KRICOM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan klarifikasi mengenai pernyataan Menteri Tjahjo Kumolo yang akan menginvetarisir barang-barang yang diambil dari mini market oleh warga yang terdampak gempa di Palu untuk kemudian pemerintah akan membayarkan semua biayanya.


Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar melalui  tertulisnya menyatakan bahwa Mendagri adalah pejabat pusat pertama yang tiba di lokasi bencana pada hari Sabtu (29/9/2018) bersama dengan Menkopolhukam Wiranto, Panglina TNI, Mensos, Menkominfo, Menhub, Wakapolri, Kepala BNPB, Dirjen Adwil Kemendagri, Basarnas dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pada forum rapat hari Sabtu Tanggal 29 September 2018 yang dipimpin Menkopolhukam setelah Mendagri bersama rombongan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit dan berkeliling lokasi bencana, diketahui kondisi saat itu sangat darurat. Masyarakat kesulitan bahan makanan dan air minum serta hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terhenti total dan belum adanya pasokan bantuan karena rusaknya fasilitas komunikasi dan transportasi.

“Sehingga Mendagri berpandangan dalam forum rapat terbuka pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 termasuk dalam konferensi pers pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 yang dipimpin oleh Bapak Menkopolhukam bahwa untuk memberikan pertolongan pertama berupa bahan makanan dan minuman khususnya untuk pasien korban bencana yang haus dan lapar, maka Mendagri berinisiatif untuk mengajak bergotong-royong membeli bahan makanan pada warung, mini market dan toko kelontong yang ada,” kata Bachtiar dalam keterangan tertulis yang diterima Kricom, Selasa (2/10/2018).

Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan Mendagri setelah melihat langsung kondisi pasien yang hanya diberi makan satu sendok dan air satu sendok. Karena situasi darurat pada Sabtu (29/9/2018) maka Mendagri mengusulkan TNI, Polri, dan Satpol PP membantu mengawal proses pembelian bahan makanan dan air minum tersebut dan dibeli secara bergotong-royong dan Mendagri juga ikut membeli bahan makanan dan air minum tersebut disalurkan pada pasien yang kondisi lapar dan haus tersebut.

“Dengan demikian, mengenai pembelian makanan dan air minum tersebut disampaikan dalam forum rapat terbuka serta pembelian makanan dan air minum hanya pada warung, toko kelontong dan mini market tertentu saja. Tidak ada pernyataan Mendagri maupun Menkopolhukam yang mempersilakan warga masyarakat secara bebas untuk mengambil barang pada toko, warung, dan mini market tanpa membayar serta tidak ada jaminan bahwa Pemerintah yang akan membayar,” ungkap Bachtiar.
Kemendagri menilai, isu pelegalan penjarahan oleh pemerintah merupakan kesalahan interpretasi pemberitaan konferensi pers usai rapat yang dipimpin Menekopolhuka Wiranto.

“Bersama ini kami meminta kepada media/pers yang secara sengaja dan sistemik masih melakukan kesalahan pemberitaan, agar segera berhenti untuk mencegah dampak lanjutan yang tidak baik akibat pemberitaan yang tidak benar tersebut,” terangnya.

Bahctiar pun percaya bahwa media di Indonesia masih memegang teguh kode etik jurnalistik dan memiliki kepekaan dan kepedulian untuk tidak memperkeruh suasana.

“Kami berharap klarifikasi ini, seluruh pemberitaan dimaksud sudah berhenti dan selanjutnya mari kita menyatukan kekuatan komponen bangsa termasuk media/pers untuk berpartisipasi bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya percepatan penanganan dan pemulihan dampak bencana gempa di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

SUMBER

Kalau menurut ane, kalau asal ngomong ya begini, tanpa memikirkan efek dominonya. Kalau menurut ente gimana?