- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Tim Prabowo Sebut Jokowi Penampilan Merakyat, Kebijakan Tidak ... mau bukti?
TS
kartika2019
Tim Prabowo Sebut Jokowi Penampilan Merakyat, Kebijakan Tidak ... mau bukti?
Tim Prabowo Sebut Jokowi Penampilan Merakyat, Kebijakan Tidak
Tim, CNN Indonesia | Rabu, 17/10/2018 12:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono menyebut Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat rakyat lantaran kerap menerbitkan kebijakan yang merugikan. Misalnya, kata dia, berupa impor beras dan gula serta mendatangkan pekerja dari China.
Ferry mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto yang menyebut Prabowo dan Sandi tidak merakyat lantaran terlahir dalam keluarga pengusaha.
"Sebaliknya orang biasa dengan penampilan merakyat tapi tindakan dan kebijakannya justru merugikan rakyat seperti impor beras, gula, garam dan mendatangkan buruh murah dari China, Justru adalah pengkhianat rakyat," tutur Ferry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/10).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa merakyat merupakan kata sifat. Merakyat, lanjut Ferry, memiliki makna seseorang dekat dengan rakyat apapun latar belakang dan taraf ekonominya.
Ferry menyebut Prabowo jelas seorang yang merakyat karena merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dia mengklaim Prabowo memiliki hubungan emosional dengan para petani selaku ketua umum HKTI.
Selain itu, kata Ferry, Prabowo merupakan mantan tentara yang memang diharuskan dekat dengan rakyat. Prabowo pun, lanjutnya, pernah mengeluarkan dana pribadi untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia dari hukuman gantung.
Ferry lalu menyinggung jabatan yang diemban Prabowo yakni Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Menurut dia, Prabowo juga tidak sungkan mengeluarkan dana pribadi untuk mengembangkan pencak silat yang disebutnya sebagai cabang olahraga merakyat.
"Begitu juga Sandiaga Uno yang sudah lama menjadi ketua umum asosiasi pedagang pasar merujuk pada sifat merakyat, " kata Ferry.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki jarak dengan rakyat lantaran keturunan dari keluarga pengusaha dan keluarga berada.
Atas dasar itu Hasto meyakini kampanye Prabowo-Sandiaga ke pasar hingga ibu-ibu tidak akan berdampak sama sekali bagi elektabilitas keduanya di Pilpres 2019.
"Apapun Pak Sandi kan sosok pengusaha yang sangat kaya. Demikian juga Pak Prabowo, terlebih dengan preferensi orang tua, maupun mertuanya," ujar Hasto dalam pesan tertulis, Selasa (16/10).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181017120816-32-339165/tim-prabowo-sebut-jokowi-penampilan-merakyat-kebijakan-tidak
------------------------------
PERHATIKAN Kebijakan EKonomi JOKOWI .... isinya Pro Siapa?
Krtik terhadap kebijakan Ekonomi Jokowi ...
Buku bermutu itu dilihat dari isinya, bukan dari sampulnya yang mulus indah karena banyak dipoles doank oleh penerbitnya!
Tim, CNN Indonesia | Rabu, 17/10/2018 12:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono menyebut Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat rakyat lantaran kerap menerbitkan kebijakan yang merugikan. Misalnya, kata dia, berupa impor beras dan gula serta mendatangkan pekerja dari China.
Ferry mengatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto yang menyebut Prabowo dan Sandi tidak merakyat lantaran terlahir dalam keluarga pengusaha.
"Sebaliknya orang biasa dengan penampilan merakyat tapi tindakan dan kebijakannya justru merugikan rakyat seperti impor beras, gula, garam dan mendatangkan buruh murah dari China, Justru adalah pengkhianat rakyat," tutur Ferry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (17/10).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjelaskan bahwa merakyat merupakan kata sifat. Merakyat, lanjut Ferry, memiliki makna seseorang dekat dengan rakyat apapun latar belakang dan taraf ekonominya.
