebut dalam persidangan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
Namun begitu, hingga saat ini KPK belum menetapkan Aguan sebagai tersangka. Alasannya, semua bukti dan kesaksian yang ditarakan di persidangan masih harus didalami. "Semua fakta persidangan kan masih harus didalami lagi. Tumpukan kasusnya tidak bisa dibalik langsung," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/8).
Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Aguan dijadikan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Itu pun, setelah fakta-fakta yang tertuang dalam persidangan telah didalami dan tentunya dilengkapi bukti-bukti yang kuat. "Kami membutuhkan waktu saja demi mendalami fakta-fakta persidangan ini," kata Yuyuk.
Kasus ini berawal ketika KPK menangkap tangan M Sanusi yang diduga menerima uang suap dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja guna memuluskan pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Ariesman menyuap Sanusi melalui Trinanda dengan uang senilai Rp 2 miliar yang dipecah dalam dua kali pengiriman masing-masing Rp 1 miliar.
Saat pengiriman kedua, KPK menangkap Sanusi dan langsung mengejar Ariesman yang saat itu belum diketahui posisinya. Namun, tak beberapa lama Ariesman menyerahkan diri kepada KPK pada Jumat (1/4), pukul 20.00 WIB.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa Rp 1 miliar dan Rp 140 juta. Uang tersebut terdiri atas 11.400 lembar pecahan uang Rp 100 ribu dan uang dolar USD 8.000 yang terbagi atas uang USD 100 sebanyak 80 lembar.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/08/18/oc3lnv361-kpk-jelaskan-alasan-aguan-belum-jadi-tersangka
Pimpinan KPK:
Kesaksian Aguan Sudah Cukup, Status Cegahnya Tak Diperpanjang
Jumat 30 September 2016, 13:40 WIB
Sugianto Kusuma alias Aguan (Foto: Ari Saputra/detikcom)Jakarta - KPK menganggap kesaksian yang diberikan Sugianto Kusuma alias Aguan dalam penyidikan dan di pengadilan sudah cukup. Hal itu pun menjadi pertimbangan KPK untuk tidak memperpanjang masa cegah Aguan bepergian ke luar negeri.
"Sesuai dengan pertimbangan dari penyidik maka pencekalan terhadap Aguan tidak diperpanjang. (Karena) kesaksian yang diperlukan dari yang bersangkutan menurut penyidik sudah cukup," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Jumat (30/9/2016).
Aguan memang beberapa kali diperiksa di tingkat penyidikan atau di pengadilan tentang kasus suap pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk mempermudah prosesnya, bos PT Agung Sedayu Group itu dicegah ke luar negeri sejak 1 April 2016 dan masa cegah itu berlaku selama 6 bulan sehingga akan berakhir pada 1 Oktober 2016.
Sejauh ini, Aguan memang masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Biasanya, status cegah disematkan KPK pada tersangka yang belum ditahan, saksi yang berpotensi menjadi tersangka, dan saksi yang dianggap penting atau saksi kunci.
Sebelumnya kabar terakhir tentang Aguan yaitu ketika dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 September lalu. Aguan bertemu Jokowi di Istana Negara untuk membahas amnesti pajak (tax amnesty).
Kedatangannya itu bersama-sama dengan sejumlah pengusaha besar lainnya. Sederet pengusaha yang ikut hadir di antaranya, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Arifin Panigoro, Raam Punjabi, Hary Tanoesoedibjo dan Oesman Sapta.
KPK menegaskan pertemuan tersebut tidak akan berpengaruh pada penanganan kasus. Sejauh ini baru ada 3 orang yang dijerat dalam kasus tersebut yaitu M Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro.
https://news.detik.com/berita/d-3310492/pimpinan-kpk-kesaksian-aguan-sudah-cukup-status-cegahnya-tak-diperpanjang
---------------------------------
Ketika KPK menangani kasus Aguan yang diduga menyuap Rp 50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) yang ujung-ujungnya bermuara pada perizin an reklamasi pantai utara Jakarta itu, kelihatannya saat itu KPK seakan-akan 'sakti' sekali karena bisa memeriksa Aguan. Siapa yangg kenal pak Aguan ini? Tapi ... itulah, ujung-ujungnya kempes jua.
Makanya ketika ada selentingan bahwa KPK akan memeriksa boss utama Lippo, James Riady, apakah publik masih yakin hal yang berbeda akan ditempuh KPK dalam kasus James Riady kali ini tanpa pandang bulu dalam proses penegakan hukum? Kita lihat sajalah!
Diubah oleh naniharyono2018 20-10-2018 12:53
tien212700 memberi reputasi
0
3.3K
40
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan