jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Gerindra Moh Nizar Zahro menilai permintaan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) agar diberikan dispensasi soal larangan kampamye di Pondok Pesantren sebagai hal yang aneh.

"Mestinya kubu Jokowi-Ma'ruf berkaca karena sedari awal selalu mengkritik kegiatan cawapres Sandiaga Uno di kampus-kampus. Padahal kegiatan itu bukan kampanye, tapi pelatihan wirausaha dan diskusi kebangsaan," ucap Nizar kepada JPNN, Senin (15/10).



Akan tetapi alasan Sandi tersebut tidak dihiraukan, dan bahkan kubu petahana malah mendesak Bawaslu untuk bertindak. Akibatnya, Bawaslu selalu menguntit kegiatan Sandi, baik yang ke kampus maupun ke Ponpes.

Politikus Senayan ini mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno justru merasa diperlakukan tidak adil. Karena di sisi lain, Jokowi-Ma'ruf terlihat bebas melakukan kegiatan di Pondok Pesantren.



"Kalau hari ini Bawaslu melarang kegiatan di kampus dan pondok pesantren, maka pihak kamilah yang terlebih dahulu dirugikan. Jika sekarang kubu Jokowi-Ma'ruf baru merasa dirugikan, maka kami anggap itu senjata makan tuan," tegasnya.

Nizar menjelasakan bahwa sebenarnya Bawaslu dari awal tidak mempermasalahkan kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan silaturahmi. Namun karena desakan kubu Jokowi-Ma'ruf, akhirnya lembaga pengawas pemilu itu mulai bertindak.

"Maka jangan sesali apa yang sudah terjadi jika Bawaslu juga bersikap tegas kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf," tukas legislator asal Madura ini.

Untuk menjaga Pemilu ini tetap demokratis, kata Nizar, sebaiknya jangan ada pihak yang melakukan tindakan yang kelewat batas. Apalagi baru-baru ini ada kegiatan diskusi kebangsaan yang diadakan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM), dibatalkan dengan alasan yang tak masuk akal.

"Kami sangat kecewa acara diskusi kebangsaan di UGM dibatalkan secara sepihak hanya karena nara sumbernya berasal dari tim kampanye Prabowo-Sandi," tandasnya.(fat/jpnn)

Sabtu, 11 Agustus 2018 | 21:09 WIB

Suara.com - Warga  Banten, mendukung Ketua MUI Maruf Amin dipilih Jokowisebagai bakal calon wakil presiden pendampingnya di Pilpres 2019.

Alasan utama mereka mendukung Maruf Amin adalah, adanya Pondok Pesantren An Nawawi Tanara milik sang kiai di Serang,  Banten. Oleh Maruf Amin, santri ponpesnya digratiskan dari biaya apa pun.


Peserta pendidikan ponpes yang berada di atas lahan seluas tujuh hektare di Kabupaten Serang, Banten itu kebanyakan dari keluarga tidak mampu.

"Kami hanya diminta membayar uang makan sebulan Rp300.000 dan seluruh biaya pendidikan mulai pendaftaran hingga tinggal di asrama gratis,"kata Nuripah, orangtua santri warga Rajeg Kabupaten Tangerang, Sabtu (11/8/2018), seperti diberitakan Antara.

Nuripah mengaku dirinya sangat terbantu oleh Ponpes An Nawawi Tanara, karena sang anak bisa menimba ilmu pendidikan agama Islam dan pendidikan umum.

Ia yang sehari-hari berprofesi pemulung barang-barang bekas, bahagia anaknya bisa melanjutkan pendidikan di ponpes milik KH Maruf Amin.


Saat ini, anaknya bernama Ade (13) sudah lima pekan terakhir menerima pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) ponpes itu.

"Kami berharap anaknya menjadi orang pandai, berguna bagi bangsa serta negara dan tidak seperti orangtuanya itu," kata Nuripah saat membesuk anaknya di Ponpes An Nawawi Tanara.

Begitu juga Ahmad (45) orangtua santri warga Kresek Kabupaten Tangerang mengaku merasa senang anaknya bisa melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) ponpes An Nawawi Tanara.

Pendidikan di ponpes tersebut tidak dikenakan biaya dan hanya membayar uang makan Rp300.000/bulan.


Lebih membanggakan, kata dia, kini anaknya sudah mampu membaca kitab-kitab kuning, hapal ayat-ayat alquran juga bahasa Inggris.

Proses pembelajaran di ponpes itu cukup penuh selama 24 jam mulai pembelajaran membaca alquran, kitab kuning hingga pendidikan umum.

"Kami berharap anaknya bercita-cita menjadi ustaz terealisasi melalui ponpes Ma'ruf Amin itu," kata Ahmad sambil mengaku dirinya hanya sebagai pedagang kecil.

Sementara itu, Yayan, seorang abdi dalam Ponpes An Nawawi Tanara mengatakan seluruh biaya pendidikan MI,MTs,MA hingga Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih (STIQ) dibebaskan dan santri hanya membayar uang makan bulanan.

Ponpes yang didirikan tahun 2000 lalu seluas tujuh hektare di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang berkembang dan setiap tahun jumlah santri meningkat dari berbagai daerah di Tanah Air.

"Pendirian ponpes bertujuan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keimanan dan ketaqwaan sehingga menyumbangkan kesejahteraan masyarakat," katanya.