Bisnis.com , JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyoroti ketidaksiapan pemerintah mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Menurutnya, akibat ketidaksiapan itu, sejumlah kelompok masyarakat akhirnya melakukan penjarahan di beberapa pasar swalayan. Jika penjarahan tersebut dilakukan warga atas 'rekomendasi' pejabat pemerintah, maka hal itu juga bukan langkah yang tepat, katanya.
"Penjarahan terjadi setelah seorang pejabat memberikan angin kepada masyarakat untuk melakukannya," ujar Sodik di Kompleks Parlemen, Senin (1/10/2018).
Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah tersebut tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk mengambil segala kebutuhan bahan pokok di minimarket maupun toko swalayan mengundang reaksi dari beberapa pihak.
Sodik pun mengatakan bahwa pemerintah harusnya mengambil langkah lain, bukan malah mengizinkan masyarakat mengambil segala kebutuhan pokoknya yang terkesan membolehkan menjarah di minimarket dan swalayan.
"Sangat memalukan, karena merupakan sebuah edukasi yang buruk. Kondisi darurat bukan alasan untuk memberikan angin kepada penjarahan," ujarnya.
Arahan tersebut juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melalukan suply logistik kepada korban.

http://m.bisnis.com/kabar24/read/20181001/15/844389/gempa-palu-donggala-swalayan-dijarah-bukti-pemerintah-tak-siap-kirim-bantuan-

Hayo siapa yang ngemeng pertama kali silakan ambil sembako di toko kelontong gratis nanti diganti pemerintah....
Setelah itu penjarahan pun terjadi ada yang ngambil tv 50 inchi ada yang ngambil HP, jas mahal, baju mahal dsb, emang tv ama hp bisa dimakan
Shame on you menteri koplak dan semua pejabat yang ngeles "tidak ada penjarahan" atau membahasa haluskan penjarahan dengan kata mengambil sembako secara gratis dari toko