JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Susun Sewa KS Tubun yang lokasinya strategis siap dihuni warga DKI Jakarta. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, tarif sewa rusun ini Rp 1,5 juta per bulan. Namun, kata Meli, rusun ini memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). " Rusun yang lokasinya strategis seperti KS Tubun dan Rawabuaya itu Rp 1,5 juta per bulan, di luar listrik. Itu untuk MBR yang berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta," ujar Meli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (17/10/2018).

Rusun lain yang lokasinya juga strategis adalah Rusun Rawabuaya. Tarif rusun tersebut juga Rp 1,5 juta per bulan. Tarif ini sebenarnya belum dimasukkan dalam peraturan gubernur yang baru. Namun, sudah melalui perhitungan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18 tahun 2007. Meli mengatakan, Rusun KS Tubun dan Rawabuaya ini bisa dihuni oleh warga yang sudah mengantre rusun sejak lima tahun terakhir.

Ada 524 unit yang tersedia di Rusun KS Tubun dan 778 unit di Rusun Rawabuaya. Selain dua rusun itu, rusun lain yang juga sudah siap huni adalah Rusun BLK Pasar Rebo, Pengadegan, Nagrak, Rorotan, Semper, Tegal Alur, Pulogebang Penggilingan, Penggilingan, Pulogebang, dan Rawabebek. Untuk rusun-rusun tersebut, tarif sewanya lebih murah, yaitu Rp 765.000 per bulan.

Meli mengatakan, seharusnya rusun-rusun itu juga memiliki tarif Rp 1,5 juta seperti Rusun KS Tubun dan Rawabuaya. Namun, tarifnya diturunkan hingga 50 persen karena beberapa pertimbangan. "Kami lihat ada yang lokasinya di pinggir Jakarta, ada di dalam jalan, makanya kita lakukan pengurangan. Kita ajukan permohonan ke Gubernur terkait pengurangan 50 persen," ujar Meli. "Selain itu karena lihat juga harga sewa sekitar situ. Tidak mungkin kita melampaui harga sewa di situ kan. Makanya ditetapkan Rp 765.000 per bulan," ujar Meli.

Ahok Bangun Rusunawa untuk Warga DKI, Berapa Bayar Sewanya?

Jakarta - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menawarkan solusi bagi masyarakat Jakarta yang membutuhkan tempat tinggal. Pasangan ini membagi 4 segmen pemecahan masalah hunian bagi warga ibu kota.

Salah satu yang menjadi fokus program pasangan nomor urut 1 adalah warga DKI yang direlokasi dan mereka yang penghasilannya sangat minim sekitar Rp 3 juta/bulan.

"Kalau untuk orang dengan gaji Rp 3 juta, kita bangun 1 rusun, bisa 36 meter persegi," kata Basuki alias Ahok di Balai Kota beberapa waktu lalu.

Ahok telah menghitung bahwa untuk membangun 1 unit rumah susun itu bisa seharga Rp 200 juta-250 juta. Namun Ahok tak akan menjualnya melainkan menyewakannya alias dengan skema Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)

Meski berjudul sewa, sambung Ahok, sebenarnya masyarakat yang menghuni rusun hanya akan dibebankan biaya sebesar Rp 5 ribu- Rp 15 ribu/hari saja. Biaya itu dibayarkan untuk biaya pemeliharaan dan kebersihan.

"Hanya bayar Rp 5 ribu - Rp 15 ribu," tegas dia.

Selain itu, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang berkisar Rp 3 juta ke bawah, penghuni rusun akan diberikan fasilitas penunjang dari mulai transportasi Trans Jakarta gratis hingga layanan kesehatan.

"Kami mau buat satu model yang kami subsidi habis, (subsidi diberikan) 80% lebih. Di situ anaknya (anak penghuni rusun) dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar), naik bus gratis, ada dokter macam-macam," tutur Ahok.

Dengan cara ini, gaji atau upah penghuni rusun bisa dihemat sangat besar, sehingga nantinya mereka bisa membeli rumah yang lebih layak dengan kemampuannya sendiri