Ferry menyebut Prabowo jelas seorang yang merakyat karena merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dia mengklaim Prabowo memiliki hubungan emosional dengan para petani selaku ketua umum HKTI.
Selain itu, kata Ferry, Prabowo merupakan mantan tentara yang memang diharuskan dekat dengan rakyat. Prabowo pun, lanjutnya, pernah mengeluarkan dana pribadi untuk membebaskan tenaga kerja Indonesia dari hukuman gantung.
Ferry lalu menyinggung jabatan yang diemban Prabowo yakni Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Menurut dia, Prabowo juga tidak sungkan mengeluarkan dana pribadi untuk mengembangkan pencak silat yang disebutnya sebagai cabang olahraga merakyat.
"Begitu juga Sandiaga Uno yang sudah lama menjadi ketua umum asosiasi pedagang pasar merujuk pada sifat merakyat, " kata Ferry.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki jarak dengan rakyat lantaran keturunan dari keluarga pengusaha dan keluarga berada.
Atas dasar itu Hasto meyakini kampanye Prabowo-Sandiaga ke pasar hingga ibu-ibu tidak akan berdampak sama sekali bagi elektabilitas keduanya di Pilpres 2019.
"Apapun Pak Sandi kan sosok pengusaha yang sangat kaya. Demikian juga Pak Prabowo, terlebih dengan preferensi orang tua, maupun mertuanya," ujar Hasto dalam pesan tertulis, Selasa (16/10).
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181017120816-32-339165/tim-prabowo-sebut-jokowi-penampilan-merakyat-kebijakan-tidak
Quote:
Pemerintah Akui Pembangunan Infrastruktur Sebabkan Indonesia Krisis
10, September 2018
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution
GardaIndoNews – Langkah pemerintah yang ingin menunda pembangunan proyek infrastruktur, dinilai sebagian orang sebagai kebijakan yang percuma.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, rencana yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution itu sama halnya dengan pemerintah mengakui anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata dolar Amerika Serikat karena proyek infrastruktur.
“Gila, infrastruktur yang menyebabkan Indonesia krisis,” ujarnya seperti dilansir Rmol, Senin (10/9).
Fery mengatakan, sejak awal Gerindra mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang bersifat mendesak bagi masyarakat umum saja. Hal itu karena keterbatasan anggaran dan resiko devisa yang terkuras.
Pasalnya, sambung dia, hampir semua bahan baku proyek infrastruktur adalah hasil impor. Apalagi dampaknya terhadap produksi ekonomi rakyat belum terasa.
“Langkah pemerintah ini sudah telat dan menunjukkan kegagalan. Infrastruktur dihentikan terus ekspor mau digenjot terus impor mau dikurangi. Lah harusnya di awal pemerintahan sebagai rencana pembangunan bukan pas rupiah udah Rp 15 ribu baru dihentikan. Ini salah urus, dan kegagalan kepemimpinan. Rakyat yang jadi korban,” pungkasnya.
http://www.gardaindonews.com/pemerin...onesia-krisis/
Bank Indonesia (BI):
Neraca Defisit karena Impor Infrastruktur
Rabu 04 July 2018 05:30 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia hingga pertengahan kuartal II/2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat bertemu dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (4/7), mengatakan meningkatnya impor pada Mei 2018 juga karena kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang.
Mirza mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar 1,52 miliar dolar AS dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5 persen. Namun jumlahnya, kata Mirza, tidak melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto, pada kuartal II 2018.
Sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan sebesar 2,38 miliar dolar AS. Dalam impor Januari-Mei 2018 itu, kata Mirza, terdapat impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain adalah impor untuk pembangunan infrastruktur empat miliar dolar AS, impor pertahanan 1,1 miliar dolar AS, dan beras 400 juta dolar AS.
"Jadi sebenarnya neraca perdagangan Januari-Mei yang defisit, kalau dikeluarkan impor infrastruktur di mana untuk pembangunan jangka panjang, neraca perdagangan indonesia itu surplus," ujar Mirza.
