Dikenal sebagai bupati muda dari Partai Golkar, Neneng Hassanah punya perjalanan karier politik yang mengantarkan dirinya hingga dua periode di kursi Bupati Bekasi sebelum usianya menginjak kepala empat. Namun langkahnya terjerembap di 'tanah basah' megaproyek yang masih dalam pengerjaan: Meikarta.

Sebagaimana daftar riwayat hidup yang diunggah di situs Pilkada 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU), Neneng Hassanah Yasin lahir di Karawang pada 23 Juli 1980. Dia adalah dokter lulusan Universitas Yarsi Jakarta tahun 2008. Dia pernah bersekolah di SMA Insan Kamil Bogor, MTs Darunnajah di Jakarta, dan SDN VIII Rengasdengklok, Karawang.

Dia masuk Partai Golkar dan pernah menjadi Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kabupaten Bekasi, menjadi Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinisi Jawa Barat, dan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Bekasi.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Bekasi Tersangka Suap Meikarta

Dia masuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat berusia 29 tahun, yakni periode 2009-2014. Namun dia tak menyelesaikan satu periode karena maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi 2012. Dia maju menjadi calon bupati, berpasangan dengan calon wakil bupati Rohim Mintareja. Neneng-Mintareja menang dengan raihan suara 41,0% mengungguli dua calon lainnya, termasuk petahana.

Dia maju kembali di Pilkada Kabupaten Bekasi pada 2017, berpasangan dengan Eka Supria Atmaja. Dia mendaftar ke KPU dengan dikawal pasukan berkuda. Dalam Pilkada 2017, dia disokong Golkar, NasDem, PAN, Hanura, dan PPP. Sebagaimana diberitakan detikcom, dia sempat menyebut pencapaian pemerintahannya saat momen deklarasi pendaftaran ke KPU pada 21 September 2016.

Baca juga: Golkar Non-aktifkan Bupati Bekasi yang Jadi Tersangka Suap Meikarta

"Semua sudut desa kini sudah dibeton dan sisa 5 persen saja. Total rumah tidak layak huni yang sudah terbangun sekarang mencapai 23.500 unit dan itu akan terus bertambah," kata Neneng saat itu.

Pasangan Neneng-Eka menang dengan meraup suara 39,28%. Neneng-Eka mengalahkan empat pasangan calon lainnya, yakni Sa'aduddin-Ahmad Dhani Prasetyo, Obon Tabroni-Bambang Sumaryono, Iin Farihin-Mahmud, dan Meilina Kartika-Abdul Kholi.

Di usia 38 tahun, dia tersandung kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dia kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (15/10) kemarin. Neneng dan jajaran kepala dinasnya diduga menerima suap dari pihak Meikarta. Total realisasi suap adalah Rp 7 miliar dari yang dijanjikan sebesar Rp 13 miliar.

Baca juga: Jadi Tersangka Suap Meikarta, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 73,4 M

Karena kasus dugaan suap itu, perempuan berharta Rp 73,4 miliar ini diberhentikan oleh partainya. Golkar menonaktifkan Neneng karena dinilai telah melanggar pakta integritas.

"Sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani para kepala daerah yang berasal dari kader Partai Golkar tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta yang menyatakan bahwa jika terlibat dalam kasus korupsi, akan diberikan sanksi tegas," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Ada OTT KPK Terkait Meikarta, Proyeknya Masih Jalan?

Sebagaimana diberitakan detikFinance, megaproyek Meikarta bernilai Rp 278 triliun, dibangun di lahan Cikarang seluas 23 juta meter persegi. Lippo Group juga sudah mengumumkan penjualan 250 ribu unit apartemen yang tersebar di 15 tower pada Mei 2017. Pembangunan Meikarta masih berjalan alias tanah tanah proyek masih basah diolah pekerja, meski sempat beredar rumor pada Mei lalu bahwa proyek ini berhenti.

"Salah satunya masih berjalan. Mungkin bisa lihat ke lapangan," kata Direktur Lippo Cikarang Lora Oktaviani saat dihubungi detikFinance, Senin (15/10).