Pengamat Ungkap Alasan Amien Rais Minta Jokowi Copot Kapolri

Sabtu, 20 Oktober 2018 – 10:40 WIB



jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ziyad Falahi menilai pernyataan Amien Rais yang meminta Presiden Joko Widodo mencopot Tito Karnavian dari jabatan Kapolri muncul karena sejumlah faktor.

Pertama, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu kemungkinan merasa tidak bersalah dalam kasus dugaan hoaks Ratna Sarumpaet.

Amien juga kemungkinan merasa harga dirinya tidak dihargai, sehingga menyerukan permintaan agar Tito dicopot.
"Kedua, mayoritas pihak yang dikaitkan dengan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang ditangkap polisi selama ini, sepertinya berasal dari kubu oposisi," ujar Ziyad kepada JPNN, Sabtu (20/10).

Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik ini pun tidak heran saat pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno itu mencoba melakukan perlawanan. "Saya menangkap kesan Amien mengekspresikan kekecewaan," ucapnya.

Sementara itu bicara terkait sosok Ratna Sarumpaet, Ziyad menyebut ibunda Atiqah Hasiholan itu selama ini menjadi ikon emak-emak militan. Terungkapnya kasus dugaan hoaks, tentunya berpengaruh besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Ratna.

Namun, sejauh mana kasus Ratna berpengaruh terhadap elektabilitas pasangan calon presiden Prabowo-Sandi, Ziyad menilai perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu.

"Cuma intinya, ketika RS (Ratna Sarumpaet) tidak lagi mendukung nomor dua (pasangan Prabowo-Sandi) maka emak emak jadi kurang vokal," pungkas Ziyad.
https://www.jpnn.com/news/pengamat-u...-copot-kapolri

Masinton Duga Ada Upaya Jatuhkan Tito Lewat Isu Korupsi

Tim, CNN Indonesia | Minggu, 14/10/2018 20:31 WIB


Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Jakarta, CNN Indonesia -- Politisi PDIP Masinton Pasaribu menduga ada pihak yang berupaya menjatuhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan lewat isu dugaan Tito menerima gratifikasi dari pengusaha Basuki Hariman yang telah ditangkap oleh KPK dalam kasus suap impor daging.

"(Isu gratifikasi) target utamanya adalah untuk mengganti Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai Kapolri," ujar Masinton dalam pesan tertulis, Minggu (14/10).

Masinton menilai isu korupsi merupakan celah yang paling berpotensi digunakan untuk menggulingkan Tito. Sebab, ia menilai selama menjabat Kapolri Tito sukses dalam bertugas, seperti dalam menangani terorisme. Kesuksesan itu juga diklaim diakui oleh internasional.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini melihat ada kolaborasi yang melibatkan kelompok penekan, oknum KPK, dan oknum jenderal bintang tiga yang ingin menjadi Kapolri dalam permainan isu tersebut.

Lihat juga:  KPK Hati-hati Usut Dugaan Aliran Uang ke Kapolri

Kelompok penekan bertugas menyalurkan informasi lewat Indonesialeaks. Informasi itu, kata Masinton, diperoleh dari oknum KPK yang menangani kasus dugaan suap yang dilakukan Basuki kepada mantan Hakim MK Patrialis Akbar.

"Oknum jenderal yang baru dilantik sebagai pejabat bintang tiga di Mabes Polri ini kask-kusuk membangun lobi vertikal dan sembari membangun pencitraan sebagai jenderal polisi yang bersih dan berintegritas," ujarnya.

Masinton berharap kepolisian melakukan penyelidikan. Jika tidak, ia menilai hal tersebut merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap Tito.

"Jika dibiarkan ke depannya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan dengan mudah secara sepihak melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain yang dianggap sebagai rival dengan menggunakan isu korupsi," ujar Masinton.