Mirza mengatakan dengan asumsi itulah, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum "overheating".
Selain itu, jika melihat indikator lain, seperti pertumbuhan kredit perbankan yang hanya naik 10,2 persen (yoy) per Mei 2018 dan 2,9-3 persen (ytd), ekonomi Indonesia masih dalam berproses untuk pulih, bukan proses yang menunjukkan agresivitas pertumbuhan.
"Kondisi ini berbeda dengan semester I/2013, saat itu impor tinggi, pertumbuhan kredit tinggi di atas 20 persen, harga properti juga tinggi. Jadi situasi semester I/2013 mungkin ekonomi yang sedang 'overheat'. Tapi sekarang tidak," kata Mirza.
Bank Sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2 persen (yoy). Dengan melebarnya defisit neraca perdagangan, Mirza memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan kuartal II di atas 2,5 persen PDB, tapi tidak melebihi tiga persen PDB. Defisit transaksi berjalan kuartal I/2018 tercatat sebesar 2,15 persen PDB.
Sementara itu, Pemerintah berencana untuk lebih selektif dalam melakukan impor. Hal itu guna memperbaiki neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit. Untuk diketahui, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 2,1 persen terhadap PDB pada kuartal pertama 2018.
"Kita akan mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu memang betul-betul yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan apakah itu dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/7).
Menkeu menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar maupun dari keseluruhan perekonomian. Salah satu hal yang dicermati adalah defisit neraca transaksi berjalan.
Oleh karena itu, pemerintah akan berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.
Hal itu menjadi respons pemerintah atas tren pelemahan rupiah yang terus terjadi meski BI telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga menjadi 5,25 persen.
https://www.republika.co.id/berita/e...-infrastruktur
Sri Mulyani Akui Transaksi Berjalan Jadi Titik Lemah Ekonomi
Senin, 03/09/2018 20:38 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. Bahkan, menjadi titik lemah Indonesia yang selalu dilihat pelaku pasar.
Ia mengatakan selama ini pemerintah tak pernah menganggap puas dengan posisi fundamental makroekonomi Indonesia, terlebih di tengah tekanan global seperti saat ini. Pemerintah cenderung fokus memperbaiki titik lemah saat ini, yakni defisit transaksi berjalan.
Data Bank Indonesia per akhir kuartal II 2018 menunjukkan transaksi berjalan mengalami defisit mencapai US$8 miliar atau setara 3 persen terhadap Produk Domestik bruto (PDB). Ini merupakan defisit terdalam sejak kuartal II 2014 yang saat itu 4,3 persen terhadap PDB.
"Kalau menghadapi situasi eksternal, kami tidak bisa mengatakan fundamental kuat jadi tidak melakukan apa-apa, yang kami lihat adalah melihat ke pondasinya. Mana faktor yang dianggap market sebagai sumber paling lemah, selama ini kan dianggapnya dari neraca berjalan," jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/8).
Ia juga mengakui defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran secara keseluruhan merupakan momok atas rentannya Indonesia terhadap sentimen eksternal.
Pasalnya, Indonesia jadi tidak bisa memupuk devisa untuk menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang kini sudah mencapai 9 persen. Alih-alih menabung, Indonesia malah mencatat pengurasan devisa US$13,68 miliar sejak awal tahun.
Waspada Ekonomi Argentina
Dia memprediksi serangan terhadap rupiah akan semakin kuat di depan. Langkah pemerintah Argentina dalam menarik bantuan likuiditas sebesar US$50 miliar untuk anggaran 2019 dianggap sebagai sentimen sangat kuat. Ini semakin diperparah bahwa kepanikan pasar modal di Negeri Tango itu tak kunjung reda.
"Situasi ini masih berlangsung karena kondisi krisis di Argentina masih akan berjalan dan mungkin akan menimbulkan dampak spillover ke negara berkembang. Market pun pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan seberapa pun kecilnya," jelas dia.
Maka itu, intervensi pemerintah dalam jangka pendek dan paling mudah dilakukan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan adalah mengendalikan devisa. Upaya seperti menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi kurang lebih 900 barang konsumsi pun sedang disiapkan.
Hanya saja, Sri Mulyani masih mempertanyakan kesiapan industri dalam negeri untuk melakukan substitusi barang impor yang dimaksud. Di samping itu, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini bisa membuahkan potensi inflasi barang impor.
"Namun, sejauh ini kajian BKF bilang ini volumenya kecil terhadap total inflasi," imbuh dia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-lemah-ekonomi
10, September 2018
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution
GardaIndoNews – Langkah pemerintah yang ingin menunda pembangunan proyek infrastruktur, dinilai sebagian orang sebagai kebijakan yang percuma.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, rencana yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution itu sama halnya dengan pemerintah mengakui anjloknya nilai tukar rupiah terhadap mata dolar Amerika Serikat karena proyek infrastruktur.
“Gila, infrastruktur yang menyebabkan Indonesia krisis,” ujarnya seperti dilansir Rmol, Senin (10/9).
Fery mengatakan, sejak awal Gerindra mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang bersifat mendesak bagi masyarakat umum saja. Hal itu karena keterbatasan anggaran dan resiko devisa yang terkuras.
Pasalnya, sambung dia, hampir semua bahan baku proyek infrastruktur adalah hasil impor. Apalagi dampaknya terhadap produksi ekonomi rakyat belum terasa.
“Langkah pemerintah ini sudah telat dan menunjukkan kegagalan. Infrastruktur dihentikan terus ekspor mau digenjot terus impor mau dikurangi. Lah harusnya di awal pemerintahan sebagai rencana pembangunan bukan pas rupiah udah Rp 15 ribu baru dihentikan. Ini salah urus, dan kegagalan kepemimpinan. Rakyat yang jadi korban,” pungkasnya.
http://www.gardaindonews.com/pemerin...onesia-krisis/
Bank Indonesia (BI):
Neraca Defisit karena Impor Infrastruktur
Rabu 04 July 2018 05:30 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia hingga pertengahan kuartal II/2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat bertemu dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (4/7), mengatakan meningkatnya impor pada Mei 2018 juga karena kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang.
Mirza mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar 1,52 miliar dolar AS dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5 persen. Namun jumlahnya, kata Mirza, tidak melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto, pada kuartal II 2018.
Sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan sebesar 2,38 miliar dolar AS. Dalam impor Januari-Mei 2018 itu, kata Mirza, terdapat impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain adalah impor untuk pembangunan infrastruktur empat miliar dolar AS, impor pertahanan 1,1 miliar dolar AS, dan beras 400 juta dolar AS.
"Jadi sebenarnya neraca perdagangan Januari-Mei yang defisit, kalau dikeluarkan impor infrastruktur di mana untuk pembangunan jangka panjang, neraca perdagangan indonesia itu surplus," ujar Mirza.
Mirza mengatakan dengan asumsi itulah, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum "overheating".
Selain itu, jika melihat indikator lain, seperti pertumbuhan kredit perbankan yang hanya naik 10,2 persen (yoy) per Mei 2018 dan 2,9-3 persen (ytd), ekonomi Indonesia masih dalam berproses untuk pulih, bukan proses yang menunjukkan agresivitas pertumbuhan.
"Kondisi ini berbeda dengan semester I/2013, saat itu impor tinggi, pertumbuhan kredit tinggi di atas 20 persen, harga properti juga tinggi. Jadi situasi semester I/2013 mungkin ekonomi yang sedang 'overheat'. Tapi sekarang tidak," kata Mirza.
Bank Sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2 persen (yoy). Dengan melebarnya defisit neraca perdagangan, Mirza memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan kuartal II di atas 2,5 persen PDB, tapi tidak melebihi tiga persen PDB. Defisit transaksi berjalan kuartal I/2018 tercatat sebesar 2,15 persen PDB.