Lihat juga:  Kapolri Didorong Buka Suara soal Tudingan Skandal Buku Merah

Kabar dugaan aliran dana Basuki Hariman ke petinggi kepolisian ramai dibicarakan sejak IndonesiaLeaks merilis laporan hasil investigasi. Indonesialeaks didirikan oleh AJI, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara dan Tempo Institute. Anggota Indonesialeaks terdiri dari sejumlah LSM seperti ICW, LBH Pers, Change.org dan Auriga dan sejumlah media nasional. 

Polisi telah membantah hasil investigasi IndonesiaLeaks. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan menjelaskan hubungan Basuki dengan buku merah yang disebut memuat aliran dana suap impor daging. tersebut. 

Buku merah itu disebut Adi sebagai buku catatan perusahaan direksi dan tidak termasuk sebagai jurnal pemeriksaan. 

"Buku merah itu buku catatan tidak masuk ke dalam jurnal pemeriksaan. Pihak perusahaan direksi bisa mencatat apa saja di dalam buku itu," ujar Adi di Mapolda Metro Jaya.

Adi menjelaskan, buku merah tersebut dicatat oleh seorang bernama Kumala Dewi. Setiap catatan yang dituliskannya pun merupakan perintah dari Basuki. 

Sementara, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menilai hasil laporan investigasi Indonesialeaks tentang dugaan keterlibatan petinggi Polri dan dugaan perusakan barang bukti dalam kasus suap impor daging dengan tersangka Basuki Hariman telah memenuhi kaidah jurnalistik.

Abdul mempersilakan mereka yang keberatan dengan hasil liputan untuk menguji kebenarannya.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181014202459-12-338423/masinton-duga-ada-upaya-jatuhkan-tito-lewat-isu-korupsi

Ini Kata Polri Soal Isu Ada Jenderal Ingin Lengserkan Tito
Selasa, 16 Oktober 2018 - 13:28



Jakarta, Akuratnews.com – Hasil investigasi Indonesialeaks yang menyeret nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbuntut panjang. Tak hanya menjadi perbincangan hangat di masyarakat, sejumlah elit politik rupanya turut bereaksi.

Salah satunya aggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu yang menduga Jenderal Tito sedang berupaya dilengserkan oleh bawahannya sendiri di internal Polri. Terkait hal ini, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. Setyo Wasisto membantah adanya upaya tersebut.

Ia menegaskan korps bhayangkara tetap solid. “Di dalam organisasi Polri tidak ada ambisi-ambisi seperti itu,” ujarnya usai menghadiri diskusi bertajuk ‘Menangkal Hoax Menjelang Pilpres 2019’ di Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jl. Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Setyo menjelaskan di tubuh Polri terdapat mekanisme yang harus dilewati melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. “Tidak ada (jenderal) bintang tiga atau bintang dua ingin jadi Kapolri, tidak ada,” tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo mengaku pihaknya selalu melakukan penyelidikan jika ada hal mencurigakan di tubuh Polri. “Polri itu lakukan penyelidikan dimana-mana, eksternal, internal, dunia maya, dunia nyata,” pungkasnya. 
https://akuratnews.com/ini-kata-polr...ngserkan-tito/

-----------------------------

Itu omongannya si Masinton yang bilang MELIHAT ada kolaborasi kolaborasi yang melibatkan kelompok penekan, oknum KPK, dan oknum jenderal bintang tiga,  dan omongannya itu di publish ke publik via media online. 

Kalau ngomong tanpa bisa menunjukkan bukti awal yang valid (meski dalam konteks masih MENDUGA), apa bukan HOAX pula namanya? Sebab statement dia seperti itu, meskipun dia anggota DPR, bisa menimbulkan kecurigaan dan menyinggung kredibelitas instansi seperti KPK atau Kepolisian (yang sudah dibantah resmi pihak Polri bahwa tak ada masalah dalam soliditas anggotanya di internal Kepolsiian RI itu). 

Susah juga jadi pejabat seperti itu, sementara  rakyat diminta  jangan menyebar HOAX, tapi pejabat ybs terkadang secara tidak sadar ikut menyebarkan ''hoax'' dalam bentuk lain. Hasilnya sama: rakyat jadi resah!