Sementara itu, Pemerintah berencana untuk lebih selektif dalam melakukan impor. Hal itu guna memperbaiki neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit. Untuk diketahui, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 2,1 persen terhadap PDB pada kuartal pertama 2018.
"Kita akan mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu memang betul-betul yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan apakah itu dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/7).
Menkeu menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar maupun dari keseluruhan perekonomian. Salah satu hal yang dicermati adalah defisit neraca transaksi berjalan.
Oleh karena itu, pemerintah akan berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.
Hal itu menjadi respons pemerintah atas tren pelemahan rupiah yang terus terjadi meski BI telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga menjadi 5,25 persen.
https://www.republika.co.id/berita/e...-infrastruktur
Sri Mulyani Akui Transaksi Berjalan Jadi Titik Lemah Ekonomi
Senin, 03/09/2018 20:38 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku fundamental makroekonomi masih lemah seiring melebarnya defisit transaksi berjalan. Bahkan, menjadi titik lemah Indonesia yang selalu dilihat pelaku pasar.
Ia mengatakan selama ini pemerintah tak pernah menganggap puas dengan posisi fundamental makroekonomi Indonesia, terlebih di tengah tekanan global seperti saat ini. Pemerintah cenderung fokus memperbaiki titik lemah saat ini, yakni defisit transaksi berjalan.
Data Bank Indonesia per akhir kuartal II 2018 menunjukkan transaksi berjalan mengalami defisit mencapai US$8 miliar atau setara 3 persen terhadap Produk Domestik bruto (PDB). Ini merupakan defisit terdalam sejak kuartal II 2014 yang saat itu 4,3 persen terhadap PDB.
"Kalau menghadapi situasi eksternal, kami tidak bisa mengatakan fundamental kuat jadi tidak melakukan apa-apa, yang kami lihat adalah melihat ke pondasinya. Mana faktor yang dianggap market sebagai sumber paling lemah, selama ini kan dianggapnya dari neraca berjalan," jelas Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/8).
Ia juga mengakui defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran secara keseluruhan merupakan momok atas rentannya Indonesia terhadap sentimen eksternal.
Pasalnya, Indonesia jadi tidak bisa memupuk devisa untuk menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang kini sudah mencapai 9 persen. Alih-alih menabung, Indonesia malah mencatat pengurasan devisa US$13,68 miliar sejak awal tahun.
Waspada Ekonomi Argentina
Dia memprediksi serangan terhadap rupiah akan semakin kuat di depan. Langkah pemerintah Argentina dalam menarik bantuan likuiditas sebesar US$50 miliar untuk anggaran 2019 dianggap sebagai sentimen sangat kuat. Ini semakin diperparah bahwa kepanikan pasar modal di Negeri Tango itu tak kunjung reda.
"Situasi ini masih berlangsung karena kondisi krisis di Argentina masih akan berjalan dan mungkin akan menimbulkan dampak spillover ke negara berkembang. Market pun pada saat ini dianggap sensitif dengan pergerakan seberapa pun kecilnya," jelas dia.
Maka itu, intervensi pemerintah dalam jangka pendek dan paling mudah dilakukan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan adalah mengendalikan devisa. Upaya seperti menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi kurang lebih 900 barang konsumsi pun sedang disiapkan.
Hanya saja, Sri Mulyani masih mempertanyakan kesiapan industri dalam negeri untuk melakukan substitusi barang impor yang dimaksud. Di samping itu, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini bisa membuahkan potensi inflasi barang impor.
"Namun, sejauh ini kajian BKF bilang ini volumenya kecil terhadap total inflasi," imbuh dia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-lemah-ekonomi
------------------------------
PERHATIKAN Kebijakan EKonomi JOKOWI .... isinya Pro Siapa?
Krtik terhadap kebijakan Ekonomi Jokowi ...
Buku bermutu itu dilihat dari isinya, bukan dari sampulnya yang mulus indah karena banyak dipoles doank oleh penerbitnya!
tien212700 memberi reputasi
1
3K
40
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan